Politik

Suryadharma Ali Balas Pecat Sejumlah Pengurus Harian PPP

Friday, 12 September 2014 | View : 955

JAKARTA-SBN.

Mirip dengan perseteruan jilid pertama, konflik panas di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) babak kedua ini juga diwarnai aksi balas memecat.

Merasa masih sah sebagai Ketua Umum DPP PPP, Drs. H. Suryadharma Ali (SDA) membalas sejumlah langkah pengurus DPP yang memberhentikannya.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. memecat belasan kader dari jabatan pengurus harian DPP PPP 2011-2015.

SDA bahkan tidak hanya mencopot jabatan sejumlah pengurus. Namun juga memberhentikan tiga nama dari keanggotaan PPP.

Keputusan diambil karena ketiganya dinilai nyata-nyata tidak menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan-keputusan PPP yang diputuskan secara sah dan tidak menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP. Atas perbuatan tersebut mereka dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat. "Upaya mereka lewat rapat harian memecat saya inkonstitusional dan makar. Karena saya dipilih lewat muktamar. Jangan seenaknya menerjemahkan AD/ART untuk kepentingan pribadi," ungkapnya dalam konferensi pers di Gedung DPP PPP, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Mereka dinilai telah membelot dan melakukan pelanggaran berat karena tidak mengikuti AD/RT partai.

Menurut SDA, setelah dikeluarkan surat keputusan maka selanjutnya nama-nama tersebut di atas tidak lagi berhak dengan dalih apapun mengatasnamakan PPP.

Sementara itu, nama-nama yang hanya dicopot dari jabatan pengurus DPP masing-masing Wakil Ketua Umum Lukman Hakim Saifuddin.

Berdasarkan surat keputusan pemberhentian yang dibacakan Wakil Sekretaris Jenderal PPP Akhmad Ghozali, di Jakarta, Jumat (12/9/2014), sejumlah nama kader yang diberhentikan dari kepengurusan partai, masing-masing yang dipecat beberapa diantaranya adalah Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, serta Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy.

Kemudian Ketua DPP Ermalena Muslim, Reni Marlinawati, Siti Maryam, Aunur Rofik, Rusli Effendi, Yusroni Yazid, dan Hizbiyah Rohim.

Nama Wakil Sekjen yang ikut dicopot masing-masing Joko Purwanto, Dini Mentari, Siti Nurmila Muslih, dan Maryam Thawil.

Bendahara umum Mahmud Yunus juga ikut dicopot sebagaimana dimuat dalam surat keputusan bernomor 1358/KPTS/DPP/P/IX/2014.

Nama-nama itu dinilai tidak menaati ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, serta dinyatakan melakukan pelanggaran berat karena memberhentikan ketua umum melalui rapat pengurus harian.

Suryadharma Ali memberhentikan sejumlah kader PPP dari jabatannya sebagai pengurus harian DPP PPP masa kerja 2011-2015, karena dinilai telah melakukan tindakan ilegal dengan memberhentikan dirinya melalui rapat pengurus harian. Suryadharma Ali sendiri menyatakan pemberhentian dirinya oleh orang-orang tersebut sebagai aksi ilegal. SDA menilai pemberhentian dirinya sebagai Ketum adalah tindakan ilegal dan tidak mendasar. “Pemberhentian saya itu ilegal dan tidak ada dasarnya. Saya satu-satunya orang yang dipilih dalam muktamar secara langsung dan diberi tanggung jawab mengelola partai dari 2012 sampai 2015," tegas Suryadharma Ali di Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Menurutnya, seharusnya para pengurus yang membelot tersebut membantu dirinya menjalankan roda organisasi partai berlambang Kabah hingga periode kepemimpinannya berakhir. Yang terjadi justru melakukan rapat harian untuk memberhentikan dirinya.

Suryadharma Ali mengatakan orang-orang yang memberhentikan dirinya adalah orang-orang yang diangkatnya. Jika diibaratkan sebuah kabinet, maka pemberhentian dirinya tidak pantas dilakukan.

"Orang yang berhentikan saya saat itu, seperti Presiden yang diberi wewenang mengangkat para Menteri-menterinya untuk menjadi pembantunya. Apa pantas Menteri memberhentikan Presidennya? Lagian juga logika mana hanya rapat harian bisa memberhentikan Ketua Umum,” sesal dia.

