Opini

Penutupan Dolly Versus Penyebaran HIV

Author : Dra Eshi Susanti Hudiono MSi | Friday, 23 Mei 2014 | View : 864

SBN

Terbukti sudah bahwa menutup lokalisasi Dolly tidak semudah menutup Bangunsari dan Tambaksari, seperti yang saya nyatakan dalam diskusi 1,5 tahun yang lalu.

Keberhasilan penutupan Bangunsari dan Tambakasri karena telah disepakati tokoh agama dan masyarakat sejak awal tahun 90an. Mereka telah merancang menutup lokalisasi itu secara gradual, ada atau tidak ada perintah dari Pemkot Surabaya.

Di Dolly tidak ada proses seperti itu. Justru yang terjadi adalah warga merasa mendapatkan keuntungan dari keberadaan Dolly.

Pemkot Surabaya sangat menyederhanakan dalam melakukan penutupan lokalisasi. Strategi yang dilakukan meniru tempat lain yang gagal dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

Terbukti bahwa penutupan lokalisasi dengan strategi memberi pesangon, wejangan agama, dan ketrampilan ala kadarnya tidak membuat mereka berhenti menjadi penjaja seks. Mereka terserak ke mana-mana.

Strategi yang gagal ini tetap saja dipakai oleh Pemkot Surabaya.

Seharusnya ada studi yang komprehensif terhadap seluruh persoalan yang ada. Pengambilan keputusan menutup lokalisasi yang sebelumnya ditolak Walikota Surabaya, hanya berdasarkan percakapan yang dilakukan beliau dengan penjaja seks tua yang memiliki klien anak di bawah umur.

Studi komprehensif itu tidak dilakukan.

Walikota langsung mengeksekusi dengan hanya Dinas Sosial sebagai penggerak dan penyelesai masalah.

Lalu pemerintah provinsi Jawa Timur dan Kementerian Sosial memberi dukungan dana. Dasar hukum yang dipakai oleh pemkot Surabaya adalah  Perda No.7/1999 yang melarang bangunan yang berdiri di wilayah Surabaya untuk tempat asusila.

Berdasarkan beberapa studi dan pengalaman saya bekerja dilingkungan lokalisasi pelacuran selama 20 tahun lebih, ternyata persoalan yang ada sangat kompleks.

Persoalan pertama adalah ruang hidup perempuan marginal danmiskin dengan pendidikan rendah tanpa ketrampilan. Seluruh skenario penutupan tidak pernah membahas menyediakan ruang hidup halal untuk mereka. Mereka masuk ke ruang haram untuk bisa hidup. Karena itu kalau mau menutup lokalisasi maka sediakanlah ruang halal untuk mereka. Keadaan dan kondisi merekalah yang memaksa mereka masuk ke ruang yang membuat mereka melanggar norma agama. Jadi pelanggaran norma agama bukan akar masalah tetapi sebagai konsekwensi dari kebodohan dan ketidaktrampilan mereka.  Pemberian ketrampilan yang tidak berdasarkan minat, bakat dan diberikan hanya dalam waktu singkat tidak akan membuat mereka mampu masuk ke ruang halal untuk hidup. Diperlukan afirmasi positif agar mereka bisa bersaing dalam sistem yang ada.

Masalah kedua penutupan lokalisasi pelacuran tidak mengindahkan kebijakan Kementerian Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV di Indonesia difokuskan pada populasi kunci (seperti penjaja seks perempuan, waria dan gay). Program ini bisa dijalankan dengan baik jika mereka terlokalisasi. Apalagi target intervensi yang ditetapkan agar bisa mengendalikan epidemi yang ada adalah 80%. Termasuk sistem surveilence yang dilakukan secara periodik akan mendapatkan data yang akurat jika mereka terlokalisasi. Tiadanya lokalisasi akan membuat data surveilens menjadi tidak akurat, kesulitan melakukan intervensi sehingga target tidak tercapai. Kalau target tidak tercapai maka epidemi infeksi menular seksual dan HIV tidak bisa dikendalikan. Pengendalian epidemi penyakit adalah tanggungjawab Negara termasuk menjadi tanggung jawab pemerintah kota Surabaya. Skenario penutupan lokalisasi di kota Surabaya dari awal sama sekali tidak melibatkan dinas kesehatan. Tidak ada wacana dan aksi untuk menjawab persoalan yang ada. Lalu untuk apa dana yang begitu besar dicurahkan untuk pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual dan HIV kalau hasilnya tidak ada?

