Politik

Kapolres Nabire Benarkan Ajakan Bupati Dogiyai Pilih Prabowo-Hatta

JAKARTA-SBN.

Kepala Polres (Kapolres) Nabire, provinsi Papua, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Tagor Hutapea, S.IK., M.Si. membenarkan keterangan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, provinsi Papua, Didimus Dogomo yang menyebut terkait adanya ajakan Bupati setempat di daerah tersebut untuk memilih pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 yang digadang-gadang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Ir. H. M. Hatta Rajasa demi mendapat uang.

Namun, akibat dari ajakan tersebut, sambung AKBP Tagor Hutapea, banyak masyarakat marah dan menarik suara yang sudah diberikan pada pasangan nomor 1 itu.

“Suara Prabowo itu ada, lalu ditarik kembali semua suara itu. Untuk yang menyampaikan itu banyak orang ngomong, dari PPD sampai warga masyarakat. Kami sudah filmkan,” beber AKBP Tagor Hutapea lewat teleconference kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (14/8/2014).

Kapolres Nabire, AKBP Tagor Hutapea, menerangkan Bupati Dogiyai, Thomas Tigi, menjanjikan uang kepada warga asalkan memberikan suaranya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Ketua KPUD (Didimus Dogomo) sampaikan kepada mereka kalau kalian mau uang ambil di Bupati, tapi suara harus dialihkan kepada Prabowo. Itu pernyataan Bupati di dalam gedung," urai AKBP Tagor Hutapea saat memberikan kesaksian melalui video conference dari Universitas Cendrawasih, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Mendengar ucapan Ketua KPUD Kabupaten Dogiyai, provinsi Papua, AKBP Tagor Hutapea mengatakan warga di sana marah.

Kapolres Nabire, AKBP Tagor Hutapea mengungkapkan, ketika marah, warga dan penyelenggara pemilu setempat dan secara serentak mereka mengatakan langsung akan menggelar rapat pleno di luar gedung. "Dipimpin oleh Ketua KPUD, ada Panwas, DPR, disaksikan saya dan Komandan Kodim, serta TNI-Polri yang ada di Dogiyai,” papar AKBP Tagor Hutapea.

AKBP Tagor Hutapea menjelaskan, masing-masing per distrik menyampaikan hasil rekapitulasi lewat tingkat panitia pengawas distrik. “Masing-masing per distrik sampaikan hasil rekapitulasi tingkat PPD," imbuh Kapolres Nabire, AKBP Tagor Hutapea.

“Mereka bacakan apa yang direkap dan sampaikan ke Ketua KPUD. Mereka sampaikan, suara pada Pak Prabowo pada pencoblosan tanggal 9 kami tarik kembali," tambah dia.

Menurut AKBP Tagor Hutapea, saat itu Bupati mengeluarkan pernyataan tersebut karena ada permasalahan pada  Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tidak mau melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara padahal sudah masuk tenggat waktu.

Sebelumnya, AKBP Tagor Hutapea menjelaskan ada permasalahan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Dogiyai karena para PPD menolak menyerahkan laporan C1 karena honor mereka belum dibayarkan. Kemudian sekretaris KPUD Kabupaten Dogiyai kemudian bertemu para PPD dan menyepakati honor ditambah dari Rp 150 ribu menjadi Rp 250 ribu.

Bupati Dogiyai kemudian tiba di lokasi pada tanggal 17 Juli 2014 atas permintaan yang disampaikan Asisten 1 Kapolres Dogiyai untuk terkait permasalahan rekapitulasi tersebut.

Pukul 11.00 waktu setempat Bupati tiba di gedung pertemuan milik Pemda. Saat itu, terang AKBP Tagor Hutapea, Bupati masuk ke gedung dan menyampaikan beberapa hal.

AKBP Tagor Hutapea sendiri mengaku tidak paham apa yang dibicarakan karena berlangsung dalam bahasa daerah.

“Akhir pernyataan Bupati, serentak warga berdiri dan suara keras-keras sambil menunjuk Bupati. Pada saat itu juga Bupati keluar meninggalkan gedung pertemuan. Habis itu warga dan penyelenggara pemilu ke luar gedung dan berbaur dengan warga di luar,” urai AKBP Tagor Hutapea yang mengaku saat itu didampingi komandan Kodim dan unsur DPRD.

Walau demikian, sambung AKBP Tagor Hutapea, ada pernyataan dari PPD agar tidak mengubah suara apapun untuk disampaikan ke tingkat provinsi.

Anggota KPU Provinsi Papua Beatrix Wanane mengakui suara di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai, provinsi Papua diputuskan untuk didiskualifikasi untuk kedua pasangan calon. Keputusan ini dikeluarkan menyusul adanya keberatan dalam pemungutan suara melalui sistem noken.

Hal tersebut juga dibenarkan Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea. Polres Nabire membawahi dua kabupaten yakni Nabire dan Dogiyai.

Dalam video conference dengan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dia mengungkapkan jumlah perolehan suara kedua pasangan calon di Kabupaten Dogiyai.

Pemungutan suara di distrik itu pun akhirnya dihapuskan. Meski begitu, jumlah perolehan suara kedua pasangan calon hanya selisih sedikit. “Jumlah surat suara sebenarnya pasangan nomor 1, 1.841, sisanya adalah pasangan nomor 2, 107.111. Itu hasil rekapitulasi di TPS-TPS," beber AKBP Tagor Hutapea saat bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2014, Kamis (14/8/2014).

Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, provinsi Papua, Didimus Dogomo menjelaskan ada ajakan dari Bupati setempat untuk memilih pasangan nomor urut 1, Prabowo-Hattta. "Kalau dikasih ke Prabowo ada uang kalau tidak dikasih ke Prabowo tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah dan akhirnya bupati keluar," ungkap Didimus Dogomo pada sidang di MK, Rabu (13/8/2014) lalu.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) DR. Anwar Usman, S.H., M.H. pun mengejar uang yang diungkapkan oleh Didimus Dogomo. Didimus Dogomo pun langsung menuturkan pula uang di sini bukan berarti serangan fajar, melainkan realisasi dari janji kampanye pasangan capres cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. “Terkait dana hibah ke masyarakat dari APBN (bila Prabowo-Hatta terpilih sebagai presiden dan wapres),” ucap Didimus Dogomo. (jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.539.494 Since: 05.03.13 | 0.2047 sec