Politik

Rapat Paripurna Sisakan Pro-Prabowo-Hatta 49 Persen Versus Pendukung Jokowi-JK 25 Persen

Friday, 26 September 2014 | View : 1226

JAKARTA-SBN.

Rapat paripurna DPR RI dalam rangka mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung panas.

Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada ricuh. Kejadian berawal dari tidak adanya titik temu soal opsi ketiga yang ditawarkan Partai Demokrat.

Partai Demokat menyampaikan pandangan mengenai pilkada langsung dengan 10 catatan. Opsi tersebut kemudian memunculkan dinamika politik di fraksi-fraksi. Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut baik usulan tersebut. Mereka mendukung opsi Partai Demokrat.

Tetapi, Koalisi Merah Putih yang diwakili Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tetap menolak opsi ketiga Partai Demokrat.

"Saya sudah mencoba, sampai empat putaran, agar musyawarah mufakat bisa dicapai, tetapi tidak berhasil," beber pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso.

Untuk menghasilkan dua opsi saja, yaitu pilkada langsung dan tidak langsung sangat tidak mudah. "Sudah mau mengerucut menjadi dua opsi, tetapi Demokrat masih bersikukuh ingin opsi ketiga," ungkap Priyo Budi Santoso.

Saat tidak mencapai kata mufakat, pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso memutuskan untuk mengembalikan kepada dua opsi awal, yaitu Pilkada langsung atau dipilih DPRD.

"Kita tetapkan dua opsi, pilkada langsung atau pilkada dipilih DPRD. Tok!" tegas Priyo Budi Santoso sambil mengetuk palu.

Keputusan Priyo Budi Santoso itu mengundang reaksi dari PDIP Aria Bima. Ia langsung meminta Priyo Budi Santoso untuk mencabut palu. "Saya minta dicabut dulu ketua!" teriak Aria Bima.

Sementara anggota DPR RI lainnya meminta supaya rapat dilanjutkan. "Lanjut ketua! Sudah diketok" teriak anggota Dewan.

Politisi PDIP Maruarar Sirait kemudian beranjak dari kursi yang didudukinya di barisan belakang. Maruarar Sirait langsung maju ke meja pimpinan rapat dan menunjuk serta menyuruh Priyo Budi Santoso untuk mencabut palu.

Situasi sempat ricuh karena cukup banyak anggota dewan yang menuju meja Pimpinan Sidang. Bahkan, Pamdal DPR langsung mengamankan meja pimpinan karena banyak anggota dewan yang ingin mengikuti Maruarar Sirait.

Priyo Budi Santoso lalu mengetuk palu menskors rapat paripurna. "Sidang saya skors," kata Priyo Budi Santoso sambil mengetuk palu mencegah sidang makin ricuh.

Sekretariat DPR lalu meminta pimpinan fraksi menuju ruang lobi untuk mengadakan rapat pembahasan kembali.

Rapat paripurna DPR pengesahan RUU Pilkada akhirnya dimulai lagi pukul 22.48 WIB, Kamis (25/9/2014). Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kembali memimpin rapat paripurna DPR RI.

Priyo Budi Santoso mengatakan terdapat lima hal subtansi yang dilaporkan panja RUU Pilkada atas kesepakatan dibawa kembali ke forum lobi.

Meski demikian, dalam forum rapat lobi itu sudah disepakati pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak dilakukan lagi secara paket, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hanya Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dipilih, sementara Wakilnya tidak dipilih. "Terhadap substansi tentang paket atau tidak paket. Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota saja atau plus wakilnya. Lobi pimpinan fraksi memutuskan dipilih sistem tidak paket dengan demikian yang dipilih Gubernur, Bupati Wali Kota saja," terang Priyo Budi Santoso.

Kemudian, guna mencegah konflik kepentingan dengan Kepala Daerah petahana, forum lobi menyepakati, calon Kepala Daerah yang mempunyai ikatan perkawinan dilarang, harus ada jeda 5 tahun. Terhadap konflik kepentingan dengan incumbent, Priyo Budi Santoso mengatakan forum lobi memutuskan yang dilarang yakni memiliki ikatan perkawinan. "Jadi suami untuk periode berikutnya istrinya enggak boleh harus menunggu jeda 5 tahun," jelas Priyo Budi Santoso.

