Nasional

Sidang MK Perdana Gugatan PDIP Tentang UU MD3

JAKARTA-SBN.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3) yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

PDIP menguji Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 154 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.

"Kami menguji secara formil dan materiil UU MD3 ini," papar penasehat hukum PDIP, DR. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., saat sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Secara formil, sambung pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah tersebut, Andi Muhammad Asrun, pembuatan UU MD3 ini secara kasat mata melanggar prosedur pembuatan UU sebagaimana dalam UU Nomor 12 tahun 2011 dan Tata Tertib DPR.

Untuk diketahui PDIP mendaftarkan uji materi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam permohonannya PDIP mengaku telah dirugikan tujuh pasal dalam UU tersebut. Pasal tersebut adalah Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152. “Perumusan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3 bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 terutama atas asas keterbukaan," ungkap pengacara Andi Muhammad Asrun seperti dikutip dari antara.

Advokat Andi Muhammad Asrun juga mengungkapkan materi final muatan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121 dan Pasal 152 UU MD3 tidak berasal dari naskah akademik yang diajukan di awal pembahasan DPR RI dan disampaikan kepada pemerintah. "Pemerintah pun tidak mengajukan usulan perubahan materi muatan sebagaimana telah dirumuskan dalam naskah akademik RUU MD3 dari pihak DPR," beber penasehat hukum Andi Muhammad Asrun.

Sedangkan alasan meteriil, lanjut advokat Andi Muhammad Asrun, bahwa PDIP adalah peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2014 merupakan realitis politik yang telah diberi payung hukum untuk realisasi hak konstitusional, dimana partai politik pemenang pemilu menjadi ketua DPR sebagaimana telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2009.

"Sistem partai politik sebagaimana di negara lain, seperti parlemen Inggris dan Kongres Amerika Serikat, juga mengadopsi konvensi partai politik pemenang pemilu legislatif menjadi ketua parlemen," jelas pengacara Andi Muhammad Asrun.

Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak jelas memuat kerugian konstitusionalnya. Hakim MK menyatakan PDIP tidak memuat dengan jelas kerugian konstitusional UU MD3.

Sidang panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini diketuai Wakil Ketua MK, Prof. DR. Arief Hidayat, S.H., M.S. didampingi Hakim Konstitusi, DR. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H., dan Hakim Konstitusi DR. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

Hakim Konstitusi, DR. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum., dalam sidang perdana UU MD3, menuturkan PDI Perjuangan tidak jelas menuliskan kerugian konstitusional mengenai pimpinan DPR yang diatur dalam UU MD3. Hakim Konstitusi DR. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. menyoroti permohonan pemohon terkait kerugian konstitusional diberlakukan pasal-pasal dalam UU MD3 ini.

“Uraian yang ada saya baca itu tidak begitu tegas tentang dimensi kerugian konstitusionalnya. Katakan misalnya seharusnya menurut konstitusi pemenang pemilu itu menjadi Ketua DPR, tapi tidak menjadi itu (ketua DPR) lalu kalau tidak menjadi itu, kerugian konstitusionalnya gimana. Kalau sekedar kerugian seharusnya jadi (Ketua DPR) lalu tidak jadi itu kan belum ada perspektifnya,” terang Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan jika kerugian yang seharusnya menjadi Ketua DPR RI dan tidak menjadi itu belum menunjukkan perspektif konstitusionalnya. Menurut Hakim MK, Ahmad Fadlil Sumadi, PDI Perjuangan tidak menulis secara jelas perspektif konstitusional mengenai kerugian mereka terkait UU MD3 tersebut.

Hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi pun menasehati agar PDI Perjuangan melakukan perbaikan dengan menjelaskan kerugian konstitusional PDIP.

"Saya kira, kalau ada hal yang perlu selain yang sudah dikemukakan oleh pemohon tadi adalah soal kerugian konstitusionalnya,” tambah Hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi.

Selain itu, Hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi juga mengkritisi soal minimnya argumentasi konstitusional mengenai pengujian materil dan materil UU MD3 yang disampaikan PDI Perjuangan terhadap UUD 1945.

