Nasional

Gamawan Fauzi Bilang Jangan Sebut Pilkada Tak Langsung Kemunduran Demokrasi

Friday, 12 September 2014 | View : 1419

JAKARTA-SBN.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke-27 sejak 22 Oktober 2009, H. Gamawan Fauzi, S.H., M.M. berharap masyarakat tidak terlalu cepat menilai pendapat pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Wacana (pemilihan kepala daerah lewat DPRD) ini harus kita dilihat secara komprehensif. Jadi tidak sepenggal-sepenggal menyatakan ini kemunduran. Demokrasi Pancasila juga bukan sekadar itu,” ujarnya di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Mantan Gubernur Sumatera Barat sejak 15 Agustus 2005 hingga 22 Oktober 2009, Gamawan Fauzi menolak anggapan bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke mekanisme pemungutan suara DPRD merupakan kemunduran besar demokrasi.

Menurut Menteri Dalam Negeri yang terlibat penyelesaian Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta yang mengatur mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2012, Gamawan Fauzi, justru sekarang ini terlalu banyak pemimpin di semua jenjang yang harus dipilih langsung.

"Presiden dipilih langsung itu memang bunyi konstitusi. Tapi Gubernur juga dipilih langsung, Bupati/Wali Kota dipilih langsung, kepala desa dipilih langsung, ketua RT dipilih langsung, juga DPRD I dan DPRD II. Apa harus semuanya dipilih langsung?" terang Gamawan Fauzi dalam acara dialog di studio salah satu TV swasta nasional, Jumat (12/9/2014).

Pelaksana utama program e-ktp di Indonesia, Gamawan Fauzi, juga mantan Gubernur yang terpilih lewat pemilihan langsung, mengatakan untuk tingkat kabupaten/kota pemilihan kepala daerah mungkin perlu dikembalikan ke DPRD karena pemilihan langsung selama ini terbukti lebih banyak menciptakan masalah.

"Sejak Juni 2005 ketika mulai diterapkan pemilihan langsung... 287 orang (kepala daerah) menjadi tersangka korupsi. Ini di tingkat kabupaten,” urai Gamawan Fauzi.

Selain masalah hukum, Gamawan Fauzi juga menyoroti biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pilkada. “Kita juga menghitung biayanya, ada dua. Pertama biaya pemerintah Rp 3,3 triliun lebih kita keluarkan dalam tiga tahun terakhir," bebernya.

“Biaya kedua adalah yang dikeluarkan calon kepala daerah sendiri, dan ini tidak bisa dihitung pemerintah karena setiap calon memiliki anggaran sendiri untuk membiayai kampanye dan bahkan membentuk tim sukses segala,” papar Mendagri.

"Belum lagi ikutannya. Kalau menang, tim sukses untuk lima tahun berikutnya minta menang juga,” tutur Gamawan Fauzi, menjelaskan potensi korupsi kepala daerah yang dipilih langsung.

Masalah lain adalah rusaknya tata krama hubungan secara berjenjang. Gamawan Fauzi memberi contoh baru-baru ini dia harus melantik seorang Bupati, karena Gubernurnya tidak bersedia melakukan itu.

“Masalah genteng sekolah bocor seharusnya menjadi tanggung-jawab kabupaten, namun karena otonomi kadang-kadang Menteri Pendidikan yang langsung disalahkan,” tambahnya.

"Lalu Presiden datang, Wali Kota tak mau datang. Karena dia dipilih langsung, dia merasa tak bertanggung jawab pada Presiden. Banyak isu yang harus dibenahi," imbuh Menteri Dalam Negeri.

“Persoalan yang ada sekarang tidak sesederhana pilihan langsung atau tidak langsung, karena otonomi di Indonesia cukup unik hingga dua tingkat yaitu provinsi dan kabupaten, sehingga banyak masalah yang rumit dan perlu penyelesaian secara komprehensif,” elaborasi Gamawan Fauzi.

“Ketika Pemerintah mengusulkan pemilihan lewat DPRD, tentu disertai opsi perbaikan-perbaikan seperti adanya uji publik untuk kandidat dan pemilihan secara terbuka,” jelasnya.

"Bagi pemerintahan sekarang tidak ada interest apa-apa. Saya jernih sekali melihat ini untuk kepentingan bangsa," lanjut Gamawan Fauzi.

Menurut Menteri Dalam Negeri kelahiran Solok, Sumatera Barat 57 tahun lalu tersebut, pemerintah awalnya merumuskan wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, didasari berbagai pertimbangan. Bahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dibahas bersama-sama dengan DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

“Kita beri argumentasi dalam berbagai aspek. Antara lain ada 75 orang yang meninggal karena pemilihan bupati dan pemilihan wali kota. Kemudian rumah, kendaraan dan kantor dibakar. Selain itu juga berpengaruh pula ke hubungan sosial. Jadi kami menyerap aspirasi masyarakat tersebut. Banyak mengatakan kalau cenderung begitu (bermasalah) berarti kehidupan sosial kita juga merugi,” ucapnya.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, sambung Gamawan Fauzi, pemerintah akhirnya menawarkan pilkada tidak langsung. Namun saat itu DPR berpendapat pentingnya pilihan langsung dan serentak.

“Oke kalau itu (pilkada langsung dan serentak) dilakukan, harus ada penghematan. Dipilih langsung tapi dengan mengajukan berbagai syarat. Antara lain pemilihan serentak, efisiensi kampanye, dan sebagainya,” tandas Gamawan Fauzi.

Setelah pemerintah kemudian merumuskan usulan DPR RI, tiba-tiba mayoritas parlemen tandas Gamawan Fauzi, meminta agar pilkada dilakukan tidak langsung. Artinya pemilihan dilakukan lewat DPRD.

Atas pendapat yang ada, Selasa (9/9/2014), kata Gamawan Fauzi, Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan akan melakukan pendalaman.

“Sebenarnya ada dua kelompok besar. Di satu sisi demokrasi kita demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila itu tidak direct, demokrasi perwakilan di sila ke empat Pancasila. Tapi yang satu mengatakan mundur demokrasi kita, dari langsung menjadi tidak langsung. Dua-duanya kita pertimbangkan matang-matang karena ada juga faktor-faktor lain. Sekarang 321 kepala daerah dipilih langsung sedang menghadapi proses hukum,” ungkap Menteri Dalam Negeri. (jos)

See Also

Pesantren Al Mawaddah Kudus Ciptakan Rekor Prestasi Dunia
Total Pasien Positif Virus Corona Bertambah Jadi 134
Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.495.339 Since: 05.03.13 | 0.2658 sec