Politik

Yusril Sarankan SBY Dan Jokowi Tak Tandatangani, Batalkan UU Pilkada, Undangkan RUU Pilkada

JAKARTA-SBN.

Presiden RI ke-6 dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia yang juga lulusan terbaik AKABRI (Angkatan Darat) tahun 1973, Jendral TNI (Purn.) DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkonsultasi dengan pakar Hukum Tata Negara (HTN), Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. untuk minta saran mengenai langkah hukum yang bisa diambil untuk menolak putusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menetapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. di sela-sela kunjungan kerjanya di Jepang.

Pertemuan Presiden SBY dengan Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. berlangsung Senin (29/9/2014) sore pukul 16.00 waktu Jepang di Kyoto. Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang sejak tanggal 19 Mei 2014 dijabat oleh Chairul Tanjung, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Dubes RI untuk Jepang.

Berdasarkan hasil pertemuan itu, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang  (PBB) sejak 1998 hingga 2005, Yusril Ihza Mahendra berkesimpulan bahwa Presiden SBY dan Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ bisa membatalkan UU Pilkada itu.

Dalam akun twitternya, Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd, menjelaskan isi pertemuan dan saran yang diberikan kepada Presiden SBY.

"Baiklah saya jelaskan sedikit. Intinya Presiden gunakan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945," tulis Yusril Ihza Mahendra dalam akun twitternya, Senin (29/9/2014) malam.

Dijelaskan, tenggang waktu 30 hari menurut pasal tersebut adalah tanggal 23 Oktober mendatang. Saat itu jabatan Presiden SBY sudah berakhir.

Karena itu, alumnus Politic Science (Doctor), University Sains Malaysia 1993, Yusril Ihza Mahendra sarankan agar Presiden SBY tak menandatangani dan meng-Undang-kan RUU Pillkada tersebut. “Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis. Tenggang waktu 30 hari menurut pasal tersebut adalah tanggal 23 Oktober. Saat itu jabatan SBY sudah berakhir," terang Yusril Ihza Mahendra melalui akun twitternya, Senin (29/9/2014).

Selain itu, alumnus S-2 Social Science, University of the Punjab, India, tahun 1984, Yusril Ihza Mahendra juga menyarankan agar Presiden terpilih, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ juga tidak menandatangani UU itu.

Sementara itu, Presiden baru Joko Widodo (Jokowi) yang menjabat mulai 20 Oktober juga, menurut Yusril Ihza Mahendra tidak perlu menandatangani dan undangkan RUU Pilkada. Bahkan, Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi juga bisa mengembalikan UU itu ke DPR RI. "Sementara Presiden baru yang menjabat mulai 20 Oktober juga tidak perlu tandatangani dan undangkan RUU tersebut," tegas pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) pewaris Partai Masyumi yang digagas oleh 22 ormas Islam, Yusril Ihza Mahendra.

"Sebab Presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, Presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi," papar alumnus S-3 mengambil spesialisasi Perbandingan Politik Masyarakat-Masyarakat Muslim di University Sains Malaysia tersebut, Yusril Ihza Mahendra.

Jika mantan Wali Kota Solo tersebut, Jokowi mau mengembalikan UU Pilkada itu ke DPR RI, maka hasil paripurna kemarin tidak bisa dijalankan. Sehingga, Pilkada langsung tetap bisa dijalankan.

Dengan demikian, tegas mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Gotong Royong yang menjabat sejak Agustus 2001-2004, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah berlaku.

Lebih lanjut jelas mantan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu yang menjabat sejak 20 Oktober 2004-2007, dengan tetap berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

"Dengan demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah berlaku. Dengan tetap berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat," tulis alumnus S-1 Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, pada tahun 1983, Yusril Ihza Mahendra.

“Demikian intinya. Detilnya biarlah Presiden yang menjelaskan, seandainya beliau akan menerima saran yang saya kemukakan,” pungkas mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional yang menjabat sejak 26 Agustus 2000-7 Februari 2001.

RUU Pilkada yang mengatur soal pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD itu awalnya diusulkan oleh Kementerian Dalam Negri, dan didukung oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang suaranya di parlemen lebih banyak dari suara kubu pasangan Presiden Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebelum pengesahan sempat memberikan pernyataan yang mengindikasikan ia menolak gagasan pemilihan melalui DPRD, belakangan Partai Demokrat pun mengikuti sikap Ketua Umumnya itu, namun bedanya Partai Demokrat (PD) mengajukan sepuluh syarat.

Walau pun sudah diterima syaratnya oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai pendukung Jokowi-JK lainnya saat sidang pengesahan, Partai Demokrat (PD) memutuskan untuk walk out sebelum penghitungan suara.

Alhasil RUU tersebut pun disahkan, setelah suara mayoritas peserta sidang menginginkan pengesahan RUU.

Presiden SBY serta Partai Demokrat pun dianggap sebagai penyebab gagalnya penjegalan RUU tersebut.

Setelah pengesahan, Presiden SBY kembali memberikan pernyataan dukungannya terhadap pemilihan langsung, dan mengaku sudah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. (jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.997.096 Since: 05.03.13 | 0.1722 sec