Politik

Jimly Asshiddhiqie Sebut Tim Pasangan Prabowo-Hatta Ke MA Hanya Menyalurkan Emosi

Saturday, 30 Agustus 2014 | View : 815

JAKARTA-SBN.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengatakan rencana tim advokasi pasangan ang digadang-gadang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), Prabowo Subianto-Hatta Rajasa  memperkarakan penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) ke Mahkamah Agung (MA) hanya untuk menyalurkan emosi.

Pasalnya menurut mantan staf ahli Menteri Pendidikan (1993-1998), tidak bisa memperkarakan Pilpres ke MA. “Mereka sebenarnya tahu bahwa ke MA itu tidak bisa. Karena hasil sudah final di Mahkamah Konstitusi. Tapi ini kan untuk menyalurkan emosi," papar mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 1998-1999 Jimly Asshiddhiqie sebelum memberikan pengantar pada acara Halaqah dan Konbes NU di Ponpes Al-Hiqam, Depok, Sabtu (30/8/2014).

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut memaklumi apabila tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa masih memperkarakan pemilu presiden (pilpres). Selain untuk menyalurkan kekecewaan, lanjut Jimly Assidhiqie, dengan terus memperkarakan pilpres, koalisi merah putih akan terus solid. “Tapi ini kan untuk menyalurkan emosi dan yang kedua untuk menjaga soliditas, supaya nanti dalam merebut kepemimpinan di DPR itu solid," terang mantan Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan (2001-2003).

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, Jimly Asshiddiqie mengatakan untuk memaklumi rencana tim hukum pasangan Prabowo-Hatta ke MA, dalam memandang rencana aduan tersebut jangan melihat secara teknis hukum.

"Tidak apa kita jangan terlalu melihat teknis. Proses mencari keadilan itu cara untuk meredam juga kemarahan kekecewaan tapi ada manfaat lain mereka memelihara solidaritas kekuatan bersama dan itu untuk untuk menjaga kekuatan di parlemen," jelas Jimly Asshiddhiqie yang pada tahun 1998 memperoleh gelar Guru Besar ilmu Hukum Tata Negara FHUI.

Untuk diketahui setelah kandas di Mahkamah Konstitusi (MK), Tim Advokasi Merah Putih selanjutnya berencana menperkarakan penyelenggaraan Pilpres ke Mahkamah Agung (MA). Kali ini yang diperkarakan adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempunyai landasan sendiri dalam menilai perkara pemilu. Sehingga keputusan DKPP tidak bisa disamakan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) karena berbeda landasan. "Jadi ini jangan dipertentangkan (keputusan DKPP dan keputusan MK). Saya sudah mendengar dari tim pasangan calon 1 (Prabowo-Hatta) banyak yang tidak puas, tapi saya menganjurkan ya sudah kita terima ini," beber Ketua DKPP Jimly Asshiddhiqie di kantor DKPP, Jl. M.H. Thamrin Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak Juni 2012, Jimly  Asshiddhiqie menyatakan DKPP tidak menilai sidang perkara Pemilu dengan melihat hasilnya. Namun, DKPP melihat konteks perilaku dari penyelenggara pemilu itu sendiri. “Kita (DKPP) tidak fokus pada hasil pemilu, kita fokus pada perilaku penyelenggara pemilu. Jadi cara penilaian DKPP beda, jika dikatakan ini bermasalah maka MK bisa tidak karena MK lihat hasil pemilu," terang alumnus Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Indonesia (UI) pada 1982.

Masih menurutnya, jika seorang penyelenggara pemilu terbukti tak melanggar pidana, di DKPP bisa sebaliknya diputuskan bersalah.

Mantan asisten Wakil Presiden RI B.J. Habibie ini mengibaratkan tersenyum saja bisa beperkara jika tak pada kondisi yang tepat. "Jika penyelenggara pemilu itu tak melanggar hukum, bisa saja melanggar etik. Ibaratnya, saya berseloroh, senyum aja bisa salah jika tak tepat waktunya," pungkas pakar Hukum Tata Negara yang gelar doktor disandangnya dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1990 dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, program doctor by research dalam ilmu Hukum pada tahun 1990. (tri/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.537.479 Since: 05.03.13 | 0.1436 sec