Hukum

KPU Minta SBY Tunda Pelantikan 5 Anggota DPR RI 2014-2019

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menangguhkan pelantikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2011-2014, Jero Wacik sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 karena kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. KPU RI meminta Presiden SBY mempertimbangkan penundaan pelantikan 5 anggota DPR RI periode 2014-2019 biarpun terpilih di DPR RI.

Selain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2011-2014, Jero Wacik, KPU juga menyampaikan permintaan penangguhan dua anggota terpilih lainnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah berkirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menangguhkan lima nama dari total 560 calon anggota DPR RI periode 2014-2019 dari pelantikan pada 1 Oktober mendatang.

Seperti diungkapkan Ketua KPU, Husni Kamil Manik, S.P. baru 555 nama yang diusulkan ke Presiden SBY untuk mendapat keputusan peresmian untuk diangkat dan dilantik. Tiga nama ditanggguhkan pelantikannya karena berstatus tersangka kasus dugaan korupsi. “Nama-nama anggota DPR terpilih yang menjadi tersangka sampai sekarang ada tiga, satu dari Partai Demokrat dan dua dari PDIP. Kami minta kepada Presiden untuk menangguhkan pelantikannya sampai proses hukumnya selesai,” beber Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Gedung KPU Pusat Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (19/9/2014), Husni Kamil Manik membeberkan ada tiga nama anggota DPR RI terpilih yang menjadi tersangka. Satu dari Partai Demokrat (PD) dan dua dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Karenanya, Presiden SBY diminta mempertimbangkan penundaan pelantikan hingga proses berkekuatan hukum tetap.

Ketiga nama anggota DPR terpilih yang menyandang status tersangka korupsi itu adalah Jero Wacik, Idham Samawi, dan Herdian Koosnadi. Sementara dua nama lainnya belum dibuka, namun kemungkinan adalah dengan inisial N.W. dan A.G.K.

Anggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrat itu adalah Jero Wacik, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat (PD), kini ditetapkan menjadi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM oleh Komisi Pemberamtasan Korupsi (KPK).

Sedangkan, dua anggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut adalah mantan Bupati Bantul Idham Samawi dan Herdian Koosnadi terpilih sebagai anggota DPR RI.

Idham Samawi yang juga mantan Bupati Bantul, Yogyakarta ditetapkan menjadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah/bantuan untuk klub sepakbola Persiba Bantul.

Sementara itu, Herdian Koosnadi tersangka pembangunan Puskesmas di Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2012, terseret kasus dugaan korupsi proyek Puskesmas di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Kini, kasus dugaan korupsi yang menjerat Idham Samawi dan Herdian Koosnadi ditangani Kejaksaan. Hingga sejauh ini, belum ada konfirmasi resmi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi nasib dua calegnya yang dimintakan penundaan pelantikan itu.

Salah satu pertimbangan KPU meminta penangguhan tersebut adalah adanya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merekomendasikan penundaan pelantikan bagi para tersangka tersebut. Menurut Husni Kamil Manik, salah satu pertimbangan KPU meminta penangguhan pelantikan didasari rekomendasi dari sejumlah lembaga. Antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika Presiden menyetujui permintaan KPU, maka penangguhan pelantikan dapat dilaksanakan. Jika tidak, pelantikan tetap akan dilaksanakan.

KPK menyangkakan alumnus S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1983 ini, Jero Wacik dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP.

Mantan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata dengan masa jabatan 21 Oktober 2004-19 Oktober 2011, Jero Wacik diduga melakukan pemerasan untuk memperbesar Dana Operasional Menteri (DOM) dalam tiga modus yaitu menghimpun pendapatan dari biaya pengadaan yang dianggarkan Kementerian ESDM, meminta pengumpulan dana dari rekanan untuk program-program tertentu, menganggarkan kegiatan rapat rutin tapi rapat itu ternyata fiktif.

Total dana yang diduga diterima oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu adalah Rp 9,9 miliar. (jos)

See Also

Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
Polisi Dalami Aliran Dana Jamaah First Travel
Polisi Tetapkan Komisaris First Travel Jadi Tersangka
Bareskrim Polri Geledah Rumah Mewah Bos First Travel Di Sentul
Perampok Tewaskan Italia Chandra Kirana Putri Menyerah Ke Polisi
Gatot Brajamusti Divonis 8 Tahun Terkait Kepemilikan Sabu
PK Ditolak, Pembunuh Sisca Yofie Tetap Dihukum Mati
jQuery Slider

Comments

Arsip :201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.969.552 Since: 05.03.13 | 1.1405 sec