Politik

Presiden SBY Kecewa Dengan Proses Dan Hasil Voting RUU Pilkada Di DPR RI

JAKARTA-SBN.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mensahkan Rancangan Undang-undang (RUU) pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui mekanisme voting pada Jumat (26/9/2014) dini hari.

Dalam voting tersebut, sebanyak 226 anggota DPR RI memilih opsi pilkada lewat DPRD. Sedangkan 135 anggota DPR RI memilih opsi pilkada langsung.

Partai Demokrat (PD) memilih walk out dalam voting tersebut lantaran opsinya untuk memilih pilkada langsung dengan 10 catatan tidak diakomodasi oleh rapat paripurna.

Hal senada dikatakan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Menurut dia, Partai Demokrat ingin sepuluh syarat itu masuk RUU Pilkada. Sepuluh syarat itu dinilai kumulatif, absolut, dan konstitusional.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kecewa dengan proses dan hasil voting RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DPR RI yang menetapkan Pilkada melalui DPRD.

Meski begitu, Kepala Negara SBY menghormati proses politik itu. “Saya kecewa dengan hasil dan proses politik di DPR, meski saya hormati proses politik itu sebagai seorang demokrat. Tapi sekali lagi, saya kecewa dengan proses dan hasil itu,” tutur Presiden SBY.

Pernyataan Presiden SBY ini disampaikan kepada wartawan di Hotel Willard Intercontinental, Washington D.C., Amerika Serikat (AS), Kamis (24/9/2014) pukul 09.00 waktu setempat atau Jumat (25/9/2014) pukul 08.00 WIB.

Presiden SBY menyampaikan pernyataan khususnya ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD).

Ternyata, Ketua Umum Partai Demokrat (PD) SBY marah dengan sikap anggotanya di DPR RI yang malah memilih walkout, dalam paripurna RUU Pilkada.

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) itu, Presiden SBY kecewa dengan aksi WalkOut (WO) anggota partainya di DPR RI dalam paripurna RUU Pilkada. Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K. Harman adalah yang mengumumkan sikap walkout (WO) partainya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Amir Syamsuddin, S.H., M.H. menyampaikan sikap partainya. Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Presiden SBY memerintahkan memeriksa dalang WO dalam paripurna itu. Menurut Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin, Presiden SBY meminta agar mengusut siapa dalang aksi walkout itu. “Dari Washington AS, SBY selaku Ketua Umum PD telah memerintahkan Dewan Kehormatan partai untuk segera memeriksa dan mengusut tuntas siapa yang menjadi dalang dari drama/tragedi politik memalukan dan mengomandoi walkout kader PD pada sidang paripurna DPR di Senayan," cetus Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat sejak 2011 ini, Amir Syamsuddin, Jumat (26/9/2014).

“Dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya. Segera DK PD akan melaksanakan perintah Ketua Umum tersebut," terang lelaki kelahiran 27 Mei 1946 ini, Amir Syamsuddin.

Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II menggantikan Patrialis Akbar, Amir Syamsuddin mengaku, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat sungguh mencengangkan. Semestinya dilakukan diskusi dan perundingan untuk pemantapan sikap fraksi setelah pimpinan DPR RI mencabut ketok palu soal opsi RUU Pilkada. "Semestinya saat itu, dimulai debat dan dengan serius melakukan lobi. Ini tiba-tiba muncul WO," tegas mantan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) ini, Amir Syamsuddin.

Tambah lagi, PDIP sudah menerima opsi Partai Demokrat (PD). Karena Partai Demokrat (PD) walkout ini, Koalisi Merah Putih menang dan Pilkada kini dipilih DPRD. "Padahal PDIP sudah mendukung opsi PD dan pimpinan DPR sudah mencabut keputusannya. Harusnya debat kembali, bukannya WO," tandas alumnus S-1, Sarjana Hukum Universitas Indonesia tahun 1983 dan S2, Pascasarjana, Universitas Indonesia tersebut.

"Kita akan segera periksa dalang WO," tutup Amir Syamsuddin yang bersama Albert Hasibuan dipercaya menjadi pengacara Majalah Tempo tahun 1987 kala Majalah Tempo menghadapi gugatan dari keluarga Presiden Soeharto, yang tidak puas dengan pemberitaan Majalah Tempo mengenai salah satu perusahaan keluarga tersebut

Presiden RI ke-6, SBY mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan politik terkait hal ini.

Presiden SBY juga masih menunggu laporan lengkap dan faktual dari Ketua Harian DPP PD Syarief Hasan dan Ketua Fraksi PD Nurhayati Assegaf.

Hingga saat ini, Presiden SBY mengaku informasi terkait proses di DPR masih simpang siur. “Tadi ketika saya sedang melakukan perjalanan dari New York ke Washingtin, DC, saya ikuti perkembangan dan dinamika politik di tanah air. Meski ada hambatan komunikasi, tapi saya serta staf juga terus memantau serta mengikuti apa yang terjadi. Dengan demikian saya juga mendapatkan informasi dan laporan dari Jakarta,” demikian aku Kepala Negara.

Dari laporan itu, Presiden SBY mengetahui bahwa DPR RI memilih Pilkada tidak secara langsung. "Saya kira saudara-saudara semua tahu hasil proses politik yang ada di DPR berkaitan dengan UU tentang Pilkada. Hasilnya dalam voting dikatakan DPR memilih Pilkada secara tidak langsung atau bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih DPRD," tukas dia.

Dengan hasil ini, Presiden SBY menegaskan dirinya kecewa. Sebab, Partai Demokrat (PD) sudah menegaskan memilih Pilkada langsung dengan perbaikan. Opsi yang disampaikan PD adalah Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Namun, sambung Presiden SBY, semua fraksi, baik dari kalangan Koalisi Merah Putih maupun fraksi dari kubu PDIP. (jos)

See Also

Sosialisasi Pilkada Jadi Tantangan KPU
Bawaslu RI Pastikan Pilkada Luber Dan Jurdil
Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.491.102 Since: 05.03.13 | 0.2895 sec