Politik

Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Coba Luruskan Tudingan Mahfud MD

Saturday, 21 Juni 2014 | View : 1281

JAKARTA-SBN.

Ketua Tim Pemenangan calon presiden (capres) nomor satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., menyebut pelanggar HAM masa lalu belum tentu dilakukan Prabowo Subianto. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 menuding, ada pihak-pihak lain yang juga melanggar HAM termasuk Presiden Soekarno karena melakukan pembantaian para kyai. Mahfud MD meminta masyarakat berhenti menyerang Prabowo Subianto soal pelanggaran HAM. Mahfud MD menyebut pelanggar HAM bukan cuma Prabowo Subianto. “Wiranto juga pelanggar HAM kasus Dili, Timor Timur, DOM Aceh, Hendropriyono juga pelanggar HAM, Soeharto (presiden) yang melakukan pembantaian saat kasus G.30.S/PKI dan bahkan Presiden Soekarno yang juga melakukan pembantaian para kyai," kata Mahfud MD.

Juru bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Harry Azhar Aziz, coba meluruskan. Menurutnya, kala itu Mahfud MD tak sengaja dan sebatas pandangannya secara akademisi. "Pak Mahfud bilang itu hanya kesalahan dari Pak Mahfud saja, itu hanya pandangan politik dia saja. Jadi tidak bermaksud menuduh Bung Karno terlibat pelanggaran HAM. Itu hanya pemikiran yang disampaikan lebih muncul akademis saja," terang Harry Azhar Aziz di Rarampa Resto Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (21/6/2014).

Harry Azhar Aziz tak melihat maksud lain dengan ucapan Mahfud MD Jumat (20/6/2014) kemarin. Bila pun akan diproses hukum, dia mengaku tak ikut campur.

Agar kejadian serupa tak terulang, sambung Harry Azhar Aziz, pihaknya akan memperbaiki strategi kampanye. "Tetap saja isu yang pokok saja harus perlu dibenahi," papar dia.

Pernyataan Ketua tim sukses Prabowo-Hatta Mahfud MD terkait Soekarno pernah melanggar HAM dan membunuh kyai menuai banyak kecaman. Mahfud MD dinilai berbicara tanpa dasar yang jelas dan berbau fitnah.

Calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan mantan Presiden RI Soekarno tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Presiden pertama itu, menurut JK justru menjalankan tugas negara sesuai konstitusi.

Pernyataan itu sekaligus menepis tudingan kubu Prabowo-Hatta, yang dilontarkan Mahfud MD bahwa Soekarno terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Soekarno dikatakan Mahfud MD yang melakukan pembantaian kepada para kyai ialah melanggar HAM. "Bung Karno memadamkan pemberontakan kepada negara. Tidak langgar HAM. RMS, SPKI itu justru memadamkan pemberontakan. Itu tugas negara sesuai amanat konstitusi," tegas mantan Wakil Presiden periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) di Gedung Pasca Sarjana Unpas Bandung, Sabtu (21/6/2014).

Bagi mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ini, JK, Soekarno di bawah pemerintahannya hanya ingin menjamin keamanan negerinya. "Siapapun waktu itu yang memberontak akan diambil tindakan. Itu bukan melanggar HAM," jelasnya lagi.

Mantan wapres Indonesia ini melanjutkan, jika ada mahasiswa baik kemudian diculik jelas itu melanggar HAM. "Kalau Anda mahasiswa baik-baik lalu saya culik itu melanggar HAM," tandasnya.

Jusuf Kalla justru heran Soekarno yang ingin membawa situasi negara aman sebagai mana amanah UU 1945 dituding negatif oleh kubu lawan. "Menyelesaikan masalah pemberontakan. Apa salah?," tanyanya.

Senada dengan ucapan Jusuf Kalla, Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Twedy Noviady Ginting menilai hal itu sebagai cerminan watak politik Mahfud MD yang buta sejarah. Apalagi Mahfud MD adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi. "Itu watak asli Mahfud MD sebagai politisi kerdil dan figur yang ahistoris terhadap sejarah Indonesia. Sangat disayangkan pernyataan tersebut keluar dari mulut seorang mantan ketua lembaga tinggi negara," kata Twedy Noviady Ginting kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Menurutnya Soekarno bersih dari tuduhan pelanggaran HAM. Hal itu dibuktikan dengan penetapan sebagai pahlawan Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Tahun 2012, Presiden SBY melalui Keppres No.83 Tahun 2012 telah menetapkan Soekarno sebagai pahlawan nasional dengan merujuk pada ketentuan UU No.20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dengan penetapan tersebut tentu jelas bahwa Bung Karno memenuhi syarat menjadi pahlawan Nasional bukan seperti yang dituduhkan oleh Mahfud MD," terang dia.

Selain itu, dia juga menilai pernyataan Mahfud MD merupakan pelecehan marwah lembaga eksekutif dan legislatif. Pernyataan itu pun membuat keraguan masyarakat atas kepakaran di bidang hukum tata negara. "Mahfud MD sama saja melecehkan institusi Kepresiden dan DPR RI. Pernyataan tersebut jelas tidak mencerminkan kepakaran Mahfud MD dalam Hukum Tata Negara," pungkas dia.

Politikus DPP PDIP, Hamid Basyaib, menilai tudingan Mahfud MD pada Bung Karno sebagai pelanggar HAM adalah blunder. "Karena secara pribadi, dia adalah akademisi gelarnya pun sudah profesor. Masak profesor ngomongnya seperti itu. Jadi saya kira dia kurang bijaksana dalam mengkritik Soekarno," tegasnya.

Apabila ingin mengkritik seseorang, tambah dia, Mahfud MD disarankan harus memakai dasar yang kuat. Meski begitu, timses Jokowi-JK tak akan bertindak menyerang balik kepada Mahfud MD. "Kita hanya meluruskan statement dari Pak Mahfud saja. Karena statement nya dia sudah melampaui batas. Saya menyesalkan hal ini. Karena saya melihatnya sebagai seorang akademis justru mengkritik yang tidak tepat sama sekali," bebernya. (mer/tri/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.011.070 Since: 05.03.13 | 0.1709 sec