Politik

Fadli Zon Laporkan Ketua KPU Ke Bareskrim Mabes Polri

JAKARTA-SBN.

Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, S.S., M.Sc. mendatangi Bareskrim, Mabes Polri.

Anak buah Prabowo Subianto ini datang untuk melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik terkait dugaan pelanggaran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres).

Senin (4/8/2014), Fadli Zon datang sekitar pukul 10.15 WIB.

Dengan memakai pakaian kemeja putih dan celana hitam, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu langsung ditodong oleh awak media.

Alumnus Master of Science (M.Sc.) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris ini, Fadli Zon menjelaskan, laporannya ini terkait surat edaran KPU yang meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk membuka kotak surat suara. Sebab, dalam aturannya KPU hanya berhak membuka kotak suara jika ada rekomendasi dari Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pada pagi ini saya akan melaporkan ketua KPU, yang telah melakukan suatu pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang terkait pembongkaran suatu barang bukti, tidak diputuskan melalui suatu proses pengadilan atau perintah dari hakim. Jadi kita laporkan pada pagi hari ini dan ini merupakan untuk mencari keadilan," ungkap Fadli Zon kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Alumnus program studi Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) ini, Fadli Zon membawa barang bukti berupa hasil pemberitaan yang dipublikasi oleh media massa. Menurut dia, pelanggaran tersebut bukan pelanggaran pemilu sebab, hal ini berkaitan dengan tindakan pidana. "Pidana jelas bukan pemilu. Ini pidana," ucapnya.

Sebelumnya, Fadli Zon adalah salah satu orang dari kubu pasangan Prabowo-Hatta yang paling rajin menyambangi Bareskrim untuk melaporkan sejumlah lembaga yang dinilai melanggar hukum. Misalnya, jurnalis AS Allan Nairn dan media online nasional yang dilaporkan Fadli Zon.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Ramlan Surbakti memprediksi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Ramlan Surbakti, materi gugatan pasangan Prabowo-Hatta berada di level administrasi atau berada di tingkatan bawah. Seharusnya, materi gugatan yang diajukan dalam PHPU ini terkait hal yang paling substansial.

"Keberatan yang diajukan terjadi di bawah. Kenapa saksi mereka enggak ajukan gugatan di level bawah? Kenapa justru yang mengajukan tim pemenangan tingkat nasional? Padahal mereka mengatakan menyiapkan saksi," terang mantan Ketua KPU RI Ramlan Surbakti di KPU, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Sebelumnya esensi sengketa yang harus diajukan sudah disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, di mana proses pelanggaran administrasi diselesaikan di bawah. Sehingga gugatan yang sampai ke MK, tak lagi menyoal proses administrasi.

Jika memang ada gugatan, lanjut Ramlan Surbakti, seharusnya dari tingkat bawah pihak pasangan Prabowo-Hatta sudah mengajukannya ke pengadilan sesuai dengan tingkatannya.

Lagi pula, sambung dia, Mahkamah belum tentu akan mengabulkan gugatan pasangan Prabowo-Hatta walau memiliki bukti yang kuat. Sebab, selisih suara yang sangat besar yakni 8,4 juta suara dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"MK bisa menerima pengaduan kalau dalam gugatan ada bukti-bukti cukup kuat yang hasilnya, misalnya, memungkinkan mengubah hasil kemenangan. (Namun) Bisa ditolak. Kalau betul ada dugaan penyimpangan, jumlahnya cuma sekian juta. Padahal bedanya 8,4 juta," pungkas mantan Ketua KPU RI, Ramlan Surbakti. (tri/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.541.963 Since: 05.03.13 | 0.1647 sec