Politik

Mahfud MD Bantah Sebut Soekarno Bertanggung Jawab Terkait Pelanggaran HAM

Saturday, 21 Juni 2014 | View : 1012

JAKARTA-SBN.

Ketua Tim Pemenangan calon presiden (capres) nomor satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U. mengatakan tuduhan Prabowo Subianto sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena kasus penculikan aktivis pada 1998 masih bisa diperdebatkan.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013, Mahfud MD, apa yang dilakukan Prabowo Subianto tidak boleh dilepaskan dari situasi politik saat itu. "Dia (Prabowo) dianggap pelanggar HAM karena situasi politik yang terjadi pada saat itu," kilah Ketua Dewan Kehormatan ISNU, Mahfud MD di sela peresmian Kantor MMD Initiative Bengkulu di Bengkulu, Jumat (20/6/2014), seperti dikutip Antara.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini jadi Ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD. juga menuding mantan Presiden Soekarno juga ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat ia memerintah. “Wiranto juga pelanggar HAM kasus Dili, Timor Timur, DOM Aceh, Hendropriyono juga pelanggar HAM, Presiden Soeharto yang melakukan pembantaian saat kasus G.30.S/PKI, dan bahkan Presiden Soekarno yang juga melakukan pembantaian para kyai,” tukas mantan Ketua Presidium KAHMI, Mahfud MD.

Hal ini disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, Mahfud MD saat meresmikan Kantor MMD Initiative wilayah Barat yang terletak di Jalan S. Parman No.117, Kelurahan Padang Jati, Provinsi Bengkulu, Jumat (20/6/2014).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mahfud MD menegaskan, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka akan banyak yang kena. Bahkan, Bung Karno, Soeharto, dan seterusnya sekalipun harus bertanggung jawab. “Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G.30.S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," tambah Mahfud MD dalam pidatonya.

Terkait tudingan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada calon presiden (capres) nomor satu, Prabowo Subianto saat menjabat Danjen Kopassus, Mahfud MD mengibaratkan hal tersebut sebagai bagian kecil dari sebuah mozaik. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan Prabowo Subianto merupakan bagian kecil dari pelaku pelanggaran HAM di Indonesia. "Artinya, jika dilihat dari mozaik, Prabowo itu adalah bagian terkecil, bukan hendak mengecilkan karena pada saat itu karena situasi politik," papar Pakar Hukum Tata Negara yang mengajar di 31 universitas di Tanah Air ini.

Terkait masalah kasus HAM yang terjadi ini, Mahfud MD berharap para pihak melakukan rekonsiliasi agar tidak selamanya bangsa ini saling menyalahkan dengan dosa-dosa masa lalu. “Memang kita tidak bisa pungkiri terhadap kesalahan masa lalu, namun perlu rekonsiliasi seperti yang dilakukan di Afrika Selatan," tandas staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984, Mahfud MD.

Mantan Ketua Presidium KAHMI, Mahfud MD menawarkan rekonsiliasi nasional dalam upaya menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia. "Saya pernah menulis dalam harian Kompas tentang tawaran rekonsiliasi itu karena jika mau dituntaskan, akan banyak yang terkena, dan menurut saya sudah saatnya kita saling memaafkan untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan," terang Mahfud MD.

Untuk itu, tokoh NU dari pulau Madura ini mengajak para Sahabat Mahfud di seluruh Indonesia untuk mendukung Prabowo Subianto dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Terlebih, sambung dia, saat ini banyak tokoh pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) mendukung pasangan nomor urut satu ini.

Ketua Tim Pemenangan pasangan calon presiden Prabowo-calon wakil presiden Hatta Rajasa, Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini banyak tokoh pejuang hak asasi manusia (HAM) mendukung pasangan nomor urut satu. "Sekarang ini banyak pejuang HAM masuk ke Prabowo,” beber Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mahfud MD. dalam pidatonya saat meresmikan kantor MMD Initiative Bengkulu, Jumat (20/6/2014).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD membantah telah menyebut presiden Soekarno terlibat pelanggaran HAM. Menurutnya ada pembelokan masalah terkait pemberitaan tersebut. "Saya membantah keras penulisan berita di Tribunnews.com yang menyebutkan saya mengatakan 'Bung Karno terlibat pelanggaran HAM' seperti terlihat dari tanggapan Wasekjen PDI-P Hasto. Penulisan berita itu jelas disengaja untuk membelokkan masalah," pungkas Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD dalam klarifikasinya kepada Tribunnews.com, Sabtu (21/6/2014).

Menurut Mahfud MD, disaksikan ratusan orang dan puluhan wartawan dirinya hanya mengatakan bahwa apabila membicarakan pelanggaran HAM masa lalu harus ditanyakan, pelanggaran HAM masa lalu yang mana.

Sebab katanya pelanggaran HAM masa lalu itu banyak. Kalau diurut, pada 1998 ada pelanggaran HAM saat reformasi, tahun 1991 ada pelanggaran HAM di Dili, di Talangsari, tahun 1984 ada pelanggaran HAM di Priok.

Tahun 1965 ada pelanggaran HAM pra G.30 PKI dan pasca G.30.S/PKI.

Sebelum G.30.S PKI ada pembantaian terhadap orang-orang NU dan jenderal-jenderal.

Sesudah G.30.S/PKI ada pembantaian terhadap ratusan ribu orang-orang yang dianggap PKI.

Sebelum G.30.S Bung Karno adalah Presiden sehinggga harus bertanggungjawab atas peristiwa itu. Sesudah G.30.S Soeharto Presiden sehingga harus bertanggungjawab atas pembantaian ratusan ribu PKI itu.

Oleh sebab itu, Mahfud MD mengajak rekonsiliasi mengakhiri konflik dan membangun kerukunan membangun bangsa ke depan. “Tak perlu lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Sebab semua itu terjadi karena situasi politik saat itu. Saya merasa Tribunnews sering sengaja membuat potongan berita yang sengaja dibelokkan untuk membuat sensasi. Coba disetel lagi rekamannya, tak ada kata Bung Karno melanggar HAM. Intinya saya mengajak rekonsiliasi saja, tak usah mencari-cari. Hasto seharusnya membaca juga berita aslinya, jangan langsung menjawab Tribunnews," jelas Mahfud MD. (ant/tri/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.996.445 Since: 05.03.13 | 0.1786 sec