Agama & Masyarakat

Berbagai Tanggapan Pergantian Nama Kementerian Agama

Wednesday, 17 September 2014 | View : 1433

JAKARTA-SBN.

Isu perubahan nama Kementerian Agama (Kemenag) juga mendapat tanggapan dari beberapa pihak.

Isu ini kemudian ditanggapi oleh Nahdlatul Ulama (NU), yang meminta presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ tidak mengubah nama Kementerian Agama (Kemenag).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespon kabar akan dihapusnya Kementerian Agama dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni, mengatakan keberadaan Kementerian Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia, tepatnya perebutan ideologi bangsa pascakemerdekaan. “Sejarah bangsa ini masih mudah ditelusuri dan dibaca, termasuk sejarah keberadaan Kementerian Agama yang sangat berkaitan dengan perdebatan tentang Pancasila, Islam, Nasionalisme, Komunisme dan Sekulerisme. Saya yakin duet Jokowi JK tidak akan  menghapus Kementerian Agama,” urai Muhammad Sulton Fatoni di Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Juru Bicara PB NU, Muhammad Sulton Fatoni menambahkan, wacana penghapusan Kementerian Agama mencuat setelah pasangan presiden wakil presiden terpilih Jokowi dan JK mengumumkan postur kabinet di pemerintahannya, Senin (15/9/2014) malam kemarin.

Dari 34 posisi beredar kabar tidak terdapat Kementerian Agama, yang keberadaannya diganti dengan Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat.

Di balik tugasnya saat ini, masih kata Muhammad Sulton Fatoni, Kementerian Agama adalah simbol atas substansi kesepakatan anak bangsa dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. “Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang pendiri Republik ini, bahwa Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara,” tegasnya.

Penghapusan Kementerian Agama, jika nantinya benar dilakukan, dikhawatirkan akan memicu terbukanya problem lama anak bangsa atas perebutan ideologi negara. “Ingat, sejarah juga mencatat siapa saja yang setuju dan tidak setuju saat Kementerian Agama dibentuk puluhan tahun lalu,” tandas Muhammad Sulton Fatoni.

Mengenai Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat yang menurut wacana adalah pengganti Kementerian Agama, menurut Muhammad Sulton Fatoni hanya akan mendorong terjadinya pendangkalan substansi Kementerian Agama. “Kementerian Agama itu menyangkut ideologi masyarakat Indonesia, sedangkan Kementerian Wakaf Haji dan Zakat tak jauh-jauh dari urusan materi. Selama ini soal materi kan sudah ada yang ngurus?” pungkas Muhammad Sulton Fatoni.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan nama yang diganti menimbulkan kesan agama hanya berkaitan dengan haji, zakat, dan wakaf.

Saleh Partaonan Daulay juga mengatakan keberadaan Kementerian Agama merupakan implementasi dari sila pertama Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintahan baru pasangan Joko Widodo dengan Jusuf Kalla tidak menghapus Kementerian Agama pada kabinetnya mendatang.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. berpendapat Kementerian Agama merupakan bagian dari sejarah bangsa dan sangat dibutuhkan untuk mengurusi persoalan yang berkaitan dengan agama dan menjauhkan dari bentuk negara sekuler. “Kementerian Agama harus tetap ada dan namanya jangan diubah. Ini bagian dari sejarah bangsa,” tegas Guru Besar Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yunahar Ilyas di Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Menurut alumnus dua gelar S1 diperoleh di Fakultas Usluhuddin Universitas Ibnu Riyadh tahun 1983 dan Fakultas Tarbuyah IAIN Imam Bonjol tahun 1984, adanya Kementerian Agama sangat dibutuhkan untuk mengurusi semua persoalan yang berkaitan dengan agama di Tanah Air dan menjauhkan dari bentuk negara sekuler.

Dari 34 Kementerian, disebut-sebut tidak terdapat Kementerian Agama, yang diganti dengan Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat. “Kalau nama Kementerian seperti itu, lantas mengurusi pernikahan, pendidikan agama dan lainnya bagaimana? Menurut kami harus tetap namanya Kementerian Agama,” tegas alumnus S2 dan S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996 dan 2004 tersebut.