Menurut Hakim Ahmad Fadlil Sumadi, PDI Perjuangan belum mampu menunjukkan hubungan dengan pasal-pasal yang PDIP sebutkan di permohonan tersebut dengan argumentasi kerugian PDIP.

"Kalau tidak ada bridge-nya, jadi seperti loncat. Petitum formil tidak ada. Saya cek bolak balik nggak ketemu. Anda berkali-kali katakan formil dan materiil. Tapi apa benar? saya bolak balik buka kok nggak ada," ungkap Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

Sedangkan, Wakil Ketua MK, Prof. DR. Arief Hidayat, S.H., M.S. meminta pemohon menguraikan apakah proses pembuatan UU MD3 ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. "Itu dicarikan pasal-pasal yang bisa diturunkan bahwa dari aspek formil prosedur pembuatan itu, yang dikatakan tadi 'siluman'. Mungkin diturunkan dari pasal-pasal UUD," jelas Wakil Ketua MK Arief Hidayat.

Wakil ketua MK ini juga meminta secara akademik, teori hukum proses pembuatan hukum atau uu yang baik harus memenuhi asas-asas atau kaidah-kaidah yang sifatnya sosiologis, filosofis, yuridis. "Proses pembuatan hukum yang baik di daam negara hukum, apalagi dalam negara Pancasila, proses pembuatan hukumnya harus tidak boleh semena-mena," tandasnya lagi.

Untuk itu Majelis memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Menanggapi nasihat tersebut, penasehat hukum PDIP, DR. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H. menyatakan pihaknya akan segera memperbaiki permohonan sesuai dengan nasehat Majelis Hakim. “Kami akan segera perbaiki, besok (Jumat 29/8/2014) akan saya serahkan ke panitera," tegas advokat Andi Muhammad Asrun.

PDIP tidak akan mengambil manuver politik dalam menyelesaikan pro kontra seputar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

PDIP lebih memilih jalur hukum untuk menyelesaikan hal ini. "Kami lewat manuver hukum saja, menyangkut kedaulatan rakyat yang diatur konstitusi. Kami lewat Mahkamah Konstitusi (MK) saja," bilang Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung MK Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014).

Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menuturkan, semua fraksi termasuk F-PDIP di DPR ikut dalam perumusan UU MD3. Akan tetapi, saat pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI, F-PDIP memilih untuk walk-out.

Oleh karena itu, pihak PDIP memilih menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan uji materi ke MK karena ada beberapa pasal yang dianggap tiba-tiba masuk ke dalam UU yang disahkan. "Dalam pengambilan putusan tingkat paripurna DPR tidak ikut, walk out. Makanya kami mengajukan lewat MK," beber Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo.

Menurut politikus PDIP ini, Tjahjo Kumolo, MK sebagai sebuah lembaga konstitusi dapat menyerap dan mendengar aspirasi dari rakyat, dan mengetahui alasan rakyat untuk memilih PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014.

Tjahjo Kumolo juga optimistis MK dapat mengambil keputusan yang paling bijaksana dalam penyelesaian uji materi UU MD3. "Saya optimistis MK akan ambil keputusan yang paling bijaksana, cerdas, bisa memahami apa yang jadi aspirasi rakyat," tegas Tjahjo Kumolo.

Selain PDIP, UU tersebut juga diajukan oleh lima warga negara yakni Khofifah Indarparawansa, Rieke Diah Pitaloka, Aida Vitayala, Yuda Kusumaningsih, dan Lia Wulandari.

Kelima warga negara bersama Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, Perludem dan Perkumpulan Mitra Gender menggugat Pasal 97 ayat (2), 104 ayat (2), 109 ayat (2), 115 ayat (2), 121 ayat (2), 152 ayat (2) dan 158 ayat (2). Para pemohon ini menyebutkan UU MD3 telah menghapus seluruh ketentuan yang menyangkut keterwakilan perempuan. (ant/jos)

See Also

Pesantren Al Mawaddah Kudus Ciptakan Rekor Prestasi Dunia
Total Pasien Positif Virus Corona Bertambah Jadi 134
Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
jQuery Slider
Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.403.156 Since: 05.03.13 | 0.2433 sec