Politik

Twitter Sindir Pernyataan Hatta Rajasa Bicara Penegakan Dan Kesetaraan Hukum

Tuesday, 10 Juni 2014 | View : 1502

JAKARTA-SBN.

Calon wakil presiden (cawapres) yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sejak 22 Oktober 2009, Ir. M. Hatta Rajasa berjanji bahwa semua warga negara setara dihadapan akan menjunjung tinggi hukum dan HAM. "Jangan ada diskriminatif, sehingga hukum jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah," ujar besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hatta Rajasa dalam debat capres dan cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Kunci melindungi dan penanganan HAM, sambung Hatta Rajasa, dengan tidak melakukan perbedaan semua pihak. Sehingga, Prabowo-Hatta sangat mencermati betul terkait masalah tersebut. "Sektor Sumber Daya Alam (SDA), akses kemakmuran, ini masih banyak terjadi diskriminatif. Jadi tidak boleh ada diskiriminatif di negara Pancasila ini," tutur Hatta Rajasa.

Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, Hatta Rajasa, langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter, termasuk pengamat politik Yunarto Wijaya ikut berkomentar. "Salah ngasih porsi Hatta utk bicara "kesetaraan hukum", TL langsung rame..," tulis @yunartowijaya.

Begitu pula Fadjroel Rahman di akun @fadjroeL yang berkomentar soal Rasyid Rajasa dan langsung ditujukan (mention) ke akun Hatta di @hattarajasa. "Hukum tidak diskriminatif, kecuali kepada ANAK @hattarajasa," tulis Fadjroel Rahman.

Komentar ini terkait kasus putra Hatta Rajasa, Rasyid Rajasa. Sebelumnya, Rasyid Amrullah Rajasa (22) putra mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa divonis hukuman lima bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (25/3/2013) dalam kasus kecelakaan yang melibatkan dirinya.

Rasyid Rajasa merupakan tersangka atas kasus kecelakaan maut lalu lintas antara BMW X5 dengan Daihatsu Luxio di Tol Jagorawi yang menewaskan dua orang pada 1 Januari 2014 lalu. Meskipun bersalah, Rasyid Rajasa tetap dinyatakan tidak perlu masuk penjara bila tidak mengulang perbuatan sama dalam kurun waktu 6 bulan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (cawapres) RI 2014-2019, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kurang memahami korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menyayangkan jawaban pasangan calon presiden (Capres) yang diusung poros Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut yang menekankan penyelesaian korupsi adalah tidak mencuri uang negara baik APBN atau APBD. “Solusi jangan korupsi hanya jangan ambil uang APBN (dan) APBD saya agak khawatir jangan-jangan pemahaman itu korupsi dari Prahara (Prabowo-Hatta) itu tidak terlalu kuat. Bicara korupsi tidak hanya soal mengambil uang rakyat.

Tapi ada juga suap menyuap gratifikasi dan sebagainya," beber Emerson Yuntho saat Diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, 'Evaluasi Debat Capres Putaran Pertama' di Kedai Kopi Deli, Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Emerson Yuntho mengaku khawatir pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memaknai korupsi hanya mengambil uang negara tapi melegalkan praktik-praktik penyuapan atau gratifikasi terhadap penyelenggaraan negara.

Emerson Yuntho juga mengkritisi mengenai jawaban-jawaban Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengenai unsur penegakan hukum di Indonesia. Menurut Emerson Yuntho, jawaban keduanya sangat normatif dan sederhana.

"Pertanyaan soal penegakan hukum dia sadar betul fenomena penegakan hukum tajam ke bawah tumpul ke bawah. Itu hanya normatif. Bagaimana Pak Hatta Rajasa dengan putranya Rasyid Rajasa. Bagaimana isu besar soal Prabowo terkait isu pelanggaran HAM," tambah dia. (tri/mer)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.886.353 Since: 05.03.13 | 0.1379 sec