Masalah ketiga adalah penjaja seks yang ada adalah penduduk berbagai daerah di Indonesia khususnya Jawa. Seharusnya ada kesepakatan dan kerja sama dengan daerah lain yang terlibat. Setelah mereka mendapatkan ketrampilan dan uang lalu dikembalikan ke daerahnya. Seharusnya ada serah terima secara resmi agar ada tindak lanjut. Juga kesepakatan dan kerja sama dengan daerah yang kemungkinan besar menjadi tempat mereka menjajakan diri. Karena itu masalah ini bukan hanya jadi masalah kota Surabaya tetapi menjadi masalah regional dan nasional. Yang dilakukan oleh propinsi Jawa Timur dan kementerian Sosial hanya memberi pesangon untuk mucikari dan penjaja seks. Mereka tidak melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemkot dan pemkab yang ada.

Masalah berikutnya adalah kompensasi hanya untuk mucikari dan penjaja seks. Warga lokasi Dolly yang hidup dari bisnis penjaja seks hanya diberi janji dan aksi yang mengambang.

Pertanyaannya akankah program dari Dinas Koperasi dan UMKM mampu mengganti penghasilan yang mereka dapatkan? Nampaknya aksi ini tidak dipercaya oleh warga karena itu mereka melakukan aksi terus-menerus dalam wadah yang mereka sebut sebagai Gerakan Rakyat Bersatu (GRB).

GRB pada tanggal 19 Mei 2014 melakukan aksi dengan menyatakan bahwa mereka tidak pernah merepotkan pemerintah dan pemerintahlah yang justru menindas mereka.

Mereka tidak diajak bicara dalam penyelesaian masalah yang ada. Juga pemerintah kota Surabaya dituduh akan meningkatkan  pemerkosaan akibat dari saluran hasrat seksual laki-laki ditutup. Memang peningkatan pemerkosaan dengan tiadanya penjaja seks sering dibahas dalam ruang akademi maupun diskusi.

Jadi penyelesaian masalah yang sangat disederhanakan sudah bisa dipastikan tidak menyelesaikan banyak persoalan yang ada.

Secara resmi pemerintah kota Surabaya dan provinsi Jawa Timur bisa mengklaim bahwa tidak adalagi lokalisasi pelacuran. Tetapi apa yang akan terjadi nanti?

Pertama, kebanyakan dari mereka akan tetap bekerja sebagai penjaja seks namun dalam format yang berbeda. Lalu yang akan dirugikan adalah program pengendalian infeksi menular seksual dan HIV.

Kedua tingkat kekerasan (fisik, seksual, sosial, dan  ekonomi) pada penjaja seks akan meningkat drastis. Larangan menjajakan seks secara formal akan mengundang pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan dengan meminta upeti agar apa yang mereka lakukan tidak dilaporkan. Belum lagi kemungkinan peningkatan pemerkosaan. (jp/esh)

See Also

Berdiri Di Dua Kaki
Politik Akal Sehat Atau Politik Merangkul?
Hati-hati Dengan Ide Keliru Yang Jahat Sekali
Partner Dari Ahok
Kapan Kegaduhan Akan Berakhir?
Peringati Hari HAM Sedunia, Rohingya Masih Menjadi Manusia Paling Teraniaya
Susi Pudjiastuti Dan Definisi Profesional
Mentor Keponakan Dan Spesialis Anak
Bahagia Menggunakan Ketrampilan Yang Ada Tanpa Tekanan
Kebanyakan Perempuan Pola Dari Hati Ke Otakkah?
Diperlakukan Terhormat Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Autis Dan UN Habitat
Di Bali Saya Menemukan Ide Tentang Guru Spiritualitas
Empat Orang Yang Diikat Proyek Televisi Kiprah Remaja Di Masa Lalu
Sisi Lain Dari Keindahan Bali
Murid Cinta
Intuisi Yang Bertumbuh
Perut Dan Kemampuan Kognitif Kaitannya Dengan Usia
Soft Launching Misi Hidup Saya
Bahagia Itu Bisa Penuhi Janji Dan Ide Terealisir
Sjahrir Dan Kisah Cintanya
Cinta Oksitosin Dan Cinta Komitmen
Nasehat Bagi Yang Memutuskan Mempertahankan Pernikahan
Berjudi Mempertaruhkan Kebahagiaan Hidup
Mati Untuk Mendapatkan Yang Lebih Baik
jQuery Slider
Arsip :201920172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.538.537 Since: 05.03.13 | 0.1641 sec