Hukum

Korupsi Politik, MA Cabut Hak Politik Luthfi Hasan Ishaaq

JAKARTA-SBN.

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2009-2014 dan mantan anggota Komisi I DPR RI, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) telah dikeluarkan pada Senin (15/9/2014) lalu.

Putusan MA itu terkait dengan kasus yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq dalam perkara suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Putusan kasasi itu dijatuhkan pada Senin (15/9/2014) dengan Ketua Majelis kasasi yang juga Ketua Kamar Pidana MA, Artidjo Alkostar, dengan anggota Majelis Hakim Agung M. Askin, dan MS Lumme.

Dalam putusan tersebut, hukuman mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2009-2014 dan mantan anggota DPR RI, Luthfi Hasan Ishaaq, M.A. diperberat dengan menjadi 18 tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Putusan kasasi ini tentu saja memperberat hukuman dari putusan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta yaitu hukuman pidana selama 16 tahun penjara. Hukuman ini lebih berat dibandingkan vonis hakim tingkat pertama yang menghukum Luthfi Hasan Ishaaq dengan 16 tahun penjara tanpa pencabutan hak politik.

Putusan ini diperkuat dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Selain itu, putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) ini juga mencabut hak politik dari LHI. Dengan begitu, LHI tidak lagi dapat memilih atau dipilih dalam jabatan publik. Seperti diketahui, LHI sempat menjadi anggota Komisi I DPR RI saat masih menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam pertimbangannya, Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar yang juga Ketua Majelis Kasasi perkara Luthfi Hasan Ishaaq mengungkapkan Majelis Kasasi menilai judex facti (Pengadilan Tipikor dan PT. DKI Jakarta) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti disyaratkan pada 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd).

Hal yang memperberat itu adalah, Luthfi Hasan Ishaaq sebagai anggota DPR RI melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi fee.

Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim menilai ada kekurangan dalam putusan sebelumnya terkait hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hakim menilai selaku anggota DPR RI, terdakwa melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi mendapatkan imbalan atau fee dari pengusaha daging sapi.

Hakim menyatakan, perbuatan terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak. Khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih terdakwa menjadi anggota DPR RI.

Perbuatan terdakwa, kata Hakim, menjadi ironi demokrasi. Karena tidak melindungi dan tidak memperjuangkan nasib petani peternak sapi nasional.

Perbuatan Luthfi Hasan Ishaaq itu menjadi ironi demokrasi. Sebagai wakil rakyat, dia tidak melindungi dan memperjuangkan nasib petani peternak sapi nasional.

Selanjutnya Hakim menilai hubungan transaksional antara terdakwa yang merupakan anggota badan kekuasaan legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan korupsi politik. Sebab dilakukan terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik. Sehingga merupakan kejahatan yang serius.

“Hubungan transaksional antara terdakwa yang anggota badan legislatif dan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan korupsi politik karena dilakukan terdakwa yang dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (serious crime),” tukas Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Terdakwa, sambung Hakim, menerima janji pemberian uang Rp 40 miliar yang merupakan bagian dari Rp 1,3 miliar. Uang itu diterima melalui orang dekatnya Ahmad Fathanah. Menurut Hakim, pengusaha impor daging sapi Maria Elizabeth Liman tidak akan memberikan uang itu tanpa keterlibatan terdakwa untuk membantunya.

Menanggapi dua vonis MA itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. mengapresiasi putusan tersebut. Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan keduanya memiliki karakter yang sama. Jadi, wajar kalau salah satunya ditolak maka yang lain juga mengikuti. Apalagi, keduanya menjadi aktor dalam kasus suap pengaturan kuota impor daging sapi. “Vonis itu kental berpihak pada kaum tertindas," terang Wakil Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.

Menurut Wakil Ketua KPK tersebut, korupsi tersebut telah menelantarkan peternak sapi yang tidak mempunyai posisi tawar akibat praktik kartel yang sistemik dan struktural.

Salah satu fungsi hukum adalah membebaskan kaum tertindas oleh kekuasaan. “Tuntutan dan vonis MA satu frekuensi spirit pembebasannya. Tidak ada lagi hak berkuasa bagi mantan pejabat korup, demi melindungi rakyat tidak menjadi korban,” ungkap Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas.

Mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. masih menyesalkan terjadinya peristiwa itu karena merobek daulat rakyat. Kaum peternak menjadi terpinggirkan oleh sistem impor daging sapi yang mengabdi ke asing. Padahal, itu diakui langsung dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2).

Pencabutan hak politik LHI ini diapresiasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK, DR. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. mengatakan putusan MA soal pencabutan hak politik LHI dapat menjadi rujukan bagi putusan pengadilan lainnya untuk terdakwa kasus korupsi. “Putusan MA soal hukuman tambahan yang mencabut hak politik seseorang karena terbukti melakukan kejahatan korupsi dapat menjadi bench mark dan rujukan bagi pengadilan," kata tokoh yang kerap disapa BW ini kepada awak media, Selasa (16/9/2014).

Wakil Ketua KPK, DR. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. menambahkan putusan ini semakin mengakomodasi fakta yang kian tidak terbentahkan atas terjadinya tindak pidana yang masif. "Serta terjadinya personalisasi kekuasaan oleh pejabat publik yang dilakukan secara melawan hukum dan transaksional," katanya menegaskan. (jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.186.712 Since: 05.03.13 | 0.2312 sec