Hukum

Luthfi Hasan Ishaaq Tanggapi Santai Hukuman MA

JAKARTA-SBN.

Selain pencabutan hak politik, hukuman pidana penjara mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2009-2014 dan mantan anggota Komisi I DPR RI, Luthfi Hasan Ishaaq, M.A. juga diperberat dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Keputusan MA terkait Luthfi Hasan Ishaaq diambil pada Senin (15/9/2014). Majelis Hakim yang memutus adalah Artidjo Alkostar sebagai Ketua Majelis, Hakim Agung M.S. Lumme selaku anggota, dan Hakim Agung M. Askin sebagai anggota. Putusan ini diambil dengan suara bulat.

Putusan MA itu terkait dengan kasus yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq dalam perkara suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq divonis 16 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Ia dinyatakan terbukti korupsi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pengadilan Tipikor juga menjatuhkan hukuman tambahan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya memperbaiki lamanya subsider denda, yaitu dari satu tahun kurungan menjadi enam bulan kurungan.

Namun, hukuman tambahan dua tahun dan pencabutan itu tidak membuat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) risau. Saking santainya, malah terkesan meremehkan putusan para hakim agung. "Yah enggak ada masalah, semua bisa diatur," cetusnya di Gedung KPK untuk salat Jumat (19/9/2014).

Dia juga menyebut 18 tahun hanya berbeda sedikit dengan vonis sebelumnya yang mencapai 16 tahun penjara.

Dia juga sempat guyon dengan menyangkal bakal divonis 20 tahun oleh MA. Luthfi Hasan Ishaaq sesumbar pencabutan hak politiknya tersebut hanya bersifat sementara. “Nggak apa-apa biasa. Itu 'kan sekarang saja dicabut. Itu sih soal mudah itu. Semuanya biasa diatur. Memangnya di negeri ini nggak ada yang bisa diatur? Saya kira dulu 20 tahun ternyata hanya 16 tahun kan," tandas Luthfi Hasan Ishaaq.

Kesan meremehkan makin terlihat saat ditanya pendapatnya soal pencabutan hak politik. Politikus asal Malang itu menyebut pencabutan hanya bersifat sementara dan akan kembali. Baginya, LHI, pencabutan itu tidak bisa menjauhkannya dari dunia politik.

Bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq tak ambil pusing atas putusan Mahkamah Agung yang mencabut hak politiknya.

Luthfi Hasan Ishaaq sepertinya yakin masih bisa mengambil peran dalam dunia politik meski hak politiknya dihilangkan.

Dia yakin masih bisa memberikan sumbangsih dalam dunia politik. Meski berada di balik jeruji, LHI bisa menjadi king maker. “Eh, politisi itu ada yang tampil di permukaan, ada king maker. Jadi ada king maker ada decision maker. Itu biasa saja nggak ada masalah," sambung Luthfi Hasan Ishaaq ditekankan lagi soal tak bisa berpolitik.

“Kalian kira SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) itu satu-satunya pengambil keputusan?," tanya dia.

LHI ingin menjadi seperti itu. Berada di balik politisi-politisi, memberikan pandangan, atau keputusan. Dia tidak mengatakan apakah menjadi king maker bagi PKS atau partai lainnya.

"Semuanya biasa diatur," ucap Luthfi Hasan Ishaaq saat ditemui wartawan di Gedung  KPK, Jakarta, Jumat (19/9/2014). "Soal mudah itu. Semuanya biasa diatur. Memangnya di negeri ini enggak ada yang bisa diatur?," imbuhnya.

Selain LHI, permintaan kasasi sahabatnya, Ahmad Fathanah yang juga menjadi tersangka dalam kasus serupa juga ditolak. Bedanya, tidak ada hukuman tambahan bagi suami Septy Sanustika itu. Artinya, Ahmad Fathanah harus menghabiskan waktunya di hotel prodeo selama 16 tahun. (tri/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.186.895 Since: 05.03.13 | 0.2315 sec