Nasional

Ketua KPK Menasihati Wali Kota Bogor Soal Tanda Tangan

Monday, 14 Juli 2014 | View : 1071

JAKARTA-SBN.

Hari ini, Senin (14/7/2014),  Wali Kota terpilih Bogor untuk periode 2014-2019, Bima Arya Sugiarto menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dua hal.

Alumnus Fakultas Hubungan Internasional pada Universitas Parahyangan, Bandung, Bima Arya yang baru dilantik pada 7 April 2014 sebagai Wali Kota mendatangi KPK untuk melaporkan soal revisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang sebelumnya dia berikan saat mendaftar calon wali kota dan ingin berkoordinasi ihwal pencegahan praktek korupsi di Bogor.

"Mau menyampaikan laporan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara, sebagai walikota berdasarkan Undang-Undang, saya diwajibkan untuk menyampaikan itu. Terakhir menyampaikan itu ketika pilkada, jadi harus revisi ketika awal menjabat," ungkap Bima Arya.

Saat disinggung mengenai jumlah harta yang dia miliki saat ini, politikus PAN itu memperkirakan hartanya justru mengalami penurunan saat menjabat jadi Wali Kota. "Terakhir ketika saya lapor ke KPK itu mungkin sekitar Rp 5 miliar kalau tidak salah, ketika Pilkada. Sekarang kalau tidak salah berkurang sampai sekitar di angka Rp 3 miliar," terang dia.

Menurut alumnus Monash University, Melbourne, Australia ini, ada beberapa alasan kenapa hartanya bisa berkurang, salah satunya adalah karena terpakai oleh kampanye. "Kedua, gaji Wali Kota ternyata pas-pasan, saya kaget juga ketika menerima slip gaji Rp 6,1 juta. Jadi kalau ingin lurus, hidupnya berkecukupan saja," sambung Bima Arya.

Selain melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, Bima Arya mengaku datang ke KPK untuk berkoordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerahnya. "Ya artinya saya tidak mau memasuki jebakan-jebakan korupsi, karena itu saya ingin membangun pagar yang kuat agar terhindar dari korupsi. Kita tidak mau masuk ke KPK karena itu kita berkodinasi sejak awal," tutur dia.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku diingatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad ihwal tanda tangan/teken.

Menurut Komisaris Charta Politika Indonesia ini, Bima Arya, ketua lembaga antirasuah tersebut, Abraham Samad mewanti-wanti agar dirinya berhati-hati kalau mau menandatangani sesuatu. "Kata dia, jangan sembarangan tanda tangan karena, kadang-kadang secara sengaja maupun tak tidak, ada hal dilanggar," beber Bima Arya di plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/7/2014).

Selain itu, Abraham Samad menasihati Bima Arya agar waspada soal gratifikasi. "Pengalaman di daerah-daerah lain, sambung Bima Arya, orang bisa terjerumus karena gratifikasi," lanjut Bima Arya. "Akhirnya, saya berkonsultasi soal bagaimana caranya membangun 'pagar pengaman',” tambah Bima Arya Sugiarto.

Dosen Pasca Sarjana Universitas Paramadina ini, Bima Arya Sugiarto menuturkan KPK memintanya sering berkoordinasi soal gratifikasi. Bima Arya ingin gratifikasi dipahami hingga ke tingkat lurah. "Kami akan menyusun program. KPK melalui Direktur Gratifikasi dan Direktur Laporan Harta Kekayaan telah memberikan pemahaman,” imbuh alumnus Australian National University, Canberra, Australia. (jos)

See Also

63 Titik Penyekatan Di Jakarta Saat PPKM Darurat
Titik Penyekatan Di Jalan Tol Jasa Marga Group Dalam Rangka Mendukung PPKM Darurat
Daftar Exit Tol Yang Tutup Saat PPKM Darurat
Puan Menyatakan Berduka Atas Tenggelamnya KMP Yunicee Dan Meminta Pencarian Korban Terus Dilakukan
Di Sesko AU, Puan Sampaikan Pentingnya Kekuatan Pertahanan Dan Ancaman Serangan Cyber
Presiden Joko Widodo Tinjau Langsung Pelaksanaan PPKM Mikro Di Kelurahan Rawasari
Presiden Joko Widodo Sebut PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat Untuk Saat Ini
Puan Sebut Perempuan Berperan Penting Dalam Proses Perdamaian Afghanistan
Ketua DPR RI Minta Pemda Jangan Sembunyikan Kondisi Kasus Virus Corona
Dorong Percepatan Vaksinasi, Ketua DPR RI Bawa Tambahan Vaksin Untuk Warga Jateng
Megawati Sebut Ayah Saya Dilengserkan Namun Roda Kehidupan Berputar
Megawati Soekarnoputri Resmi Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan Di Universitas Pertahanan
Megawati Soekarnoputri Tegaskan Perlu Amandemen Sekali Lagi Untuk Hadirkan Kembali PPHN
Megawati Bingung Dicap Komunis
Megawati Cerita Soekarno Dilengserkan
Megawati Minta Presiden Tambah Personel TNI-Polri
Bamsoet: Ibu Megawati Tegaskan Dukung MPR RI Miliki Kewenangan Menyusun Dan Menetapkan Haluan Negara
Ketua MPR RI Sebut Hari Lahir Pancasila Momentum Bangun Kembali Kebersamaan
Ketua DPR RI Minta Negara Hadir Lebih Nyata, Kebijakan Harus Tepat Dan Bermanfaat Untuk Rakyat
Presiden Joko Widodo Dorong Kerja Sama Daerah Untuk Bersama Tangani Pandemi Virus Corona
Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Di Bintan
Presiden Joko Widodo Kunjungan Kerja Bertolak Menuju Provinsi Riau Dan Kepulauan Riau
Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Massal Di Provinsi Riau
Presiden Beri Pengarahan Penanganan Pandemi Dan Vaksinasi Massal Di Provinsi Kepulauan Riau
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Perbaiki Jalan Tol Jakarta-Cikampek
jQuery Slider
Arsip :202120202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 9.211.408 Since: 05.03.13 | 0.5422 sec