Lalu, adapun terkait dengan rekapitulasi suara untuk pilkada, disepakati dilakukan berjenjang (TPS-PPK-KPU). Mengenai substansi proses rekapitulasi apakah berjenjang atau langsung, Priyo Budi Santoso mengatakan disepakati untuk berjenjang. "Pilihan satu atau dua putaran, kalau nanti pilihan langsung nantinya akan dikaji," ungkapnya.

Kemudian, Priyo Budi Santoso mengatakan adanya permintaan khusus fraksi Demokrat akan menyampaikan pandangan. "Dengan demikian hanya ada dua opsi yang tersedia untuk kita ambil keputusan bisa musyawarah mufakat atau voting. Opsi pertama pilihan secara langsung, opsi kedua pilihan lewat DPRD," ujarnya.

Namun situasi menjadi berubah drastis karena Fraksi Partai Demokrat (PD) menyatakan bersikap netral diikuti langkah meninggalkan ruangan, akhirnya mengambil sikap walk-out alias keluar dari rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Hal itu diputuskan Partai Demokrat setelah melakukan lobi-lobi fraksi kedua kalinya.

Kini tinggal dua kubu yang bertarung. Satu kubu, Koalisi Merah Putih yang umumnya partai politik (parpol) pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 berhadapan dengan kubu pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Hitungan-hitungan matematis, Koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan dengan mudah menekuk Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Berdasarkan perhitungan komposisi kursi fraksi-fraksi di DPR RI, kekuatan kedua kubu, yang sebelumnya beda tipis, selisih 14 suara jika Partai Demokrat berada di kubu yang mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.

Andai Partai Demokrat (PD) tetap berada di dalam ruangan dan mendukung Pilkada langsung, kubu ini akan berisi empat Fraksi yakni, Fraksi Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Kelompok ini berjumlah 287 suara, atau 51,27 persen.

Namun hal ini berdasarkan hitungan komposisi kursi. Sedangkan pengambilan pemungutan suara dilakukan berdasarkan anggota DPR RI yang hadir dalam rapat.

Suara Fraksi Partai Demokrat (PD) menjadi menentukan karena mereka memiliki sekitar 100 anggota, namun begitu fraksi Partai Demokrat (PD) menyatakan walkout dan hanya menyisakan segelintir orang, kemenangan kubu Koalisi Merah Putih sudah bisa ditebak.

Namun kini, setelah Partai Demokrat walk-out, dari 287 pendukung berkurang 148 tinggal 139 kursi. Ini hanya 25 persen dari 560 anggota DPR RI.

Dengan aksi walkout Partai Demokrat (PD), opsi "Pilkada langsung" kalah telak dari "Pilkada melalui DPRD" dalam pemungutan suara di sidang paripurna DPR RI yang berlangsung sejak Kamis (25/9/2014)  hingga Jumat (26/9/2014) dinihari.

Sedangkan kelompok fraksi yang menghendaki revisi Undang-undang Pemda Nomor 32 Tahun 2004 berjumlah 273 orang atau 48,73 atau 39 persen yang mendukung.

Kelompok ini menginginkan Pilkada kembali ke zaman Orde Baru, saat Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih DPRD. Fraksi pendukung opsi ini adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Untuk diketahui, opsi Pilkada melalui DPRD memang didukung lebih banyak partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Berikut hasil pemungutan suara yang dilakukan secara terbuka:

Fraksi

Langsung

DPRD

Partai Golkar

11

73

PDIP

88

0

PKS

0

55

PAN

0

44

PPP

0

32

PKB

20

0

Partai Gerindra

0

22

Partai Hanura

10

0

Partai Demokrat

6

0

TOTAL

135

226

(jos)

See Also

Sosialisasi Pilkada Jadi Tantangan KPU
Bawaslu RI Pastikan Pilkada Luber Dan Jurdil
Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.488.001 Since: 05.03.13 | 0.2753 sec