Politik

Ditolak PTUN, Tim Hukum Pasangan Prabowo-Hatta Fokus Ke MA

JAKARTA-SBN.

Tim hukum kubu pasangan Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan calon wakil presiden (cawapres) Ir. H. M. Hatta Rajasa yang digadang-gadang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB) tak patah arang. Meski ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengambil langkah pengajuan ke Mahkamah Agung (MA).

"Advokat Tim Merah Putih masih konsentrasi dengan kaitan yang tertunda di MA. Di MA bukan uji putusan pilpres, tapi uji PKPU yang kami anggap di luar Undang-undang," ungkap anggota Tim Advokasi Merah Putih, H. Didi Supriyanto, M.H. di Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Ada empat PKPU yang diajukan uji materinya oleh Tim Advokasi Merah Putih. Antara lain PKPU nomor 9, PKPU nomor 19, PKPU nomor 21 dan PKPU nomor 31. PKPU itu, kata dia, berkaitan dengan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), serta rekapitulasi suara pilpres yang melalui desa serta kelurahan. "Itu yang kami lakukan judicial review di MA," jelas dia.

H. Didi Supriyanto, M.H. menekankan upaya uji materi empat PKPU di MA sama sekali bukan merupakan rencana menggagalkan hasil Pilpres 2014 atau mengacaukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Pilpres 2014. Uji materi PKPU di MA, disebutnya semata-mata demi perbaikan proses pilpres ke depan. "Jadi perlu dibedakan proses pilpres dan hasil pilpres. Putusan MK sudah final dan mengikat, yang kami permasalahkan itu proses pilpres, jadi jangan dibilang kami mencari-cari celah," terang dia lagi.

Selain melakukan uji materi PKPU di MA, tim advokasi juga tengah mengawal sejumlah perkara lain di kepolisian.

Sebelumnya, anggota tim hukum pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. merasa heran dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak perkara persoalan administrasi terkait proses pelaksanaan pilpres. "PTUN menolak, alasannya karena bukan kewenangannya. Ini kan masalah administrasi, kalau bukan di PTUN, gimana ini ceritanya,” cetus Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2014).

Dengan penolakan tersebut Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. menilai para Hakim PTUN logikanya sudah terbalik-balik, perkara yang seharusnya dapat disidangkan tetapi malah ditolak, dengan alasan bukan perkara yang pas disidangkan oleh PTUN.

Untuk perlu diketahui, PTUN menolak gugatan kubu pasangan Prabowo-Hatta terkait Pilpres 2014.

Sebelumnya, Habiburohman yang juga penasihat hukum pasangan Prabowo-Hatta mengatakan, gugatan yang diajukan ke PTUN ada beberapa perkara salah satunya persoalan keabsahan  Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ saat mencalonkan presiden periode 2014-2019.

Kemudian, terkait keputusan KPU Nomor 535/Kpts/Tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tanggal 22 Juli 2014. Menurutnya, jumlah DPT di SK tersebut berbeda dengan DPT di SK DPT/SK 477. Dengan begitu, Habiburohman menilai dokumen negara tersebut dianggap tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan. (ant/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.662.954 Since: 05.03.13 | 0.1893 sec