Politik

MK Tolak Seluruh Gugatan Kubu Prabowo-Hatta

Thursday, 21 Agustus 2014 | View : 632

JAKARTA-SBN.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi, DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. memimpin sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

MK hari ini membacakan putusan atas permohonan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menuntut agar MK membatalkan SK KPU RI yang menetapkan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden terpilih dalam Pilpres 2014.

Mahkamah Konstitusi (MK)  baru saja mengambil keputusan terkait gugatan PHPU yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan kubu pasangan capres cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu presiden (Pilpres) 2014.

Mahkamah Konstitusi mengukuhkan kemenangan pasangan calon presiden (capres) cawapres nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pengukuhan itu ditandai dengan pembacaan putusan sengketa Pemilihan Presiden (pilpres) 2014 yang menolak seluruh gugatan pasangan Probowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim, DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. saat memimpin sidang pleno pembacaan putusan MK dalam persidangan di ruang sidang utama MK, Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014).

Dalam pendapatnya, Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta dalam permohonannya tidak terbukti di persidangan.

Tidak ada satupun dalil pasangan Prabowo-Hatta yang diterima Mahkamah. Penolakan gugatan ini dilakukan setelah dalil dan bukti yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta tidak relevan dan tidak mempengaruhi hasil dari perolehan suara Pilpres 2014. Seperti pada tuduhan pelanggaran dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu presiden (pilpres) karena mengabaikan data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Pemerintah.

"Berdasarkan undang-undang tentang Pilpres bahwa penyusunan DPT Pilpres dilakukan berdasarkan DPT pemilu legislatif, sehingga dalil pemohon tidak relevan," ucap Hakim Konstitusi, DR. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. saat membacakan pertimbangan putusan sengketa Pemilu Presiden 2014 (pilpres) di Gedung MK, Kamis (21/8/2014).

Demikian pula terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dipermasalahkan pasangan Prabowo-Hatta. MK menilai tidak ditemukan bukti penyalahgunaan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pasangan calon.

"Tidak ada bukti termohon (KPU) dan terkait (Jokowi-JK) bekerjasama merugikan pemohon (Prabowo-Hatta). Pemohon juga tidak menjelaskan secara tegas," kata Hakim Konstitusi, DR. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, (21/8/2014).

Sementara mengenai sistem noken yang terjadi di Papua, MK berpendapat bahwa sistem tersebut sah dilakukan.

"Dalam kebudayaan asli Papua, noken punya fungsi dan makna yang luhur. Sistem noken sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat," ujar Hakim Konstitusi, Prof. DR. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Dengan demikian, keputusan KPU RI mengenai rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan keunggulan pasangan capres cawapres nomor urut 2, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dikuatkan oleh putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden oleh MK.

Dengan demikian MK telah memantapkan Jokowi dan JK menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2014. "Ya dengan demikian bahwa keputusan yang telah diambil KPU dalam rekapitulasi nasional tentang penetapan calon terpilih tetap berlaku," terang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik, S.P. usai sidang putusan MK di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014).

Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menuturkan keputusan MK sudah sangat jelas. Keputusan MK juga tak dapat diganggu gugat. "Hal itu final dan mengikat," tegas Husni Kamil Manik. (jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.537.413 Since: 05.03.13 | 0.1497 sec