Politik

PTUN Tolak Gugatan Kubu Pasangan Prabowo-Hatta

Thursday, 28 Agustus 2014 | View : 804

JAKARTA-SBN.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak menerima gugatan kubu tim pasangan capres cawapres yang digadang-gadang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo-Ir. H. M. Hatta Rajasa terkait Pilpres 2014.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan kubu pasangan capres cawapres yang digadang-gadang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo-Ir. H. M. Hatta Rajasa terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait adanya kecurangan rekapitulasi suara pada 22 Juli 2014.

Sidang Majelis Hakim yang diketuai oleh Hendro Puspito menyebut perkara itu tidak termasuk dalam kewenangan PTUN.

“Menetapkan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. PTUN Jakarta tidak berwenang untuk pemeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara nomor 164/G/2014/PTUN,” ujar Ketua Majelis Hakim Hendro Puspito dalam persidangan di PTUN Jakarta, Jl. Sentra Timur, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).

“Gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenang absolut pengadilan PTUN," imbuhnya dalam persidangan di PTUN Jakarta, Jl Sentra Timur, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).

Kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menggugat Surat Ketua KPU Nomor 959/UND/8/2014 tertanggal 21 Juli 2014 soal undangan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) terpilih. “Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh para penggugat. Di dalam gugatannya adalah surat Ketua KPU No.959/UND/VIII/2014 tertanggal 21 Juli 2014. Bersifat segera, perihal: Undangan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2014. Gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenangan absolut pengadilan PTUN," ucap Hakim Hendro Puspito dalam sidang yang digelar di PTUN, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).

Hakim Hendro Puspito melanjutkan, keputusan yang diambil oleh PTUN terhadap gugatan tersebut adalah berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dengan beberapa ketentuan melalui rapat dan permusyawaratan Ketua Pengadilan. "Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak, apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat," sambung Hakim Hendro Puspito.

Ketua Majelis Hakim Hendro Puspito mempersilakan pihak penggugat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) bila tak puas dengan putusan hakim. “Bila ada yang tidak sependapat silahkan lakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka dengan ini sidang selesai dan ditutup,” tutup Hakim Hendro Puspito.

Penasehat hukum pasangan Prabowo-Hatta sempat mengajukan keberatan pada putusan itu. Dia menyatakan timnya tidak mempersoalkan hasil Pilpres dan Prosesnya. “Mohon maaf Pak Ketua, sebelum bubar kami ingin klarifikasi ojek tuntuan bukan hasil, tapi prosesnya. Kami mengerti ada jeda waktu 14 hari pada kami untuk mengajukan pengadilan tinggi sebagiamana hak kami. Tapi bukan hasil melainkan proses," tukasnya.

"Ya silahkan keberatan itu diajukan ke Pengadian Tinggi," pinta Hakim Hendro Puspito.

Menanggapi keputusan Majelis Hakim tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, gugatan yang dilayangkan ke PTUN adalah langkah hukum kubu pasangan Prabowo-Hatta untuk mendapatkan kepastian hukum konstitusional.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, S.S., M.Sc., PTUN mengeluarkan putusan berdasarkan penafsiran yang berbeda dengan penggugat. Fadli Zon, S.S., M.Sc. menegaskan, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim berbeda tafsir dengan apa gugatan yang dilayangkan. “Kami tentu saja melihat proses di PTUN hari ini. Menurut kuasa hukum kemungkinan ada berbeda penafsiran. Ini sidang dijadwalkan bukan mengadili hasil pilpres, tetapi tim hukum menggugat materi gugatan penetapan proses rekapitulasi," cetus Fadli Zon, S.S., M.Sc. setelah sidang gugatan pasangan Prabowo-Hatta di PTUN, Jalan Sentra Timur, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).

Anggota Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), Fadli Zon menuturkan gugatan timnya ke PTUN, selain langkah hukum timnya selain ke MK, merupakan langkah konstitusional untuk mendapat kepastian hukum. Dia beranggapan langkah hukum yang ditempuh pasangan Prabowo-Hatta bukan untuk mengadili hasil Pilpres, tetapi menggugat materi gugatan penetapan proses rekapitulasi.

Salah seorang pembina di organisasi perkerisan nasional SNKI (Sekretariat Nasional Keris Indonesia) periode 2011-2016 ini, Fadli Zon menambahkan, proses persidangan yang dilakukan di PTUN ini bukan bagian dari mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi demi keadilan hukum di mana proses Pilpres 2014 bermasalah secara subtansial sehingga tidak terjadi keadilan subtantif. "Kami mengetahui proses bukan bagian dari mengubah keputusan MK tetapi demi keadilan hukum maka harus dicatat sejarah proses Pilpres 2014 bermasalah secara substansial sehingga tidak terjadi keadilan substantif," ucapnya usai persidangan.

Alumnus program studi Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) ini melanjutkan, sebelum melayang gugatan tersebut pihaknya sebelumnya sudah melaporkan hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Bukan berarti kami tidak mengetahui kewenangan Bawaslu. Justru rekomendasi Bawaslu yang tidak diindahkan, jangan sampai hukum dicampuri dengan politik kepentingan. Kami telah menempuh segala risiko dalam hal ini," tandas alumnus Master of Science (M.Sc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris. (jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.673.591 Since: 05.03.13 | 0.7406 sec