Politik

Presiden SBY Bersumpah Terus Perjuangkan Pilkada Langsung

WASHINGTON DC-SBN.

Setelah ketok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan kepala daerah (pilkada) opsi pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disahkan menjadi Undang-Undang UU lewat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat (26/9/2014) dinihari, dipastikan paling lambat sebulan ke depan aturan baru itu diundangkan dan resmi berlaku.

DPR RI sudah memutuskan Pilkada secara tidak langsung atau melalui DPRD. Terhadap keputusan DPR RI ini, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku berat bagi dirinya bisa menandatangani UU Pilkada yang disahkan oleh DPR RI itu. UU Pilkada itu juga sulit dieksekusi.

Menurut Presiden SBY, UU Pilkada yang baru saja disahkan oleh DPR RI berkonflik dengan UU lainnya. "Berat bagi saya menandatangani UU Pilkada yang memutuskan Pilkada melalui DPRD kalau masih punya konflik dengan UU lain," ketus Presiden SBY.

Pernyataan Presiden SBY ini disampaikan kepada wartawan di Hotel Willard Intercontinental, Washington DC, Kamis (25/9/2014) pukul 09.00 waktu setempat atau Jumat (26/9/2014) pukul 08.00 WIB. "Sebagai presiden saya berpendapat, jika masih ada konflik UU, katakanlah UU Pilkada yang baru saja dilakukan voting dan berkonflik dengan UU DPRD yang tidak memberikan kewenangan memilih kepala daerah, maka UU Pilkada yang berisikan Pilkada tidak langsung ini tidak bisa dieksekusi," tutur Presiden SBY.

Presiden Republik Indonesia, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersumpah akan terus berjuang untuk mewujudkan pilkada langsung dengan perbaikan.

Sebelumnya, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Kepala Negara SBY mengaku kecewa dengan hasil sidang paripurna DPR RI yang memutuskan Pilkada tidak langsung atau lewat DPRD.

Presiden SBY juga menegaskan PD akan mengajukan gugatan hukum terhadap UU Pilkada ini.

Presiden SBY kecewa karena Pilkada tidak langsung ini mengabaikan kedaulatan rakyat.

Presiden SBY mengaku PD sudah berjuang sekuat tenaga untuk mengajukan opsi Pilkada langsung dengan perbaikan. Namun usulan PD ini tidak diakomodir dalam opsi voting. Fraksi-fraksi menolak usulan PD itu, baik fraksi dari Koalisi Merah Putih atau fraksi kubu PDIP.

Seperti diberitakan, Presiden SBY menyayangkan sikap fraksi-fraksi DPR RI yang sama sekali tidak mengakomodasikan usulan Fraksi PD tentang mekanisme pilkada langsung dengan perbaikan.

"Di era Pak Jokowi, saya akan berjuang untuk ke sistem pilkada langsung dengan perbaikan. Itu sumpah saya," tukas Presiden SBY saat memberikan keterangan pers di The Willard Hotel, Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu (27/9/2014) atau Minggu (28/9/2014) waktu Indonesia.

Saat memberikan keterangan, Presiden SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Mendag Muhamad Lutfi, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ke-11 ini secara tegas menyatakan, sikapnya tidak akan berubah untuk memperjuangkan terwujudnya pilkada langsung dengan perbaikan.

Kepala Negara menyatakan, pilkada langsung tanpa perbaikan hanya akan menyuburkan penyelewengan dana dan penyalahgunaan jabatan.

Sebagai Presiden yang telah memerintah negeri ini selama 10 tahun, Presiden SBY mengaku sangat mengetahui banyak penyimpangan dan ekses yang ditimbulkan oleh pilkada langsung.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia pada masa Megawati Soekarnoputri dengan masa jabatan 9 Agustus 2001-12 Maret 2004 ini mencontokan, pilkada langsung sering menimbulkan terjadinya penyalahgunaan anggaran dan politik uang. Bahkan kerap terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan, baik oleh Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota incumbent yang akan maju lagi dalam Pilkada.

"Sikap saya tidak akan berubah. Setelah saya tidak jadi presiden, pada 20 Oktober 2014 akan terus berjuang bersama rakyat nanti ke depan," tegas mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ke-11 pada masa pemerintahan  Abdurrahman Wahid dengan masa jabatan 26 Oktober 1999-23 Agustus 2000.

Kepala Negara juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang bisa menjamin jika pilkada langsung tanpa perubahan akan membawa kebaikan bagi negara.

"Nobody. Kalau memang ada sikap dan kehendak yang baik, bisa sebenarnya diselesaikan kemarin itu (sidang paripurna)," tandas mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ke-8 pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dengan masa jabatan 23 Agustus 2000-1 Juni 2001.

Untuk diketahui, pada Jumat (26/9/2014) dini hari lalu Sidang Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Pilkada melalui mekanisme voting. Fraksi Partai Demokrat yang awalnya mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat, mendadak melakukan aksi walk out dengan alasan 10 syaratnya tak diterima floor. (jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.790.987 Since: 05.03.13 | 0.1674 sec