Politik

Partai Demokrat Dukung Pilkada Langsung

Thursday, 18 September 2014 | View : 868

JAKARTA-SBN.

Partai Demokrat (PD) menyatakan sikap mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Partai Demokrat (PD) yang kerap disebut bagian dari Koalisi Merah Putih pun memiliki pandangan berbeda dengan mayoritas partai politik (parpol) yang berada di koalisi tersebut.

Ketua Harian Dewan Pembina Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD), Syariefuddin Hasan atau lebih dikenal dengan nama Syarief Hasan, M.M., M.B.A. menegaskan bahwa partainya mendukung pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia harus terus tumbuh dan berkembang jangan sampai mengalami kemunduran.

"Dua hari yang lalu, Pak SBY selaku Ketua Umum sudah menjelaskan keputusan dan pendapat tentang RUU Pilkada. PD berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan 10 tahun patut untuk kita perlihara dan lanjutkan. Namun, dengan beberapa perubahan-perubahan," papar Syarief Hasan kepada wartawan di kantor DPP Partai Demokrat (PD), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Ketua Harian Dewan Pembina Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan menyebutkan, pertumbuhan demokrasi di Indonesia yang telah dikawal oleh Presiden SBY harus tetap dilanjutkan.

Mantan anggota Komisi XI dan Panitia Anggaran DPR RI pada periode 2004-2009, Syarief Hasan menambahkan, dukungan PD juga merupakan perwujudan implementasi UUD 1945. Selain itu, PD juga ingin mempertahankan semangat reformasi, dan tak kembali ke masa lalu. "PD sangat berkeinginan bahwa pemilu yang sudah demokratis dilakukan, pada prinsipnya itu adalah pemilu yang betul-betul diinginkan rakyat karena sifatnya demokratis," terangnya.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ke-9 pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Syarief Hasan menjelaskan, sikap Partai Demokrat mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung diketahui Koalisi Merah Putih (KMP). “Kami harapkan Koalisi Merah Putih bisa memaklumi kebijakan Demokrat. Pemilihan langsung selama ini telah berlangsung di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan saat itu Demokrat menjadi partai penguasa. Apa yang sudah dinikmati dan disukai rakyat tentu perlu ditingkatkan dan disempurnakan,” ujarnya.

Ketua Harian Partai DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan sikap partainya yang mendukung pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun pemerintahan SBY.

Namun dirinya mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung ketimbang di DPRD, yang masih diperdebatkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada di Pansus DPR RI, harus dilakukan 10 perbaikan.

"Partai Demokrat secara tegas menyatakan yang menjadi pilihan Partai Demokrat adalah Pilkada langsung dengan catatan harus dilakukan 10 perbaikan yang harus dilakukan dan dimasukkan dalam pasal-pasal RUU Pilkada," kata Syarief  Hasan kepada wartawan di DPP Partai Demokrat (PD), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Dalam jumpa pers pernyataan mendukung pilkada langsung oleh rakyat, Syarief Hasan mengemukakan sejumlah catatan penyempurnaan UU Pilkada, yaitu dengan membatasi kampanye terbuka dan melarang pemberian uang mahar kepada partai politik (parpol) secara tegas.

Ada beberapa kelemahan dalam pilkada langsung, namun menurutnya ada kelemahan dalam pilkada langsung, namun kelemahan itu bisa diperbaiki. "Banyak ekses yang berdampak negatif pada masyarakat di sisi ekonomi, sosial, dan budaya, begitu juga di keutuhan. Semua ekses-ekses negatif tersebut pada dasarnya PD menginginkan agar dilakukan perbaikan, penyempurnaan," ujarnya.

Dirinya berharap dengan beberapa penyempurnaan, proses pemilukada bisa berjalan lebih sempurna lagi.

10 Catatan Perbaikan dari Partai Demokrat (PD) untuk RUU Pilkada:

1. Uji publik atas integritas dan kompetensi Cagub, Cawabup, dan Cawako.

2. Efisiensi biaya Pilkada harus dan mutlak dilakukan.

3. Pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka.

4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.

5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai, atau istilah lainnya mahar dari calon untuk partai yang akan mengusungnya.

6. Larangan melakukan fitnah dan kampanye hitam.

7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.

8. Larangan pencopotan aparat birokrasi usai Pilkada.

9. Penyelesaian sengketa Pilkada.

10. Pencegahan kekerasan dan tanggungjawab calon atas kepatuhan pendukungnya. (jos)

See Also

Sosialisasi Pilkada Jadi Tantangan KPU
Bawaslu RI Pastikan Pilkada Luber Dan Jurdil
Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.495.243 Since: 05.03.13 | 0.2625 sec