Hukum

Jero Wacik, Menteri Aktif Ke-3 Presiden SBY Yang Berakhir Di KPK

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tanggal 2 September 2014. Pada Rabu (3/9/2014) siang, pimpinan KPK telah mengumumkan penetapan status Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir. Jero Wacik, S.E. menjadi tersangka kasus pemerasan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri untuk mendapatkan Dana Operasional Menteri (DOM) demi keberlangsungan program-program di Kementerian ESDM.

Jero Wacik disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 421 KUHPidana.

Ir. Jero Wacik, S.E. yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) juga menyusul rekannya di Partai Demokrat (PD) yang terjerat korupsi. Yaitu mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin, mantan Wasekjen PD Angelina Patricia Pingkan Sondakh alias Angie, dan mantan Sekretaris Dewan Pembina PD Andi Alifian Mallarangeng.

Ir. Jero Wacik, S.E. menambah deretan jumlah Menteri dari kabinet pimpinan Presiden SBY yang terjerat kasus korupsi.

Ditetapkannya Jero Wacik sebagai tersangka, menjadi tambahan cacatan buruk bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, sudah tiga Menteri aktif di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang ditetapkan jadi tersangka.

Dengan penetapan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik merupakan Menteri aktif ke-3 yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Selain Jero Wacik, dan yang pertama kali Menteri aktif dari kabinet pemerintahan SBY-Boediono yang ditetapkan jadi tersangka yakni Andi Alifian Mallarangeng. KPK sebelumnya menetapkan Andi Alifian Mallarangeng yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang pada Desember 2012 lalu. Politisi Demokrat asal Sulawesi Selatan ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK saat masih menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng didakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola anggaran pengadaan sarana dan prasarana proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Pada hari Kamis (17/10/2013) KPK langsung menahan  Andi Alifian Mallarangeng usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama hampir kurang lebih enam jam.

KPK menduga Andi Alifian Mallarangeng melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang merugikan keuangan  negara. Dari hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai kerugian negara dalam proyek Hambalang mencapai Rp 463,6 miliar.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI ke-10 pada Kabinet Indonesia Bersatu II dengan masa jabatan 22 Oktober 2009-7 Desember 2012, DR. Drs. Andi Alifian Mallarangeng, M.Sc. akhirnya divonis Pengadilan Tipikor Jakarta dengan empat tahun penjara.

Menteri aktif berikutnya yakni Suryadharma Ali (SDA). Menteri Agama Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. yang dijadikan tersangka terkait kasus penyelenggaraan ibadah haji Tahun Anggaran (TA) 2012-2013 di Kementerian Agama. Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.  Ketua Umum PPP ini diduga melakukan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) pada Tahun Anggaran (TA) 2012-2013 lalu. Penyelenggaraan haji pada Tahun Anggaran (TA) 2012-2013 yang dipakai mencapai di atas Rp1 triliun.

Sebelum menetapkan sebagai tersangka, KPK menggelar penyelidikan terkait proyek haji. Penyelidikan proyek haji yang dilakukan KPK berfokus pada tiga hal. Pertama, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kedua, pengadaan barang dan jasa terkait akomodasi haji. Ketiga, fasilitas haji yang diberikan kepada pihak tertentu dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Ketua Umum PPP tersebut, Suryadharma Ali diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Nasib Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. cukup ironis, karena dia diumumkan statusnya sebagai tersangka pada 22 Mei 2014 silam saat partai politik sedang sibuk menghadapi pemilu presiden (pilpres) 2014. Kini, Suryadharma Ali sudah dinonaktifkan, posisinya digantikan oleh politisi PPP lainnya, Lukman Hakim Syaifuddin yang menjabat sejak 9 Juni 2014 sebagai Menteri Agama (Menag) RI ke-21.

Oleh karena itu, sebelumnya, Jero Wacik bukan yang pertama digarap KPK dalam kasus korupsi, juga ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI ke-10 pada Kabinet Indonesia Bersatu II dengan masa jabatan 22 Oktober 2009-7 Desember 2012, DR. Drs. Andi Alifian Mallarangeng, M.Sc. yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang saat masih menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan mantan Menteri Agama (Menag) RI ke-20 pada Kabinet Indonesia Bersatu dari 22 Oktober 2009 hingga 28 Mei 2014, Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. juga adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji saat menjadi Menteri Agama (Menag).

Jero Wacik dan Suryadharma Ali adalah Menteri-menteri yang sempat menerima Bintang Penghargaan Mahaputera Adipradana. (jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.997.068 Since: 05.03.13 | 0.2068 sec