Politik

Perang Para Ahli Di Sidang MK

Thursday, 14 Agustus 2014 | View : 943

JAKARTA-SBN.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan satu tahap penting dalam perkara sengketa Pemilu Presiden (pilpres) 2014 yang diajukan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 yang digadang-gadang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Ir. H. M. Hatta Rajasa, yaitu pemeriksaan saksi fakta.

Pada Jumat (15/8/2014) ini, "perang" ahli terjadi. Keterangan ahli dibutuhkan untuk memperkuat dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan.

"Kami akan mengajukan enam hingga tujuh ahli kalau disetujui majelis hakim," ungkap DR. Maqdir Ismail, anggota tim hukum pasangan capres cawapres nomor urut satu, Prabowo-Hatta, Kamis (14/8/2014).

Sesuai informasi yang dihimpun dari Kepaniteraan MK, Kamis (14/8/2014) malam, saksi-saksi ahli tim pasangan Prabowo-Hatta terdiri dari Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., DR. Irman Putra Sidin, S.H., M.H., DR. Margarito Kamis, Said Salahudin, DR. H. A. Rasyid Saleh, M.Si., dan DR. Marwah Daud Ibrahim, Ph.D.

Dipastikan, pihaknya akan mengajukan ahli yang mampu menjelaskan hubungan antara pertambahan penduduk dan daftar pemilih tetap. Pihaknya mencatat adanya pertambahan jumlah pemilih yang mencapai 3,5 juta dari 13 Juni hingga 9 Juli. Selain itu, diajukan juga ahli tata negara serta ahli pemilu.

Adapun penasihat hukum KPU, Ali Nurdin, menghadirkan empat ahli. Mereka adalah mantan anggota KPU yang juga Guru Besar Politik FISIP Unair, Prof. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D., mantan Hakim Konstitusi DR. Harjono, S.H., M.C.L., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Erman Rajagukguk, S.H., L.L.M., Ph.D., serta Didik Supriyanto.

"Pak Harjono sebagai mantan hakim MK yang sudah berpengalaman menangani sengketa pemilu tentu bisa membedakan pelanggaran sistematis atau yang hanya administratif. Dan, apakah pelanggaran administratif masuk dalam pelanggaran terstruktur, sistematis, dan logis. Pak Ramlan akan menerangkan hal-hal terkait administrasi pemilu terkait DPKTb. Apakah DPKTb ini masalah atau tidak,” beber Ali Nurdin.

Ali Nurdin menilai, selama lima kali sidang sengketa pilpres, pemohon gagal membuktikan dalil-dalilnya terkait kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Dari saksi-saksi yang hadir, dalil kecurangan masif sama sekali tak terlihat. Seperti diketahui, tim pasangan Prabowo-Hatta mendalilkan kecurangan masif di 33 provinsi. Namun, Ali Nurdin mencatat, pemohon hanya berusaha membuktikan di 12 provinsi.

Di Pulau Sumatera, pemohon hanya mempermasalahkan Sumatera Utara. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, pemohon hanya menyoal perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan. Di Banten, pemohon hanya menyoal dua kabupaten (Tangerang Selatan dan Kota Tangerang). Di Jawa Tengah, hanya menyoal enam dari total 35 kabupaten.

Terakhir, pemohon mengajukan persoalan yang mengemuka di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari 14 kabupaten yang didalilkan bermasalah karena tidak ada pemungutan suara, pemohon hanya membuktikan di beberapa tempat. ”Dalil masif ini gugur. Rontok. Kalau masif, kan, seharusnya unsur meluasnya terpenuhi,” jelas Ali Nurdin.

Sementara tim hukum pasangan capres cawapres nomor urut 2, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak terkait akan mengajukan dua ahli. Keduanya adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Prof. DR. Saldi Isra, S.H., M.P.A. dan mantan anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si.

Ketua MK, DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. memberikan kesempatan hingga Kamis (14/8/2014) pukul 20.00 WIB untuk mengajukan nama-nama beserta curriculum vitae ahli yang diajukan.

Ketika DR. Maqdir Ismail meminta penambahan jumlah ahli yang akan diajukan dari lima menjadi tujuh, Ketua MK Hamdan Zoelva mengungkapkan untuk apa mengajukan banyak ahli jika pendapatnya sama. Namun, ia menyerahkan kembali kepada pemohon terkait hal itu.

Menurut DR. Maqdir Ismail, pihaknya sebenarnya siap menghadirkan saksi-saksi yang dibutuhkan. Namun, atas pertimbangan waktu, hal itu tidak mungkin dilakukan. Pihaknya akhirnya hanya mengambil sampel untuk menjelaskan persoalan di semua wilayah.

Seperti diketahui, tim pasangan Prabowo-Hatta juga menyoal kesalahan rekapitulasi akibat sekitar 46.000 dokumen C1 ilegal. Kedua, tim pasangan Prabowo-Hatta tersebut menilai pilpres cacat hukum. Ketiga, pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan TSM oleh penyelenggara dengan cara mobilisasi pemilih menggunakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), pengondisian hasil, politik uang, penyelenggara yang mencoblos surat suara, dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

Dari sidang yang digelar lima hari terakhir, problem DPKTb banyak dipersoalkan, terutama untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumut. Pencoblosan oleh penyelenggara diduga terjadi di salah satu TPS di Nias Selatan, tetapi hal tersebut dibantah KPU. (tri/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.539.478 Since: 05.03.13 | 0.2017 sec