Politik

Dituding Hina Bung Karno, Mahfud MD Akan Temui Rachmawati Soekarnoputri

JAKARTA-SBN.

Pernyataan Ketua Tim Pemenangan Nasional calon presiden (capres) nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U. yang menyebut Presiden Soekarno yang harusnya juga ikut bertanggung jawab atas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), menuai kritikan.

Keluarga Bung Karno bahkan meminta Mahfud MD meluruskan‎ dan mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Mahfud MD juga diminta untuk meminta maaf atas pernyataannya tersebut.

Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, mengaku telah menghubungi putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri.

Rencananya, dia bersama mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013 itu akan mendatangi rumah Rachmawati di ‎kawasan Jagakarsa, Minggu (22/6/2014), sekitar pukul 11.30 WIB‎. "Untuk bersilaturahmi," ungkap Fadli Zon, Sabtu (21/6/2014).

Puteri proklamator RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri menilai Mahfud MD selaku Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah menebar fitnah soal Soekarno. Menurutnya, pernyataan Mahfud MD soal Soekarno melanggar HAM justru bisa merugikan bagi pasangan Prabowo-Hatta. "Ini berbau fitnah. Bernuansa fitnah. Ada black campaign, kampanye hitam terselubung," kata Rachmawati Soekarnoputri dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (20/6/2014) malam.

Rachmawati Soekarnoputri menganggap pernyataan Mahfud MD ngawur karena telah menuding Soekarno sebagai pelaku pelanggaran HAM.

Rachmawati Soekarnoputri menerangkan, Mahfud MD telah kebablasan dalam menyampaikan pendapat dan mengambil langkah gegabah karena membandingkan Soekarno dengan Prabowo Subianto.

Selain itu, imbuh Rachmawati Soekarnoputri, Mahfud MD tidak bisa bicara sembarangan karena saat ini dalam situasi pemilu.

Rachmawati Soekarnoputri menyayangkan Mahfud MD yang telah kebablasan dalam menyampaikan pendapat, dan mengambil langkah gegabah karena membandingkan Soekarno dengan Prabowo Subianto. "Sebagai koordinator tim sukses Prabowo, Pak Mahfud MD tidak bisa membandingkan seperti itu," tegas Rachmawati Soekarnoputri mengingatkan.

Selain itu, sambung Rachmawati Soekarnoputri, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD juga keliru dalam memberikan contoh kasus pelanggaran HAM. Menurutnya, Mahfud MD tidak pantas menyandingkan bahkan membandingkan antara Prabowo Subianto dengan Soekarno.

Rachmawati Soekarnoputri mengingatkan dampak dari pernyataan yang disampaikan Mahfud MD terkait Soekarno. Menurutnya, pendukung dan pengagum Soekarno masih banyak di Tanah Air. "Pasti itu. Sudah pasti masih banyak pendukung Soekarno," tandas Rachmawati Soekarnoputri.

"Jangan (pencapresan Prabowo) jadi blunder karena Pak Mahfud. Jangan sampai kontraproduktif. Tidak selayaknya menyandingkan kasus pelanggaran HAM 1998 dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1965, apalagi mengaitkannya dengan Soekarno," tambah Rachmawati Soekarnoputri.

Rachmawati Soekarnoputri meminta Mahfud MD untuk segera menarik dan mengkoreksi ucapannya yang telah menuding Soekarno sebagai pelanggar HAM. Oleh karena itu, ujar dia, Mahfud MD diminta untuk segera menarik dan mengkoreksi ucapannya yang telah menuding Soekarno sebagai pelanggar HAM. “Sebagai putri Bung Karno, itu kekeliruan, lebih baik Pak Mahfud menarik ucapannya," pungkas Rachmawati Soekarnoputri.

Putri kedua Bung Karno, Sukmawati Soekarnoputri, menyayangkan pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa Bung Karno juga melanggar HAM sewaktu menjadi Presiden. Dia sangat menyesalkan kampanye Mahfud MD yang menjelek-jelekkan ayahnya.

Putri Bung Karno, Sukmawati Soekarnoputri meminta nama ayahnya tidak dibawa-bawa dalam pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. "Harusnya tidak, jangan membawa-bawa ayah saya," katanya menanggapi pernyataan Mahfud MD Bung Karno adalah pelanggar HAM, Sabtu (21/6/2014).

