Politik

Tanggapan Kubu Pasangan Prabowo-Hatta Terkait Bupati Dogiyai Imingi Warga

Thursday, 14 Agustus 2014 | View : 791

JAKARTA-SBN.

Dalam sidang MK (Mahkamah Konstitusi) yang digelar, Ketua Tim hukum pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 yang digadang-gadang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB), Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Ir. H. M. Hatta Rajasa, Doktor Ilmu Hukum alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, DR. Maqdir Ismail menilai tidak masalah ada Bupati di Kabupaten Dogiyai memaksa warga memberikan suara kepada pasangan Prabowo dengan iming-iming uang.

Menurut lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tersebut, DR. Maqdir Ismail, ucapan Bupati tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena tidak berdampak pada hasil rekapitulasi.

"Bupati itu mengatakan setelah mau rekapitulasi. Tadi ditanya oleh hakim apakah rekapitulasi bisa diterima bupati? 'Tidak'. Itu tak ada urusannya dengan mengubah (perolehan) suara," tukas Doktor Ilmu Hukum alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok yang sekarang sebagai anggota tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Maqdir Ismail saat ditemui jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Anggota tim hukum pasangan capres cawapres nomor urut 1, Prabowo-Hatta, DR Maqdir Ismail tak mempermasalahkan tindakan Bupati Dogiyai yang menyatakan akan memberikan uang ke masyarakat kalau memilih pasangan capres cawapres nomor urut 1, Prabowo-Hatta. Menurutnya, hal itu tidak akan berpengaruh pada hasil penghitungan suara.

"Kalau itu betul (Bupati Dogiyai kasih uang), itu tidak pengaruh dengan hitung suara. Itu kan (pernyataaan) ada saat rekapitulasi, apapun itu nggak ada gunanya," ketus DR. Maqdir Ismail di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014).

DR. Maqdir Ismail menuturkan, yang harus dipertanyakan saat Bupati melontarkan akan memberikan uang apakah itu dibayar karena suara, atau memang itu adalah hak masyarakat. DR. Maqdir Ismail menegaskan jika pernyataan Bupati Dogiyai memberi sejumlah uang setelah pemilihan umum tidak ada pengaruhnya.

"Yang penting sekarang kita tunjukan, apa alasannya? Sehingga mereka bawa logistik itu. Kemarin KPU bilang itu diserahkan ke pihak ke tiga, kalau polisi itu kan penyelenggara negara. Kita akan lihat bukti-bukti proses pemenangan tender," tutur advokat Maqdir Ismail.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Dogiyai sempat membuat emosi masyarakat pemilih lantaran pernyataannya dituding mencampuri pilihan mereka selama ini dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.

Sang Bupati memastikan akan memberi uang hibah untuk mengangkut distribusi suara di Distrik Mapia Barat dan Distrik Mapiai ke kabupaten, sebelum rekapitulasi suara pada 17 Juli. Dengan catatan, KPU Dogiyai memberikan suara kepada pasangan Prabowo-Hatta.

Demikian keterangan Ketua KPU Dogiyai, provinsi Papua, Didimus Dagomo saat menjadi saksi termohon dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Didimus Dagomo, Ketua KPU Dogiyai Provinsi Papua mengungkapkan Bupati setempat sempat memaksa warga untuk memberikan suaranya kepada pasangan capres cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan imbalan uang.

"Seorang Bupati memaksa agar rakyat Dogiyai di aula pemerintah agar apabila suara dikasih kepada Prabowo ada uang. Jadi kalau suara tidak dikasih ke Prabowo tidak ada uang. Masyarakat marah karena di dalam itu perkataan bupati ada muatan," demikian beber Didimus Dagomo. (tri/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.537.395 Since: 05.03.13 | 0.1507 sec