HAM

PGI Tolak Manifesto Partai Gerindra

JAKARTA-SBN.

Turut tampil sebagai pembicara pada kesempatan itu di hadapan sekitar 700 jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Nehemia, Pondok Indah, Jakarta, Sabtu (17/5/2014), selain Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Abraham Samad, S.H., M.H., tampil sebagai pembicara pada seminar dalam rangkaian perayaan Paskah itu Gubernur Kalimantan Tengah ke-12 yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Agustin Teras Narang (58 tahun), Ketua Sinode atau Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa (disingkat GKJ) didirikan pada tanggal 17 Februari 1931, Pendeta Andreas Untung Wiyono, D.Min. dari GKJ Tanjung Priok, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Dr. Andreas Anangguru Yewangoe.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dulu disebut "Dewan Gereja-gereja di Indonesia" (DGI) didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta, Pendeta Dr. Andreas Anangguru Yewangoe dari Gereja Kristen Sumba, mengatakan gereja-gereja di Indonesia tidak pernah menolak atau mendukung capres tertentu, termasuk Prabowo Subianto, sebagaimana yang banyak diberitakan.

Namun, dosen dan teolog Kristen Protestan yang merupakan salah satu tokoh pemimpin dan pemikir Kristen Indonesia saat ini dengan tegas membenarkan bahwa PGI menolak manifesto perjuangan Partai Gerindra, partai yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). "PGI tidak pernah menolak atau mendukung capres. Tetapi yang kami tolak adalah manifesto Partai Gerindra yang menyatakan negara  menjamin kemurnian ajaran agama. Kami menilai bukan domain negara menilai kemurnian ajaran agama. Itu domain masyarakat karena negara tidak berteologia,” jelas Dr. A.A. Yewangoe, ketika berbicara pada seminar bertema Partisipasi Umat Kristen dalam Pemberantasan Korupsi, yang diselenggarakan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Nehemia, Pondok Indah, Jakarta, hari ini Sabtu (17/5/2014).

Dalam Manifesto-nya, partai besutan Prabowo Subianto itu mencantumkan satu paragraf yang telah memunculkan kontroversi ramai. Bunyinya sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.

Menurut Dr. A.A. Yewangoe, yang memimpin organisasi beranggotakan 94 gereja yang tersebar dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua itu sejak tahun 2004, Pemerintah selama ini justru terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan beragama.

Dr. A.A. Yewangoe mengambil contoh ucapan Menteri Agama, Suryadharma Ali, yang mengatakan bahwa ia akan membuat penganut Syiah dan Ahmadiyah bertobat dan kembali ke jalan yang benar.

Menurut Dr. A.A. Yewangoe, Menteri Agama keliru dalam hal itu karena negara tidak mempunyai wewenang dan kompetensi untuk membuat seseorang bertobat. "Dan hal itu sudah saya katakan kepadanya ketika kami bertemu di Sidang Raya PGI," tegas dia.

Dr. A.A. Yewangoe juga mengingatkan bahwa persoalan berbangsa di Tanah Air dewasa ini bukan soal Islam berhadapan dengan Non-Islam atau Islam dengan Kristen. Munculnya kasus-kasus intoleransi beragama, seperti tidak diizinkannya umat GKI Yasmin beribadah, diusirnya penganut Syiah dan Ahmadiyah, tandas Dr. A.A. Yewangoe, bukan karena adanya ketegangan penganut agama yang berbeda.

Penyebabnya adalah karena bangsa ini sedang 'sakit.' "Bangsa ini sedang sakit. Sebab, dulu tidak ada permusuhan Islam dan NonIslam. Kita pernah bisa hidup rukun. Kenapa sekarang tidak bisa? Karena bangsa ini sedang sakit. Dan semestinya itulah yang harus ditangani oleh negara, dicari penyebabnya kenapa bangsa ini sakit," tutur Dr. A.A. Yewangoe yang Pada Sidang Raya XIV PGI pada tahun 2004 di Caringin, Bogor, terpilih sebagai Ketua Umum organisasi gereja-gereja Protestan Indonesia itu untuk periode 2004-2009 dan pada jabatan Ketua Umum PGI untuk periode 2009-2014 dipegang kembali oleh Pdt. Dr. A.A. Yewangoe dari Gereja Kristen Sumba. (jos/jn)

See Also

Ridwan Kamil Tegaskan Organisasi Massa Dilarang Halangi Dan Hambat Ibadah
Ridwan Kamil Minta Maaf Soal Penghentian KKR Natal Stephen Tong
Menteri Agama Sayangkan Penghentian KKR Natal Stephen Tong Di Bandung
Teror Bom Di Gereja Katolik Medan
Tempat Ibadah Klenteng Harus Tertib Administrasi
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Eksploitasi Anak Di Blok M
Rumah Ibadah Tak Punya IMB, Bukan Alasan Untuk Dibakar
Ormas Islam Bekasi Tolak Pembangunan Gereja Katolik Santa Clara
Ormas Islam Protes Perayaan Paskah Digelar Di Stadion
Pemkot Bekasi Relokasi Jemaat Gereja Beribadat Di Kuburan
Wali Kota Bogor Tegaskan Tidak Ada Pembongkaran Gereja GKI Yasmin
Qaraqosh Kota Kristen Terbesar Irak Dikuasai ISIS
ISIS Singkirkan Salib Dan Bakar Ribuan Manuskrip Kuno
Menteri Agama Sebut Ideologi ISIS Berlawanan Dengan Pancasila
HMI Sebut WNI Pendukung ISIS Adalah Pengkhianat Bangsa
Menteri Agama Minta Muslim Indonesia Tak Terpengaruh ISIS
Lukman Hakim Saifuddin Tak Resmikan Bahai Sebagai Agama
Televisi Lebanon Pakai Huruf Nun Demi Solidaritas Warga Kristen Irak
Militan ISIS Ledakkan Makam Nabi Yunus
Pemerintah Kaji Agama Baru Bahai
Militan ISIS Di Irak Bakar Gereja Berusia 1.800 Tahun Di Mosul
Milisi ISIS Kuasai Gereja Tertua Di Irak
Diultimatum ISIS, Warga Kristen Irak Dipaksa Masuk Islam Atau Dibunuh
Bupati Wonosobo Kritisi Kemenag Soal Kebebasan Beragama
Kapolri Larang Ibadah Di Rumah
jQuery Slider

Comments

Arsip :2016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.538.475 Since: 05.03.13 | 0.1419 sec