Politik

PKS Pernah Ancam Keluar Jika Prabowo Subianto Minta Uang Ke Rakyat

Friday, 13 Juni 2014 | View : 1191

JAKARTA-SBN.

Pasangan calon presiden (capres) nomor urut satu yang digadang-gadang oleh Partai Gerindra, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) yang digadang-gadang oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), serta Partai Bulan Bintang (PBB) yang mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sejak 22 Oktober 2009, Ir. M. Hatta Rajasa akhirnya mengikuti langkah rivalnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK), yang membuka rekening untuk partisipasi masyarakat dalam kampanye pemilu presiden (Pilpres) 2014.

Tim pemenangan pasangan nomor satu ini merasa perlu fokus untuk menggalang dana dari rakyat. "Dasar pertimbangannya, untuk membantu pemenangan timkamnas perlu dibentuk komite yang memfokuskan kegiatan pada pengumpulan dana masyarakat secara gotong royong," ungkap Direktur Komunikasi dan Media Timkamnas Prabowo-Hatta, Budi Purnomo Karjodihardjo di Jakarta, Jumat (13/6/2014).

Para pengurus dan susunan personalianya sudah disahkan berdasarkan SK Koalisi Prabowo-Hatta, No.Kep-001/Timkamnas-Relawan/VI/2014 tentang Pembentukan Komite Dana Aspirasi Indonesia Bangkit pada tanggal 10 Juni 2014. Surat diteken oleh Mahfud MD dan Fadli Zon.

Komite bertugas untuk melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dana sumbangan yang dikumpulkan secara sukarela dari masyarakat. Adapun nomor rekening Dana Aspirasi Indonesia Bangkit ada di Bank Mandiri No. Rek. 122-00-666-00-799 a/n. Prabowo-Hatta.

Jika melihat ke belakang, langkah tim pasangan nomor urut satu ini agak mengejutkan mengingat mereka sempat mengejek Jokowi-JK soal rekening gotong royong.

Bahkan, pernah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengingatkan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa agar tidak meminta-minta bantuan finansial dan uang kepada siapa pun untuk kepentingan pemilu presiden (pilpres).

Tidak hanya itu, anggota DPR RI ini mengancam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan keluar dari koalisi jika Prabowo-Hatta meminta-minta uang kepada rakyat. Jika meminta-minta tersebut dilakukan Prabowo-Hatta, Mahfudz Siddiq menegaskan, PKS jadi partai pertama yang keluar dari koalisi. Dirinya pun menegaskan kalau Prabowo Subianto sampai meminta-minta kepada masyarakat seperti yang Jokowi lakukan, maka PKS akan menjadi partai pertama yang protes dan keluar dari koalisi. “Dari awal, kenapa PKS berkoalisi dengan Prabowo-Hatta? Karena mereka itu tegas menyatakan tidak akan meminta-minta amunisi kepada rakyat yang masih banyak hidup dalam kesulitan ekonomi," ketus Mahfudz Siddiq di Jakarta, Rabu (4/6/2014) lalu.

Jika Prabowo Subianto sampai meminta-minta kepada masyarakat seperti apa yang Jokowi lakukan, lanjutnya maka PKS akan protes dan keluar dari koalisi, karena perilaku meminta-minta yang dilakukan oleh calon pemimpin sangat tidak baik bagi pendidikan mental. Menurut politikus PKS ini, Mahfudz Siddiq, perilaku meminta-minta yang dilakukan oleh calon pemimpin sangat tidak baik bagi pendidikan mental.

Dia menambahkan, yang dibutuhkan Prabowo-Hatta dalam konteks pemilu presiden (pilpres) adalah kepercayaannya masyarakat untuk memilihnya menjadi Presiden. Sebab, Prabowo tidak butuh uang dari masyarakat. "Kepercayaan masyarakat itu yang lebih penting untuk memimpin bangsa ini. Prabowo tidak butuh uang dari masyarakat untuk mendukungnya. Kalau kepercayaan itu didapatkan, Prabowo akan amanah dan melindungi rakyat Indonesia. Kalau Prabowo sampai minta-minta, maka PKS akan protes dan segera keluar dari koalisi," tukas Wakil Sekjen PKS itu.

Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq menyayangkan sikap calon presiden (capres) nomor urut 2, Ir. H. Joko Widodo yang membuka kotak sumbangan masyarakat untuk mendukung pencalonannya dalam pilpres ini. Sikap itu menurutnya melanggar aturan yang dibuat Jokowi sendiri sebagai Gubernur untuk meminta-minta. “Yah disinilah kelihatan konsistensi seorang calon pemimpin. Dia melarang orang untuk meminta-minta sumbangan dan juga melarang orang yang memberikan sumbangan.Tapi dia sendiri melanggar aturan atau Perda yang ikut dibuatnya sendiri dengan meminta-minta pada masyarakat. Dia larang orang lain mengemis, tapi dia sendiri mengemis,” pungkas Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Menurut Mahfud Siddiq, ketika Perda itu dibuat, dirinya sempat takut memberi sumbangan kepada para pengemis di jalan karena menurut aturan Perda itu, baik yang mengemis maupun yang memberi sumbangan, bisa didenda dan dipidana. “Lah kok sekarang rakyat disuruh beri sumbangan? Ke calon presiden lagi dan bukan ke pengemis. Ini kan tidak masuk akal,” tegasnya.

Dia pun heran Jokowi mau mengemis pada rakyat, padahal banyak rakyat yang susah. “Kalau yang kecil saja dia minta, masak yang besar yang ditawarkan pengusaha dia tolak? Ini logika saja dan kalau sudah menerima dari pengusaha apa tidak ada utang piutang nantinya yang harus dibayar?” imbuhnya.

Sikap Jokowi yang meminta-minta ini, menurutnya, juga melanggar marwah dari seorang calon pemimpin.sendiri mengemis. Masyarakat tidak boleh mengemis dan memberikan bantuan ke pengemis. “Calon pemimpin menurutnya harus menjaga marwahnya.Masak calon pemimpin meminta-minta? Dimana marwahnya? Calon pemimpin itu harusnya berjuang untuk rakyatnya dan bukan meminta-minta,” tegasnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung Prabowo Subianto, salah satunya karena sikap Prabowo Subianto yang mampu menjaga marwah dan sikap teladan calon pemimpin. Prabowo Subianto tidak pernah meminta-minta kepada siapapun untuk maju sebagai calon presiden (capres). (ini/mer/jpnn)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.011.111 Since: 05.03.13 | 0.1752 sec