Pihaknya yakin pada pemerintahan baru nantinya tetap ada Kementerian Agama. Sementara itu, tentang kriteria yang harus dimiliki seorang Menteri Agama, Yunahar Ilyas yakin Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) sudah memahami dan mengantonginya.

Muhammadiyah, sambung putra Bukittinggi kelahiran 22 September 1956 ini menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1986, tidak mempermasalahkan Menteri Agama berasal dari organisasi tertentu, seperti Nahdlatul Ulama atau Muhamamadiyah.

"Di samping jujur dan profesional, yang paling utama harus Muslim, faham agama, serta tidak mementingkan kelompok tertentu," papar Dosen dan Guru Besar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak 1987 ini.

Pihaknya berharap Menteri Agama ke depan belajar banyak dari pengalaman agar tidak terulang lagi kasus yang tersandung masalah hukum.

"Orang yang duduk di posisi ini bebannya lebih berat dari Menteri yang lain karena menyandang agama," urai mantan Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah periode 2000-2005.

Yunahar Ilyas, selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Tabligh dan Ketua Majelis Ulama mengapresiasi Menteri Agama Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin yang dinilai mampu menggantikan peran Suryadharma Ali meski baru tiga bulan menjabat. “Komunikasi yang dikedepankan Menteri Agama Lukman Hakim sangat tepat. Buktinya Muhammadiyah bersedia menghadiri sidang Isbat malam Hari Raya Idul Fitri 1435 H setelah dua tahun tidak pernah datang,” tutup mantan Ketua PP Muhammadiyah pada periode 2005-2010. (jos)

See Also

Klaim Keraton Agung Sejagat Purworejo
Gubernur Jawa Tengah Minta Usut Munculnya Keraton Agung Sejagat
Polres Purworejo Akan Klarifikasi Keraton Agung Sejagat
Kapolri Sebut Teringat Insiden Sweeping Sabuga Bandung
MUI Bantah Buat Spanduk Tolak Natal Di Pangandaran
Lepas Santri Ke Luar Negeri Di Momentum Hari Santri
Pesan K. H. Aniq Muhammadun Dalam Halalbihalal UMK
Forkopimda Kabupaten Demak Gelar Halal Bi Halal
Mahasiswa UMK Kembangkan Kap Lampu Bertema Kebangsaan Dan Pluralisme
Danpos-Babinkamtibmas Kebonagung Bersinergi Amankan Perayaan Kebaktian
Dandim 0716/Demak Tarling Perdana Bersama Bupati
Kodim 0716/Demak Dan GP Ansor Milik Warga Demak
Tangkal Radikalisme, Babinsa Bangun Komunikasi Dengan GP Ansor
Menangkal Gerakan Radikal Teroris Kaum Perempuan: Belajar Dari Sunan Kudus
Kepedulian Babinsa Kodim 0716/Demak Terhadap Tokoh Agama
Ngalap Berkah, Dandim 0716/Demak Ruwahan Dan Kirab Budaya
Bersama Bupati, Dandim 0716/Demak Buka Acara Tradisi Megengan Guna Menyambut Bulan Suci Ramadhan
Kasdim 0716/Demak Hadiri Musyawarah Tamir Masjid Agung Demak
Danramil 03/Wonosalam Komsos Dengan Toga, Tomas, Dan Toda
Nuansa Religius Warnai HUT Kabupaten Demak Yang Ke-515
Selamat Jalan Bang Indra Sahnun Lubis
UGM Tolak Usul Penerimaan Mahasiswa Lewat Kemampuan Baca Kitab Suci
Kodim 0716/Demak Gelar Doa Bersama Pada 171717
Dandim 0721/Blora Ajak Warga Blora Doa Bersama
Ulama NU KH Hasyim Muzadi Wafat Kamis Pagi
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.906.337 Since: 05.03.13 | 0.1339 sec