Sukmawati Soekarnoputri bahkan menantang Mahfud MD untuk berdebat. Dia secara langsung ingin tahu alasan kenapa Ketua timses Prabowo-Hatta itu menuding Bung Karno terlibat HAM saat masih menjabat sebagai Presiden. "Saya ingin tahu, apa betul dan kenapa Pak Mahfud bicara seperti itu. Pak Mahfud harus minta maaf atas pernyataannya itu," katanya.

Menurut Sukmawati Soekarnoputri, apa yang dilakukan Presiden Soekarno saat itu adalah tindakan untuk memerangi kelompok yang tidak sejalan atau berseberangan dengan pemerintah. Kata dia, sudah menjadi kewajiban negara untuk mempertahankan NKRI. Sukmawati Soekarnoputri menjelaskan, kalaupun memang Presiden Soekarno saat itu melakukan suatu kebijakan memerangi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, karena sudah merupakan kewajiban negara mempertahankan keutuhan NKRI. "Dulu itu memang iya kan ada peperangan di dalam negeri, tapi itu kan karena pemberontakan yang harus dibasmi. Itu bukan pelanggaran HAM," jelasnya.

Karena itu, Sukmawati Soekarnoputri mempersilakan masyarakat menilai mengenai kejadian saat itu, juga soal tindakan Bung Karno. Katanya, banyak buku atau literatur yang sudah diterbitkan dan tak ada yang menyebutkan peristiwa saat Bung Karno sebagai Presiden adalah pelanggaran HAM. Sukmawati Soekarnoputri mempersilakan masyarakat menilai perjalanan dan sepak terjang Bung Karno karena sudah banyak buku atau literatur yang dibuat, dan tak satupun ada yang menyebutkan peristiwa atau kebijakannya bentuk pelanggaran HAM.

Saat kampanye meresmikan Kantor MMD Initiative wilayah Barat yang terletak di Jalan S. Parman No.117, Kelurahan Padang Jati, Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014), Mahfud MD menilai tudingan terhadap Prabowo Subianto sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) adalah ucapan klise yang reaktif menjelang Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

Jika kasus pelanggaran HAM ingin dituntaskan, sambung Mahfud MD, seluruh presiden di Indonesia menurut harus ikut bertanggung jawab. Sebab sepanjang sejarah berdirinya Indonesia, banyak terjadi pelanggaran HAM yang tak pernah terselesaikan kendati secara struktural diketahui siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab.

Dikabarkan untuk diketahui, staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984, Mahfud MD menuding Soekarno sebagai pelanggar HAM. Hal itu disampaikan Mahfud MD saat meresmikan kantor MMD Initiative di Bengkulu, Jumat (20/6/2014). Dalam acara itu, Mahfud MD menyatakan Presiden Soekarno juga pernah melakukan pelanggaran HAM.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mahfud MD mencontohkan, catatan pembantaian saat pemberontakan PKI di era Presiden Soekarno. Saat itu ratusan ribu umat Islam dibantai tanpa ada pihak yang bertanggung jawab. Kemudian tahun 1965 di era Presiden Soeharto, lanjut Mahfud MD, ratusan ribu masyarakat sipil dibantai oleh TNI.

Selanjutnya tahun 1984 ada pelanggaran HAM di Tanjung Priok, di mana umat Islam kembali dibantai dan dikuburkan massal. Disusul tahun 1989, ada warga di Desa Talangsari Lampung yang dibunuh oleh militer. Kasus itu pun, imbuh Mahfud MD, hingga kini tak ada pihak yang bertanggung jawab.

Belum lagi penetapan Daerah Operasi Militer di Aceh yang menurut mantan Ketua MK itu hingga kini menyisakan misteri dan terkategori pelanggaran HAM berat. "Jadi bagi saya Prabowo itu cuma bagian mozaik kecil dari seluruh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Kalau memang ingin dituntaskan, maka seluruh era kepresidenan juga melakukan pelanggaran HAM," cetus Mahfud MD di Bengkulu, Jumat (20/6/2014). (viv/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.874.443 Since: 05.03.13 | 0.1813 sec