Suryadharma Ali (SDA) menuding ada kepentingan-kepentingan terselubung di balik pemberhentiannya dari Ketua Umum PPP, selain alasan ditetapkannya sebagai tersangka KPK. Menurut SDA, upaya pelengseran dirinya oleh kader-kader PPP yang tidak sejalan sebetulnya sudah lama dilakukan, seperti pada Musyawarah Nasioanal yang digelar di Bogor dengan menyinggung pemberhentian Ketum. “Padahal saat itu saya belum menjadi tersangka. Saat saya menjadi tersangka itu dijadikan amunisi untuk menggulingkan saya dengan cara-cara sangat kasar dan inkonstitusional dan makar," tegas dia.

Dengan begitu, SDA berharap dengan tindakan pemecatan sejumlah kader yang telah memberhentikannya, dapat membawa partai dengan tenang hingga Muktamar ke delapan pada 2015.

SDA menduga pemberhentian dirinya yang dimotori sejumlah kader tersebut didasari sejumlah motif. Dugaan itu, menurut SDA, karena sudah ada upaya untuk melengserkannya sebelum ia jadi tersangka.

Sebab, sebelum dirinya ditetapkan tersangka, upaya pelengseran itu sudah terjadi. Suryadharma Ali bahkan menduga pemberhentian dirinya yang dimotori sejumlah kader seperti Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi itu memiliki sejumlah motif.

Pertama, SDA juga mencium arah politik yang bertolak belakang dengan keputusan-keputusannya selama ini. Kata Suryadharma Ali, mereka ingin membawa PPP dalam tujuan politik lain yang bertolak belakang dengan keputusan selama ini. "Mereka ingin membawa PPP dalam tujuan politik lain yang bertolak belakang dengan keputusan selama ini," ucap SDA di Gedung DPP PPP, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Kedua, kata SDA, pelengserannya dilakukan demi tujuan untuk memudahkan pengelolaan pembagian jabatan pada DPR/MPR RI periode 2014-2019. "Bahkan, motif lainnya, untuk memudahkan pengelolaan pembagian jabatan pada DPR/MPR 2014-2019," cetusnya.

Ketiga, Suryadharma Ali (SDA) melihat pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), merupakan upaya untuk mengubah arah koalisi guna berada di dalam pemerintahan ke depan. Mereka dinilai ingin membawa PPP ke tempat lain dalam rangka memperoleh jabatan Menteri. Suryadharma Ali juga menilai para pengurus yang memberhentikannya itu ingin membawa PPP ke tempat lain dalam rangka memperoleh jabatan menteri. "Mereka memberhentikan saya ada tujuannya. Seperti membawa PPP ke tempat lain, untuk mendapatkan jabatan Menteri," kata SDA, di Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Oleh karena itu, karena menilai dirinya masih sah sebagai Ketum PPP, Suryadharma Ali pun mengambil keputusan untuk melakukan perubahan pengurus partai. "Pertama diberhentikan dari jabatan, kedua diberhentikan dari keanggotaan dan otomatis jabatan-jabatan akan dicopot," pungkas Suryadharma Ali.

Sebelumnya, pada rapat harian PPP Rabu (10/9/2014) lalu, sejumlah pengurus antara lain Suharso Monoarfa, Romahurmuziy, Emron Pangkapi dan lain-lain memutuskan memecat SDA. Sejumlah pengurus antara lain Suharso Monoarfa, Romahurmuziy, Emron Pangkapi dan lain-lain memutuskan memberhentikan Suryadharma Ali melalui rapat pengurus harian, Rabu (10/9/2014) karena yang bersangkutan dinilai merusak nama partai berkaitan dengan status tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Alasannya, SDA telah merusak nama partai karena statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan pemberhentian itu diambil sesaat setelah Suryadharma Ali meninggalkan rapat. Nama-nama yang dipecat pada Rabu (10/9/2014), telah memutuskan memberhentikan SDA sebagai Ketua Umum melalui rapat pengurus harian.

Rapat yang juga dihadiri Suryadharma Ali kala itu sedianya hanya membahas pembentukan panitia pelaksana muktamar PPP. Namun ditengah berjalannya rapat, banyak usulan agar Suryadharma Ali mengundurkan diri, hingga akhirnya Suryadharma Ali memutuskan pergi meninggalkan rapat.

Sesaat setelah Suryadharma Ali pergi, sejumlah pengurus menyatakan memberhentikan Suryadharma Ali dari kursi Ketua Umum. (jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.905.888 Since: 05.03.13 | 0.1465 sec