Politik

Lima Daerah Tak Terikat UU Pilkada

JAKARTA-SBN.

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan kepala daerah (Pilkad)a yang salah satu poinnya mengubah sistem Pilkada dikembalikan ke DPRD, menuai penolakan dari berbagai kalangan termasuk kepala daerah di Jakarta.

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (26/9/2014) ternyata tidak berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia.

Salah satunya bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Karena Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satu dari empat daerah istimewa di Indonesia, sehingga yang berlaku adalah undang-undang terkait kekhususan Aceh.

“Sebuah daerah yang menjalankan otonomi daerah khusus dan istimewa, itu tidak berlaku UU Pilkada, sepanjang undang-undang kekhususan daerah tersebut mengaturnya. Misalnya untuk Aceh, setahu saya itu kan dalam undang-undang (tentang Aceh) calon kepala daerah harus bisa baca Al-Quran dan harus beragama Islam,” terang Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Dodi Riadmadji, saat dihubungi awak media di Jakarta, Jumat (26/9/2014) petang.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, sambung Dodi Riadmadji, juga disebutkan pemilihan Gubernur dilaksanakan secara demokratis yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

Demikian juga dengan pemilihan Bupati/Wali Kota, dalam Pasal 1 ayat (9), juga dikatakan melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Jadi UU (tentang Aceh) bilang begitu. Jadi tidak terikat dengan UU Pilkada yang disahkan. Karena memang demikian aturan hukumnya dan kita harus taati aturan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melalui Kepala Biro Pemerintahan Aceh, Murthalamuddin juga menuturkan akan tetap menjalankan pilkada secara langsung di Aceh.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menyatakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota dipilih langsung oleh rakyat. “UUPA adalah kekhasan Aceh yang akan menjadi modal untuk tetap menerapkan pilkada langsung di sini. UUPA adalah alat penyelamat demokrasi di sini,” tutur Kepala Biro Pemerintahan Aceh, Murthalamuddin.

Meski demikian, Koordinator Jaringan Demokrasi Pemuda Aceh, Hermanto khawatir isi RUU Pilkada yang telah disetujui DPR RI untuk disahkan menjadi UU itu dapat mengancam perdamaian di Aceh.

Hal ini disebabkan isi UU Pilkada itu bertentangan dengan UUPA. “Kami khawatir, kondisi itu akan memicu intrik baru di Aceh, yakni pertentangan antara kalangan pro pemilihan langsung dan kontra pemilihan langsung,” tandas Hermanto.

Selain terhadap Nanggroe Aceh Darussalam, hal yang sama, lanjut Dodi Riadmadji, juga berlaku bagi DKI Jakarta.

Sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI), DKI memiliki undang-undang tersendiri. Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta, dinyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipimpin satu orang Gubernur dibantu satu orang wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara pada Pasal 19 disebutkan, Wali Kota/Bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno mengingatkan khusus DKI Jakarta, meski RUU itu disahkan, pemilihan Gubernur tetap digelar secara langsung tak melalui DPRD. “DKI Jakarta memiliki Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Indonesia yang mengatur banyak kekhususan Jakarta, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung,” jelas Ketua KPU DKI Sumarno dalam pesan singkat kepada wartawan, Senin (15/9/2014).

Ketua KPU DKI, Sumarno menuturkan, dalam Pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan 'Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah'. “Jadi seandainya RUU Pilkada akhirnya disahkan dengan regulasi pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Gubernur DKI tetap dipilih langsung oleh warga DKI bukan oleh DPRD, kecuali UU No.29/2007 juga ikut diubah," ucap Sumarno.

Selain soal susunan pemerintahan, Undang-undang yang memuat 40 pasal tentang DKI itu juga mengatur tentang kewenangan dan urusan Pemprov, kerjasama, tata ruang dan kawasan khusus, serta lainnya. Undang-undang ini diteken Presiden SBY 30 Juli 2007. “Jadi DKI yang otonomi itu provinsi, itu pemilihan gubernur dilakukan secara langsung. Karena memang bunyi undang-undangnya demikian. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta juga selama ini kan tidak pernah dilakukan pemilihan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, diatur posisi Gubernur dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur dijabat Adipati Paku Alam,” urai Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Dodi Riadmadji.

Bagi provinsi Papua dan Papua Barat juga akan berlaku hal yang sama.

Aturan pemilihan, imbuh Dodi Riadmadji akan mengikuti Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kalau memang dalam Rancangan Otsus Papua yang sebentar lagi akan disahkan disebut, kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka undang-undang tersebutlah yang berlaku.

Artinya, meski bunyi pengaturan pemilihan kepala daerah sama dengan yang diatur pada UU Pilkada, tapi pemberlakuannya tidak menggunakan undang-undang yang sama. Karena Papua menyandang status khusus di Indonsia

“Jadi sekali lagi, intinya untuk daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus dan menyandang keistimewaan, sepanjang undang-undang tentang keistimewaan mengatur proses pilkada berbeda dengan UU pilkada, maka aturan tersebutlah yang berlaku,” tutup Dodi Riadmadji.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tetap dipilih secara langsung meski Rancangan Undang-Undang Pilkada yang disetujui DPR RI untuk disahkan menjadi UU pada Jumat (26/9/2014) menyatakan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebab, pilkada DKI Jakarta diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. “Kita punya kekhususan. Sesuai Undang-undang, DKI Jakarta akan tetap pilkada langsung,” tegas Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ seusai menghadiri pelantikan pimpinan DPRD DKI Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa ‘Ahok’ mengatakan tidak akan mencalonkan diri dalam pilkada 2017 apabila pemilihan dilakukan oleh DPRD. “Saya tidak mau dikontrol DPRD. Sekarang saja (pengambilan keputusan) sudah serba susah, apalagi nanti kalau dipilih DPRD,” tukas mantan Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaja Purnama. Mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut menyebutkan akan fokus menata Jakarta dalam waktu tiga tahun masa jabatannya yang tersisa. (jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.795.094 Since: 05.03.13 | 0.171 sec