Nasional

Rapor Merah Buat Lima Kementerian

JAKARTA-SBN.

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, menyebutkan lima dari 18 kementerian memperoleh ‘rapor merah’ berdasarkan penilaian yakni, belum mematuhi Undang-undang (UU) No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari hasil survei Ombudsman RI.

Kelima kementerian tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Pertanian (Kemtan), serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). “Kelima kementerian tersebut ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Kementerian Sosial (Kemsos), dan Kementerian Pertanian (Kementan),” sebut Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (22/7/2013).

“Pelayanan publik lima kementerian itu yang terburuk,” ungkap Danang Girindrawardana. “Buruknya pelayanan publik, terutama di bidang perizinan, berpotensi terjadinya penyelewengan,” terang dia. “Potensi pungutan liar juga masih tinggi. Hal ini terbukti dengan 32,1% unit tidak memasang informasi biaya pelayanan dan ada 42,9% unit tidak memajang standar waktu pelayanan,” jelas dia.

Survei itu dilakukan selama tiga bulan, yakni Maret-Mei 2013. Metode yang dipakai ialah purposive sampling dan judgment sampling. Dasar penelitian adalah peraturan standar pelayanan publik menurut UU No.25/2009. “Hasil tersebut didapat dari observasi yang dilakukan sejak Maret hingga Mei 2012 di 18 kementerian,” tutur Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana. “Observasi difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Danang Girindrawardana di Jakarta, Senin (22/7/2013).

Sejumlah variabel yang diteliti di antaranya standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sumber daya manusia, dan unit pengaduan. Di samping itu, tim surveyor Ombudsman meneliti sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, visi dan misi, motto pelayanan, sertifikat ISO, atribut, dan sistem pelayanan terpadu. “Kriteria yang menjadi penilaian meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, Sumber Daya Manusia (SDM), unit pengaduan, sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, visi, misi, sertifikat ISO 9000:2008, sistem pelayanan terpadu, serta atribut seperti seragam atau identitas petugas,” terang Danang Girindrawardana.

“Ada tiga kategori penilaian, yaitu kategori merah untuk kementerian dengan kepatuhan rendah, kategori kuning untuk kementerian dengan kepatuhan sedang, dan kategori hijau untuk kementerian dengan kepatuhan tinggi,” papar Danang Girindrawardana.

“Kementerian yang masuk kategori merah berarti belum memenuhi komponen standar pelayanan publik, di antaranya belum memasang standar waktu pelayanan, belum memasang informasi biaya pelayanan, unit pengaduan pelayanan belum berfungsi, belum memberikan pelayanan bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, dan petugasnya belum berseragam atau beridentitas,” jelas Danang Girindrawardana.

Terdapat sembilan kementerian lainnya yang masuk zona kuning dan mendapatkan rapor kuning, yakni Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Riset dan Teknologi. “Ada sembilan kementerian yang masuk dalam zona kuning, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Riset dan Teknologi,” lanjut dia.

Atas hasil survei tersebut, Ombudsman memberi masukan kepada Presiden dan kementerian yang masuk zona merah agar mengubah tata laksana pelayanan publiknya untuk memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara publik sesuai ketentuan UU.

Menanggapi hasil survei tersebut, Mendikbud, Mohammad Nuh, mengatakan hasil penelitian Ombudsman itu akan menjadi bahan masukan dalam upaya perbaikan pelayanan publik di Kemdikbud. “Selama penelitian maupun survei dilakukan dengan kriteria serta metode resmi, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Mohammad Nuh. “Tidak apa-apa saya dinilai apa saja, yang penting cara menilainya ada kriterianya. Jelas dan bukan persepsi,” tutur dia. Wamendikbud bidang pendidikan, Musliar Kasim, mengungkapkan bahwa hasil tersebut justru bertolak belakang dengan hasil survei yang dilakukan Pusat Informasi dan Humas (PIH) serta Sekretaris Jenderal Kemdikbud. “Hasil survei PIH dan Setjen, pelayanan publik kita justru meningkat,” tukas Musliar Kasim.

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengatakan dirinya enggan berkomentar banyak sebelum mendapatkan secara lengkap penilaian Ombudsman tersebut. “Saya belum baca, nanti saya cek dulu,” ketus dia.

Kementerian yang menjalankan pelayanan sesuai dengan UU No 25/2009 ialah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. “Kementerian yang dianggap sudah memenuhi standar pelayanan publik yang baik adalah Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian,” imbuh dia. (id/sp/kj/jp) 

See Also

63 Titik Penyekatan Di Jakarta Saat PPKM Darurat
Titik Penyekatan Di Jalan Tol Jasa Marga Group Dalam Rangka Mendukung PPKM Darurat
Daftar Exit Tol Yang Tutup Saat PPKM Darurat
Puan Menyatakan Berduka Atas Tenggelamnya KMP Yunicee Dan Meminta Pencarian Korban Terus Dilakukan
Di Sesko AU, Puan Sampaikan Pentingnya Kekuatan Pertahanan Dan Ancaman Serangan Cyber
Presiden Joko Widodo Tinjau Langsung Pelaksanaan PPKM Mikro Di Kelurahan Rawasari
Presiden Joko Widodo Sebut PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat Untuk Saat Ini
Puan Sebut Perempuan Berperan Penting Dalam Proses Perdamaian Afghanistan
Ketua DPR RI Minta Pemda Jangan Sembunyikan Kondisi Kasus Virus Corona
Dorong Percepatan Vaksinasi, Ketua DPR RI Bawa Tambahan Vaksin Untuk Warga Jateng
Megawati Sebut Ayah Saya Dilengserkan Namun Roda Kehidupan Berputar
Megawati Soekarnoputri Resmi Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan Di Universitas Pertahanan
Megawati Soekarnoputri Tegaskan Perlu Amandemen Sekali Lagi Untuk Hadirkan Kembali PPHN
Megawati Bingung Dicap Komunis
Megawati Cerita Soekarno Dilengserkan
Megawati Minta Presiden Tambah Personel TNI-Polri
Bamsoet: Ibu Megawati Tegaskan Dukung MPR RI Miliki Kewenangan Menyusun Dan Menetapkan Haluan Negara
Ketua MPR RI Sebut Hari Lahir Pancasila Momentum Bangun Kembali Kebersamaan
Ketua DPR RI Minta Negara Hadir Lebih Nyata, Kebijakan Harus Tepat Dan Bermanfaat Untuk Rakyat
Presiden Joko Widodo Dorong Kerja Sama Daerah Untuk Bersama Tangani Pandemi Virus Corona
Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Di Bintan
Presiden Joko Widodo Kunjungan Kerja Bertolak Menuju Provinsi Riau Dan Kepulauan Riau
Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Massal Di Provinsi Riau
Presiden Beri Pengarahan Penanganan Pandemi Dan Vaksinasi Massal Di Provinsi Kepulauan Riau
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Perbaiki Jalan Tol Jakarta-Cikampek
jQuery Slider
Arsip :202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.212.027 Since: 05.03.13 | 0.2055 sec