Politik

MK Sahkan Alat Bukti Pasangan Prabowo-Hatta Dan KPU Dengan Catatan

Monday, 18 Agustus 2014 | View : 765

JAKARTA-SBN.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan alat bukti dari pihak pemohon, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden dengan catatan.

Ketua Mahkamah Konstitusi DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. mengatakan pihak pemohon harus memperbaiki lagi alat buktinya karena setidaknya tiga hal yang tidak sesuai dengan daftar alat bukti yang disampaikan.

"Untuk pemohon bukti-bukti yang sudah cocok, sudah diverifikasi, kita harus memastikan dulu bukti mana versi mana yang dipergunakan. Kita sahkan hari ini tapi dengan catatan. Pertama pemohon diminta untuk memastikan tiga hal tadi," tutur Hamdan saat sidang kedelapan PHPU presiden dan wakil presiden di ruang sidang utama MK, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Majelis hakim MK mengesahkan alat bukti pasangan Prabowo-Hatta dengan catatan. Tiga sebab alat bukti pasangan Prabowo-Hatta disahkan dengan catatan adalah pertama, lampiran permohonan awal. Kedua adalah penomoran bukti yang ganda berhubungan dengan bukti fisik sama tetapi penomoran berbeda.

"Contoh P1.5 kemudian bukti fisik yang sama di tempat lain ditanda P5.5. Tapi bukti fisiknya sama. Itu banyak sekali hal-hal yang seperti itu karena pemohon merujuk bukti sesuai dengan dalil dengan kode yang berbeda padahal bukti fisiknya  sama yang telah dirujuk," terang Ketua MK Hamdan Zoelva.

Faktor ketiga, pemohon menuliskan bukti dalam daftar alat bukti namun tidak ditemukan bukti fisik yang diserahkan ke Mahkamah.

Mahkamah juga mengesahkan alat bukti pihak termohon (KPU) dengan catatan. Menurut Mahkamah masih banyak bukti fisik yang masih kurang dan bukti rekapan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang masih kurang.

"Dengan demikian sama (disahkan) dengan catatan-catatan kekurangan diperbaiki itu. Mahkamah majelis menerima daftar bukti dan bukti fisik yang diajukan termohon sekali lagi dengan catatan yang tadi sudah disampaikan," jelas Ketua MK DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Pihak pemohon dan termohon diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan bukti fisik tersebut hingga besok sampai penyerahan kesimpulan. Namun para pihak juga diperbolehkan apabila merasa bukti fisiknya sudah cukup.

Sementara itu, tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menegaskan pihaknya sudah melengkapi alat bukti sesuai dengan daftar alat bukti yang telah mereka sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden (pilpres).

Didi Supriyanto, anggota tim hukum, menyebutkan pihaknya tidak akan melengkapi lagi alat bukti yang dinyatakan kurang oleh MK karena merasa sudah menyerahkannya.

"Nah daftar bukti ada, bukti fisik tidak ada itu tidak mungkin. Karena kita membuat daftar bukti itu berdasarkan fisik. Cuma pasti ini terselip. Nah ini yang harus kita cari. Apakah terselipnya dalam perjalanan atau setelah di Mahkamah Konstitusi saat diverifikasi," cetus Didi Supriyanto usai persidangan di MK, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Didi Supriyanto pun mencontohkan semisal formulir C1 yang jumlahnya ribuan.

Menurut Didi Supriyanto, satu lembar saja formulir C1 terselip itu akan menjadi masalah.

"Bukti kita kan banyak. Barangkali saat verifikasi ada terselip. Karena memang formulir, macam formulir C1 yang puluhan ribu jumlahnya, terselip satu saja memang jadi masalah kadang. Karena itu verifikasinya diperlukan ketekunan dan juga waktu yang cukup panjang," pungkas Didi Supriyanto. (tri/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.663.185 Since: 05.03.13 | 0.1876 sec