Politik

Pilkada DKI Jakarta Tetap Langsung

JAKARTA-SBN.

Setelah melalui proses perjalanan cukup panjang, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) akhirnya sudah disahkan oleh DPR RI. UU Pilkada itu kini sudah disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang (UU). Dalam rapat paripurna, pimpinan DPR RI memutuskan opsi Pilkada melalui DPRD atau tak langsung.

Salah satu pasal dalam UU Pilkada adalah mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah. Isinya diputuskan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Nantinya DPRD kembali punya kewenangan memilih kepala daerah dan pilkada tidak lagi dipilih rakyat secara langsung.

Proses keputusan yang diwarnai penuh ketegangan itu dilakukan melalui voting. 226 anggota DPR RI yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KM) di Parlemen setuju pilkada tak langsung. Koalisi Merah Putih adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) ternyata tidak bulat satu suara. Ada 11 anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang mendukung pilkada langsung. Ke-11 anggota fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu adalah Poempida Hidayatulloh, Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, Emil Abeng, Neil Iskandar, Oheo Sinapoy, Gusti Iskandar, Zainudin Amali, Chairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat.

Sementara itu, 135 anggota DPR RI dari parpol pendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) setuju pilkada langsung.

Namun Fraksi Partai Demokrat (PD) yang juga anggota Koalisi Merah Putih, memilih netral dan penyeimbang. Tak hanya itu, Partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyatakan walk out atau meninggalkan rapat paripurna.

Dari 130 anggota Fraksi Demokrat yang hadir, hanya 124 anggota melakukan aksi walk out. Sementara sisanya, memilih tetap di ruang rapat paripurna. Ada enam orang anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) yang memberi suara untuk Pilkada langsung, yaitu Harry Witjaksono, Ignatius Mulyono, Gede Pasek Suardika, Edy Sadeli, Hayono Isman, dan Lim Sui Khiang. Total, seluruh anggota DPR RI yang mengikuti voting sebanyak 361 orang.

“Dengan demikian rapat paripurna DPR memutuskan, untuk substansi ini adalah pilihan lewat DPRD," kata pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari.

DKI Jakarta punya undang-undang khusus. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada), DKI Jakarta juga punya aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam Pasal 10 UU Nomor 29 Tahun 2007 disebutkan bahwa: “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Sedangkan dalam Pasal 11 ayat (1) menjelaskan: “Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih”.

Jika ingin pilkada lewat DPRD juga berlaku di DKI Jakarta, maka UU Nomor 29 Tahun 2007 juga harus direvisi. "Merujuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Jakarta sebagai Ibukota negara. Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah‎,” jelas Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Hal senada disampaikan Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’.

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tetap menggunakan sistem Pilkada langsung. “Oh ya, kita ini punya kekhususan. Ya, di situ kekhususannya dalam UU Nomor 29 Tahun 2007. Coba dibuka undang-undangnya,” beber pria bernama lengkap Joko Widodo ini di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Tak hanya Jokowi, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pun menyebutkan DPRD Ibukota akan tetap mempertahankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Dengan kata lain, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakyat. “Kalau untuk Pilkada DKI, karena kita adalah daerah khusus Ibukota, saya rasa akan tetap mempertahankan pelaksanaan pemilihan secara langsung saja,” terang Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi usai pelantikannya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat 26 September 2014.

Ketetapan ini membawa angin segar bagi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa ‘Ahok’.

Pria yang bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini menyatakan akan kembali maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang. "Ya (akan mencalonkan diri lagi) bila dilakukan pilkada langsung, saya maju," cetus mantan Bupati Belitung Timur tersebut di Bogor, Sabtu (27/9/2014).

Namun begitu, apakah langkahnya ini bakal tersandung oleh kendaraan parpol lantaran mantan anggota Komisi II DPR RI ini telah mengundurkan diri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)? “Makanya kita tes 3 tahun. Tanpa partai bisa nggak kerja sama dengan DPRD? Kalau bisa, pendukung independen saya akan yakin bahwa Ahok tanpa partai pun bisa. Banyak partai juga teman," jawab mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Karenanya, pria yang akan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan tak akan mundur pada sisa masa jabatannya. Dia akan fokus pada pembenahan Ibukota. "Ngapain mundur? 3 Tahun kita mau beresin dong. Kita masih ada kesempatan buat 3 tahun beresin (Jakarta),” tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Yang pasti, mantan Bupati Belitung Timur itu menilai, melalui jalur independen dirinya dapat terhindar dari praktik tawar-menawar. "Kalau saya kerja dengan baik, mau cari 500 ribu dukungan KTP warga DKI itu tidak susah saya kira," tandas Wagub DKI Jakarta itu, Basuki Tjahaja Purnama. (jos)

See Also

Sosialisasi Pilkada Jadi Tantangan KPU
Bawaslu RI Pastikan Pilkada Luber Dan Jurdil
Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.504.499 Since: 05.03.13 | 0.291 sec