Nasional

Rapor Merah Buat Lima Kementerian

JAKARTA-SBN.

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, menyebutkan lima dari 18 kementerian memperoleh ‘rapor merah’ berdasarkan penilaian yakni, belum mematuhi Undang-undang (UU) No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari hasil survei Ombudsman RI.

Kelima kementerian tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Pertanian (Kemtan), serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). “Kelima kementerian tersebut ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Kementerian Sosial (Kemsos), dan Kementerian Pertanian (Kementan),” sebut Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (22/7/2013).

“Pelayanan publik lima kementerian itu yang terburuk,” ungkap Danang Girindrawardana. “Buruknya pelayanan publik, terutama di bidang perizinan, berpotensi terjadinya penyelewengan,” terang dia. “Potensi pungutan liar juga masih tinggi. Hal ini terbukti dengan 32,1% unit tidak memasang informasi biaya pelayanan dan ada 42,9% unit tidak memajang standar waktu pelayanan,” jelas dia.

Survei itu dilakukan selama tiga bulan, yakni Maret-Mei 2013. Metode yang dipakai ialah purposive sampling dan judgment sampling. Dasar penelitian adalah peraturan standar pelayanan publik menurut UU No.25/2009. “Hasil tersebut didapat dari observasi yang dilakukan sejak Maret hingga Mei 2012 di 18 kementerian,” tutur Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana. “Observasi difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Danang Girindrawardana di Jakarta, Senin (22/7/2013).

Sejumlah variabel yang diteliti di antaranya standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sumber daya manusia, dan unit pengaduan. Di samping itu, tim surveyor Ombudsman meneliti sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, visi dan misi, motto pelayanan, sertifikat ISO, atribut, dan sistem pelayanan terpadu. “Kriteria yang menjadi penilaian meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, Sumber Daya Manusia (SDM), unit pengaduan, sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, visi, misi, sertifikat ISO 9000:2008, sistem pelayanan terpadu, serta atribut seperti seragam atau identitas petugas,” terang Danang Girindrawardana.

“Ada tiga kategori penilaian, yaitu kategori merah untuk kementerian dengan kepatuhan rendah, kategori kuning untuk kementerian dengan kepatuhan sedang, dan kategori hijau untuk kementerian dengan kepatuhan tinggi,” papar Danang Girindrawardana.

“Kementerian yang masuk kategori merah berarti belum memenuhi komponen standar pelayanan publik, di antaranya belum memasang standar waktu pelayanan, belum memasang informasi biaya pelayanan, unit pengaduan pelayanan belum berfungsi, belum memberikan pelayanan bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, dan petugasnya belum berseragam atau beridentitas,” jelas Danang Girindrawardana.

Terdapat sembilan kementerian lainnya yang masuk zona kuning dan mendapatkan rapor kuning, yakni Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Riset dan Teknologi. “Ada sembilan kementerian yang masuk dalam zona kuning, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Riset dan Teknologi,” lanjut dia.

Atas hasil survei tersebut, Ombudsman memberi masukan kepada Presiden dan kementerian yang masuk zona merah agar mengubah tata laksana pelayanan publiknya untuk memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara publik sesuai ketentuan UU.

Menanggapi hasil survei tersebut, Mendikbud, Mohammad Nuh, mengatakan hasil penelitian Ombudsman itu akan menjadi bahan masukan dalam upaya perbaikan pelayanan publik di Kemdikbud. “Selama penelitian maupun survei dilakukan dengan kriteria serta metode resmi, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Mohammad Nuh. “Tidak apa-apa saya dinilai apa saja, yang penting cara menilainya ada kriterianya. Jelas dan bukan persepsi,” tutur dia. Wamendikbud bidang pendidikan, Musliar Kasim, mengungkapkan bahwa hasil tersebut justru bertolak belakang dengan hasil survei yang dilakukan Pusat Informasi dan Humas (PIH) serta Sekretaris Jenderal Kemdikbud. “Hasil survei PIH dan Setjen, pelayanan publik kita justru meningkat,” tukas Musliar Kasim.

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengatakan dirinya enggan berkomentar banyak sebelum mendapatkan secara lengkap penilaian Ombudsman tersebut. “Saya belum baca, nanti saya cek dulu,” ketus dia.

Kementerian yang menjalankan pelayanan sesuai dengan UU No 25/2009 ialah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. “Kementerian yang dianggap sudah memenuhi standar pelayanan publik yang baik adalah Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian,” imbuh dia. (id/sp/kj/jp) 

See Also

Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
Ajari Anak-Anak Di Desa TMMD Tentang Kebersihan Lingkungan
Permudah Media Akses Berita, Dirikan Posko Penerangan Di Lokasi TMMD
Balai Desa Kalikondang Disiapkan Sebagai Poskotis TMMD Reguler Ke-105
Sosok Tenaga Teknis Yang Akan Menyukseskan TMMD
Maturnuwun Pak Tentara, Jalan Beton Ini Sudah Ditunggu Warga
Excavator Menjadi Pusat Perhatian Anak-Anak Pada TMMD Kodim 0716/Demak
Pedagang Es Tebu Raup Untung, Berkat TMMD
Dibalik Layar TMMD Reg Ke-105 Kodim 0716/Demak
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.597.620 Since: 05.03.13 | 0.1638 sec