Politik

Jika UU Pilkada Sah, Koalisi Merah Putih Borong 31 Gubernur

JAKARTA-SBN.

Wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali bergaung. Isu itu digulirkan partai pengusung Koalisi Merah Putih, seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebanyak lima dari sembilan fraksi di Komisi II DPR RI mengubah usul terkait sistem pilkada secara langsung menjadi melalui DPRD.

Padahal sebelumnya seluruh fraksi di DPR RI telah menyetujui pelaksanaan pilkada secara langsung, yang hal tersebut bertentangan dengan usul pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, ketika pemerintah mulai melunak dengan menyetujui pilkada secara langsung, justru DPR RI berbalik arah dengan menginginkan pilkada melalui DPRD.

Koalisi Merah Putih menganggap model pilkada yang berjalan saat ini melahirkan masalah dalam anggaran negara dan koordinasi serta melahirkan konflik antarmasyarakat.

Partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Secara hitungan matematis, kursi koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak melampaui kubu Partai Gerindra.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang ditopang tiga partai lain yakni antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) total memiliki 207 dari 560 kursi DPR.

Partai pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) perlu satu partai lagi untuk menutupi syarat paket lima orang pimpinan DPR RI.

Partai Demokrat memiliki 61 kursi netral. Sisa kursi lain diisi koalisi pro-Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Partai-partai politik pendukung pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bakal mengepung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Koalisi pro-Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak hanya berupaya mendominasi DPR RI, tapi juga posisi krusial DPRD. Dari hasil pemilu lalu, koalisi ini menguasai kursi DPRD 31 provinsi. Padahal pemilihan kepala daerah dirancang melalui mekanisme DPRD, bukan oleh rakyat secara langsung. Aturan ini masih dibahas di DPR RI. Jika lolos, di atas kertas, koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bakal mengisi posisi kepala-kepala daerah.

Koalisi Merah Putih ini berupaya menguasai posisi krusial di DPR RI dan mendominasi suara mayoritas DPRD. “Kami akan sapu bersih,” tukas Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2014). “Kami satu suara,” tandas Bambang Soesatyo.

Koalisi Merah Putih sudah berbagi kursi di DPR RI dan MPR RI. Partai Golongan Karya (Golkar) mengklaim sudah diplot menduduki kursi Ketua DPR RI. "Pastinya Golkar akan menjadi Ketua DPR,” tukas Juru Bicara koalisi sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal (WaSekjen) Partai Golongan Karya (Golkar), Tantowi Yahya.

“Ketua MPR akan ditunjuk dari Partai Demokrat. Paket wakilnya diambil dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan,” urainya.

Sesuai dengan tata tertib dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pimpinan dan alat kelengkapan DPR RI dan DPRD dipilih melalui sistem paket.

Nama lima calon diusung oleh fraksi-fraksi yang berbeda dan dipilih melalui voting.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berharap pada hasil uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). PDIP ingin penentuan pimpinan DPR kembali ke aturan lama, yakni dijabat oleh peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif.

Fraksi PDI Perjuangan menganggap manuver kubu pasangan Prabowo-Hatta tak akan membuahkan hasil.

Wakil Sekretaris Jenderal (WaSekjen) PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, optimistis pendukung Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) di DPR RI melampaui separuh kursi DPR RI. "Di parlemen sekarang kami masih 34 persen,” katanya kepada awak media dalam acara temu fraksi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta. “Pasti nanti ada peningkatan," tegasnya.

WaSekjen PDIP, Eriko Sotarduga mengklaim sejumlah partai telah membuat kesepakatan baru dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan diumumkan bertepatan dengan pembacaan putusan uji materi Undang-Undang MD3. “Secara etika kan sudah, mereka menyadari ada kepentingan yang sama dalam membangun bangsa,” tuturnya.

Presiden terpilih periode 2014-2019, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ tak khawatir koalisi pro-Prabowo-Hatta menjadi mayoritas di DPR RI.

Mantan Wali Kota Surakarta ini, Jokowi tak menyiapkan strategi khusus karena koalisi adalah urusan partai dan tak menjamin programnya berjalan mulus. "Prinsipnya, saya terbuka saja. Kalau ada yang mau gabung, ya, silakan," katanya.

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) justru tak melihat hambatan terhadap pemerintah muncul dari DPR RI. Lembaga legislatif diyakini menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara proporsional. “Kalau fungsi itu dijalankan secara baik, tak ada upaya menjegal,” katanya di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Mekanisme dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada ini mengakibatkan partai pendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sulit memenangi pemilihan kepala daerah karena hampir mayoritas anggota DPRD dikuasai partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Partai pendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) hanya akan menang di dua provinsi, yaitu Bali dan Kalimantan Barat. Hanya perolehan kursi di provinsi Maluku Utara belum diketahui karena Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berikut perhitungan berdasarkan perolehan kursi di DPRD:

1. Aceh = Prabowo 38, Jokowi 33.

2. Sumatera Utara = Prabowo 63, Jokowi 35.

3. Sumatera Barat = Prabowo 49, Jokowi 16.

4. Riau = Prabowo 45, Jokowi 20.

5. Jambi = Prabowo 36, Jokowi 19.

6. Sumatera Selatan = Prabowo 40, Jokowi 30.

7. Bengkulu = Prabowo 27, Jokowi 18.

8. Lampung = Prabowo 51, Jokowi 34.

9. Bangka Belitung = Prabowo 29, Jokowi 16.

10. Kepulauan Riau = Prabowo 26, Jokowi 19.

11. DKI Jakarta = Prabowo 57, Jokowi 49.

12. Jawa Barat = Prabowo 65, Jokowi 35.

13. Jawa Tengah = Prabowo 56, Jokowi 44.

14. DI Yogyakarta = Prabowo 33, Jokowi 22.

15. Jawa Timur = Prabowo 55, Jokowi 41.

16. Banten = Prabowo 52, Jokowi 33.

17. Bali = Prabowo 27, Jokowi 28.

18. Nusa Tenggara Barat = Prabowo 47, Jokowi 18.

19. Nusa Tenggara Timur = Prabowo 34, Jokowi 31.

20. Kalimantan Barat = Prabowo 37, Jokowi 39.

21. Kalimantan Tengah = Prabowo 24, Jokowi 21.

22. Kalimantan Selatan = Prabowo 36, Jokowi 19.

23. Kalimantan Timur = Prabowo 35, Jokowi 20.

24. Kalimantan Utara = Prabowo 22, Jokowi 13.

25. Sulawesi Selatan = Prabowo 63, Jokowi 22.

26. Sulawesi Tengah = Prabowo 27, Jokowi 18.

27. Sulawesi Utara = Prabowo 25, Jokowi 18.

28. Sulawesi Tenggara = Prabowo 33, Jokowi 12.

29. Gorontalo = Prabowo 33, Jokowi 12.

30. Sulawesi Barat = Prabowo 34, Jokowi 11.

31. Maluku = Prabowo 25, Jokowi 20.

32. Maluku Utara = Prabowo - , Jokowi -.

33. Papua = Prabowo 35, Jokowi 21.

34. Papua Barat = Prabowo 28, Jokowi 17. (tem/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.664.552 Since: 05.03.13 | 0.1937 sec