Politik

Tim Pasangan Prabowo-Hatta Ragukan Keterangan Kapolres Nabire

JAKARTA-SBN.

Doktor Ilmu Hukum alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok yang juga anggota tim penasihat hukum pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 yang digadang-gadang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, DR. Maqdir Ismail, meragukan pernyataan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Tagor Hutapea mengenai distribusi logistik di wilayah Dogiyai yang sampai ke distrik Mapia Tengah.

Menurut dia, dalam keterangan beberapa saksi yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemarin, salah seorang saksi justru tidak mengetahui bahwa distribusi logistik itu bisa sampai di delapan distrik yang ada di Kabupaten Dogiyai, provinsi Papua.

"Mereka hanya mengatakan bahwa distribusi logistik itu dibawa oleh pihak ketiga atau pemenang tender," jelas DR. Maqdir Ismail di sela-sela persidangan Mahkamah Konstitusi, Kamis, 14 Agustus 2014.

"Tapi dalam keterangan Kapolres, kok mereka yang mengantarkan logistik itu sampai ke Dogiyai. Apakah yang memenangkan tender itu polisi sehingga mereka mendistribusikan logistik sampai ke sana," tambah dia.

DR. Maqdir Ismail menyebutkan dalam dalil permohonan, kubunya mendalilkan tidak sampainya pendistribusian logistik pemilu di beberapa distrik yang ada di pedalaman Papua. Salah satunya adalah distrik yang terdapat di Kabupaten Dogiyai itu.

Dalam persidangan kemarin, Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Didimus Dagomo mengatakan tidak mengetahui ihwal distribusi logisik sampai ke tingkat distrik.

Menurut dia, distribusi logistik di daerahnya memang mengalami kendala karena akses yang terbatas. Didimus Dagomo juga mengatakan urusan distribusi logistik diurus oleh pihak ketiga, atau pemenang tender.

Sedangkan dalam persidangan hari ini, Kapolres Nabire Tagor Hutapea mengatakan aparatnya justru yang melakukan distribusi logistik itu sampai ke distrik Mapia Tengah, Dogiyai.

Dia mengatakan pendistribusian itu dilakukan pada tanggal 7 Juli 2014. Bersama beberapa pasukan keamanan membawa logistik dari Nabire ke Dogiyai dan disimpan di kantor Polsek Kamu, Dogiyai, pada 8 Juli 2014.

"Pada saat kami sampai sana, ditunggu beberapa jam tidak ada perwakilan dari panitia pemilihan tingkat distrik (PPD) yang datang. Akhirnya, kami mengirimkan pesan kepada semua anggota PPD," ungkap AKBP Tagor Hutapea dalam persidangan melalui video conference, Kamis (14/8/2014).

"Setelah ditunggu yang datang hanya tiga anggota PPD dari tiga distrik, padahal ada delapan distrik di sana," tambah dia.

Beberapa hari yang lalu saksi pasangan Prabowo-Hatta, Didimus Dagomo, mengatakan Bupati Dogiyai Thomas Tigi diusir saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten Dogiyai.

Namun keterangan tersebut belum terbukti sesuai dengan keterangan Kapolres Nabire, AKBP Tagor Hutapea, saat memberikan keterangan melalui video conference dari Universitas Cendrawasih, Papua, dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut AKBP Tagor Hutapea, Thomas Tigi meninggalkan sendiri gedung pertemuan tempat rekapitulasi karena sempat mengutarakan akan memberikan uang apabila mengalihkan suara kepada pasangan Prabowo-Hatta.

"Di akhir pernyataan bupati (warga) serentak berdiri dan suara keras-keras sambil menunjuk bupati. Pada saat itu juga bupati keluar meninggalkan gedung pertemuan. Habis itu warga dan penyelenggara pemilu ke luar dan berbaur dengan warga di luar," papar AKBP Tagor Hutapea.

Kepala Kepolisian Resor Nabire Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Tagor Hutapea membenarkan adanya upaya Bupati Dogiyai, provinsi Papua, Thomas Tigi untuk mengarahkan penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat setempat agar mengalihkan suaranya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Menurut AKBP Tagor Hutapea, iming-iming diberikan lantaran kelompok penyelenggara pemungutan suara menolak menyerahkan formulir C1 untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. “Mereka beralasan honor belum dibayar sehingga mereka menahan semua formulir C1,” beber AKBP Tagor Hutapea saat memberikan keterangan melalui video conference dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (14/8/2014).

Kapolres Nabire, provinsi Papua, AKBP Tagor Hutapea mengisahkan, dalam kondisi seperti itu, proses rekapitulasi suara harus segera dilakukan. Dia pun segera menemui Tigi yang saat itu sedang berada di Jayapura. Dia meminta honor semua anggota KPPS bisa segera dibayarkan.

"Lalu, Bupati melakukan pertemuan dengan semua penyelenggara pemilu tingkat daerah pada 16 Juli 2014," terang AKBP Tagor Hutapea. "Dengan menggunakan bahasa daerah, ia bilang akan membayarkan honor semua petugas penyelenggara asalkan mereka mengalihkan suaranya untuk Prabowo-Hatta,” pungkas AKBP Tagor Hutapea.

Keterangan yang sama juga disampaikan saksi pasangan Jokowi-JK, Naftali Keya, dalam saat memberikan kesaksian di MK. "(Bupati) Dikerumun oleh masyarakat karena menuntut honorer sehingga dia meninggalkan tempat. Bukan diusir," tegas Naftali Keya. (tri/tem/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.537.448 Since: 05.03.13 | 0.1589 sec