Politik

PPP Berhentikan Suryadharma Ali Dari Ketua Umum

Wednesday, 10 September 2014 | View : 874

JAKARTA-SBN.

Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya melengserkan Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. dari kursi Ketua Umum.

Pemberhentian eks Menteri Agama itu dilakukan dalam rapat tertutup yang digelar pengurus Partai Kabah di markasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Rapat pengurus harian DPP PPP yang berlangsung Selasa (9/9/2014) malam hingga Rabu (10/9/2014) dini hari memutuskan memberhentikan Suryadharma Ali dari kursi Ketua Umum dan menggantinya dengan Emron Pangkapi selaku pelaksana tugas. “Untuk menghindari `mudarot` yang lebih besar, maka DPP PPP menghentikan pak Suryadharma Ali dan menggantikannya dengan pak Emron Pangkapi,” tutur Sekjen DPP PPP Romahurmuziy seusai menjalani rapat pengurus harian di Kantor DPP PPP, Rabu (10/9/2014) dini hari.

Pertemuan itu dihadiri langsung Suryadharma Ali dan seluruh unsur Wakil Ketua, Ketua, hingga Wakil Sekretaris Jenderal.

Suryadharma Ali yang juga hadir dalam rapat tertutup yang dimulai sejak Selasa (9/9/2014) malam itu menekankan bahwa rapat itu hanya membahas pembentukan panitia pelaksanaan muktamar yang diusulkannya berlangsung 22 Oktober 2014.

Namun, Suryadharma Ali mengakui bahwa di dalam rapat muncul usulan agar dirinya mundur. Suryadhatma Ali menuding telah terjadi konspirasi yang dilakukan sejumlah pengurus untuk menjatuhkannya, hingga akhirnya dirinya meninggalkan rapat lebih awal. Rapat semula diduga sebagai strategi politik Suryadharma Ali untuk berlindung dari desakan pengurus agar dia mundur dari jabatannya. Musababnya, Suryadharma Ali ditetapkan tersangka dalam korupsi dana perjalanan haji. Namun keputusan malah berbalik memecat dia dari jabatan tertinggi PPP.

Menurut Romi, sapaan akrab Muhammad Romahurmuziy, ketentuan mengenai pemberhentian anggota DPP diatur di Pasal 10 ayat (1) AD/ART partai. Menurut dia dengan status Suryadharma Ali sebagai tersangka yang diekspos media belakangan ini, hal itu dinilai kader telah menjatuhkan nama partai. "Pada hari ini secara resmi kita memberhentikan dan sah menurut DPP," beber dia. "PPP memberhentikan Suryadharma karena melanggar aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ARD-ART) partai," lanjut Muhammad Romahurmuziy, Sekretaris Jenderal PPP, saat membacakan siaran persnya sesuai rapat.

Sekjen PPP, Muhammad Romahurmuziy menyatakan lima alasan pelanggaran yang dilakukan Suryadharma Ali. Yakni status tersangka yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepadanya membatasi ruang gerak dan fungsinya sebagai ketua umum. Penetapan tersangka sekaligus membuat Suryadharma Ali abai terhadap kewajiban rapat pleno PPP yang sedianya digelar satu kali sebulan.

Mantan Menteri Koperasi itu juga dituduh menunjuk Dimyati Natakusumah sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, menggantikan Lukman Hakim Syaifuddin yang kini menjadi Menteri Agama, tanpa melalui rapat pleno. "Ini menunjukkan ketidakmampuan koordinasi Ketua Umum akibat status hukumnya," ungkap Muhammad Romahurmuziy.

Selanjutnya, penetapan tersangka mantan Menteri Agama Republik Indonesia ke-20 masa jabatan 22 Oktober 2009-28 Mei 2014, Suryadharma Ali juga berimbas pada runtuhnya nama baik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di mata publik. Sehingga, sambung Muhammad Romahurmuziy, PPP perlu mengambil langkah tegas demi menjalankan roda partai. "Sekaligus memberi ruang kepada Suryadharma berkonsentrasi pada kasusnya," ucapnya.

Alasan lainnya adalah surat yang dilayangkan 21 pengurus wilayah PPP pada 28 Mei 2014 agar Suryadharma Ali segera diberhentikan dari jabatannya karena berstatus tersangka. Serta hasil pertemuan sesepuh PPP di Grand Sahid Hotel, Jakarta, pada Senin (1/9/2014), yang mendesak Suryadharma Ali mundur.

Keputusan pemecatan tak diterima oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan  ke-5 mulai menjabat sejak 3 Februari 2007, Suryadharma Ali. Ia menganggap pemberhentiannya keputusan yang dipaksakan. Dia menyebut rapat yang dia hadiri adalah pertemuan yang tak sehat. "Mereka sedang berupaya memberhentikan saya, logikanya di mana? Saya diangkat sebagai Ketua Umum melalui muktamar, dan diberhentikan dalam muktamar juga,” ketus mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (RI) ke-8 dengan masa jabatan 21 Oktober 2004-1 Oktober 2009. (jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.993.386 Since: 05.03.13 | 0.1677 sec