Politik

RUU Pilkada, Fraksi Demokrat Walk Out

Friday, 26 September 2014 | View : 980

JAKARTA-SBN.

Proses persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung sangat alot di DPR RI. Lobi-lobi panjang dilakukan agar kesepakatan tercapai hingga Jumat (26/9/2014) pukul 00.10 WIB.

Tengah malam, rapat paripurna kembali diskors. Seusai diskors, Fraksi Demokrat ternyata mengambil sikap netral dengan walk out. Situasi menjadi berubah drastis karena Fraksi Partai Demokrat (PD) menyatakan bersikap netral diikuti langkah meninggalkan ruangan, walk-out.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD akhirnya di atas angin.

Kemenangan kubu pengusung pilkada tak langsung itu hampir dipastikan setelah Fraksi Partai Demokrat (PD) memutuskan untuk walkout dari ruang sidang paripurna.

Partai Demokrat (PD) akhirnya mengambil sikap walk out alias keluar dari rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Hal itu diputuskan Partai Demokrat setelah melakukan lobi-lobi fraksi kedua kalinya.

Akhirnya, lobi yang dijadwalkan pukul 18.00 WIB hingga 19.30 WIB, realitasnya baru selesai pukul 23.00 WIB. Begitu rapat paripurna kembali dilanjutkan, perdebatan kembali terjadi di pleno.

Perdebatan menjadi alot awalnya karena suara terpecah menjadi opsi Demokrat, meski setuju pilkada langsung, bersikukuh mengajukan opsi tersendiri di luar opsi mekanisme pilkada langsung dan tidak langsung. Opsi itu adalah pilkada langsung dengan sepuluh syarat yang mereka ajukan masuk dalam batang tubuh RUU Pilkada.

Sepuluh syarat itu adalah uji publik terhadap calon, pilkada dilakukan serentak dengan biaya dibebankan pada APBD, perbaikan pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka, akuntabilitas penggunaan dana kampanye, larangan politik uang dan sewa kendaraan partai, fitnah dan kampanye hitam dilarang, melarang pelibatan aparat birokrasi, larangan pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada, pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya, serta dibentuk badan khusus menyelesaikan sengketa pilkada.

“Dalam dinamika langsung dengan tidak diakomodirnya opsi pilkada langsung dengan koreksi 10 catatan maka perkenankan kami bersikap netral," kata Juru Bicara Demokrat Benny K. Harman di ruang Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/9/2014).

Keputusan walkout fraksi terbesar di DPR RI itu disampaikan Benny K. Harman yang ditunjuk sebagai Juru Bicara pada pukul 00.30 WIB, lewat tengah malam tadi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan sepuluh syarat itu satu sama lain terkait dan ini merupakan aspirasi masyarakat.

Salah satu syarat Partai Demokrat yang paling sulit dterima partai pendukung pilkada langsung adalah soal uji publik.

Benny K. Harman kemudian menegaskan sikap Partai Demokrat melakukan aksi walkout dalam rapat tersebut. “Sebagai partai yang menjunjung tinggi kesantunan, kami tidak ingin keberadaan kami menjadi persoalan,” tegas Benny K. Harman sesaat sebelum menyampaikan kepastian walkout sesaat setelah diskors dibuka. “Dengan demikian, kami mengambil sikap netral dan walkout dari persidangan,” tandas Benny K. Harman.

Kemudian ratusan anggota dewan keluar dari ruang rapat paripurna. "Woo..ragu-ragu terus," teriak anggota dewan.

Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf bungkam usai Partai Demokrat memutuskan walkout. Ia langsung dijaga oleh pamdal turun menuju Gedung Nusantara II. Nurhayati Ali Assegaf enggan berkomentar meskipun awak media bertanya soal keputusan Partai Demokrat (PD) walkout dari ruang rapat.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika meminta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak sakit hati lantaran fraksi partainya memilih keluar alias 'walk out' dalam rapat paripurna Rancangan Undang-Undang Pilkada di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Gede Pasek Suardika, 'walk out' adalah hak dari masing-masing fraksi.

Gede Pasek Suardika balik menyindir PDIP tentang sikap mereka yang pernah beberapa kali 'walk out' dalam rapat paripurna sebelumnya. "Kami partai baru, layak kalau meniru seniornya (PDIP). Agar PDIP tahu sakitnya ditinggal (walk out) saat Paripurna," cetus Gede Pasek Suardika disambut tepuk tangan dan tawa peserta sidang Paripurna.

Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat ingin pemilihan umum gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pemilihan Wali Kota dan Bupati dilakukan langsung oleh rakyat. "Itu sesuai aturan hukum ketatanegaraan yang benar," kata dia.

Namun, Partai Demokrat (PD) tak punya pilihan lain sebab hanya dua opsi yang ditawarkan, yakni pilkada langsung dan tidak langsung. Ditambah lagi, Fraksi Partai Demokrat tak memberikan perintah untuk memutuskan pilihan tersebut. "Jadi mau bagaimana lagi, tolong hormati keputusan kami," kata dia.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa fraksinya sakit hati dikhianati Fraksi Partai Demokrat. Musababnya, fraksi berlambang kepala banteng tersebut setuju dengan opsi dari Fraksi Partai Demokrat soal RUU Pilkada, yakni dipilih langsung dengan 10 syarat. "Tapi begitu kami dukung malah walk out," kata dia. (jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.996.595 Since: 05.03.13 | 0.1665 sec