Politik

Ditanya Perihal HAM, Prabowo Subianto Tegaskan Sudah Bertanggung Jawab

Tuesday, 10 Juni 2014 | View : 715

JAKARTA-SBN.

Calon Presiden (capres) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gubernur DKI Jakarta ‘nonaktif’, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ mengaku tak ingin mendominasi kesempatan bertanya kepada lawannya. Dia pun mengaku hanya ingin berbagi, sehingga keduanya dapat saling mengisi. "Masa semuanya saya, ya tentu saja saya ingin memberikan ruang kepada pak JK, jadi jangan saya semuanyalah. Artinya bagi-bagi," tukas Jokowi usai debat capres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014) malam.

Dirinya pun membantah JK terlalu mendominasi dalam acara debat tersebut. Baginya, ada ruang yang harus dibagikan secara bersama-sama. "Enggak lah, saya selalu memberikan kesempatan kepada pak JK. Saya tidak mau mendominasi, bahwa ruang itu bisa disampaikan pak JK, ya saya berikan," tandasnya.

Seperti diberitakan, kesempatan bertanya dalam debat capres-cawapres dimanfaatkan Jusuf Kalla (JK) untuk menanyakan Prabowo Subianto soal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). JK bertanya lewat adagium yang sebelumnya disampaikan Prabowo Subianto yakni "tidak ada pengikut yang salah, tetapi pemimpin yang salah."

"Bagaimana pemimpin yang baik menjaga Hak Asasi Manusia?" tanya JK kepada Prabowo Subianto dalam debat capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) malam.

Prabowo Subianto menjawab, HAM yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Tugas negara seperti yang tercantum UUD 1945 adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. "Itu tugas utama pemerintah, dari segala ancaman, apakah dari dalam atau luar negeri," cetus Prabowo Subianto.

Dalam acara debat capres dan cawapres di Balai Sarbini Senin (9/6/2014) tadi malam, calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla bertanya ke calon presiden (capres) yang digadang-gadang oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),  Prabowo Subianto soal bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu dan masa mendatang jika menjadi Presiden.

Prabowo Subianto yang disebut terlibat dalam pelanggaran HAM tahun 1998 mengatakan tahu ke arah mana pertanyaan Jusuf Kalla.

Prabowo Subianto pun menjawab saat menjadi prajurit, dirinya hanya melaksanakan perintah untuk menjaga kedaulatan negara. Prabowo Subianto menegaskan sudah bertanggung jawab atas itu semua. "Kita bertanggungjawab. Penilaian ada pada atasan. Kalau bapak mau tahu ya silakan tanya atasan saya waktu itu," tegas Prabowo Subianto saat debat capres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Prabowo Subianto menambahkan, soal pentingnya pendidikan di semua sektor. Dia mencontohkan sering petugas diberi perintah kemudian diberi sesuatu dinilai tidak tetap, petugas disalahkan. "Diskriminasi harus kita lawan dan ujungnya kembali pendidikan. Semua urusan pendidikan," jelasnya.

Cawapres Hatta Rajasa mengatakan hak-hak warga negara jangan ada diskriminasi dalam hukum. "Istilah tumpul ke atas tajam ke bawah, tidak boleh apapun pun latar belakang, agama, pendidikan. Tidak boleh di negara Pancasila," tandasnya.

Indonesia dipandang sebagai negara satu-satunya di dunia yang calon presidennya mengakui pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengakuan tersebut disampaikan pada acara debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). "Ini rekor buruk bagi Indonesia. Saya khawatir ini lah debat kandidat pertama barangkali satu-satunya di dunia peserta debat mengatakan dia pernah melakukan pelanggaran HAM," ungkap Arif Susanto, peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy di Kedai Kopi Deli, Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Lucunya lagi, sambung Arif Susanto, negara tidak melakukan apa-apa kepada si pelanggar HAM tersebut. Bahkan KPU meloloskannya menjadi calon presiden. "Negara ini tidak melakukan apa-apa bahkan menjadikan calon presiden," kata dia. (tri/mer)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.993.481 Since: 05.03.13 | 0.1547 sec