Nasional

Jenderal TNI Moeldoko Menyatakan Tak Ada Pelanggaran Oleh Babinsa

Sunday, 08 Juni 2014 | View : 1467

JAKARTA-SBN.

Kasus pengerahan Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang diduga lebih berpihak ke pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa belum tuntas karena masih menyisakan pertanyaan besar, siapa di balik aksi ini, sebab keterangan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan KSAD Jenderal TNI Budiman saling bertolak belakang.

Menyusul kasus tersebut, KSAD Jenderal TNI Budiman mengakui ada anggota Babinsa yang terlibat dalam kasus tersebut dan telah diberhentikan, namun Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko membantah Babinsa melakukan pengerahan untuk kemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Namun, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan akan membela korps Babinsa jika memang tidak melakukan pelanggaran netralitas TNI dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 dalam keterangan persnya di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Minggu (8/6/2014).

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko mengatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang dilaporkan mengarahkan masyarakat untuk memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu di Jakarta Pusat. "Setelah diadakan pengecekan atas perkembangan yang simpang siur itu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)... Mereka datang ke tempat kejadian bersama dengan aparat. Ternyata apa yang dikatakan oleh pelapor itu tidak terbukti. Bahwa tidak ada perilaku penyimpangan seperti itu," ungkapnya dalam jumpa pers di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusumah di Jakarta, Minggu (8/6/2014).

Panglima TNI mengatakan akan membela korps Babinsa jika memang tidak melakukan pelanggaran netralitas TNI dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014. "Tidak ada perintah dari saya yang memerintahkan kepada Babinsa untuk macem-macem seperti itu. Saya akan bela Babinsa kalau mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif. Saya selaku Panglima TNI menjamin bahwa Babinsa saya harus bekerja dengan sebenarnya. Tapi ya wajar kalau ada Babinsa yang salah sedikit-sedikit. Wong, mereka cuma lulusan SMP-SMA. Tanggung jawab saya melekat kepada mereka," terangnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Nasrullah kepada VOA mengatakan lembaganya masih menyelidiki kasus tersebut dan tidak ingin terburu-buru mengumumkan hasil penyelidikan. "Ini tidak main-main karena kalau menjustifikasi Babinsa itu berarti ada kategori struktur yang bergerak. Nah karena itu kami tidak mau (langsung) men-judge itu ada Babinsa," tegasnya.

Anggota Bawaslu Nasrullah menambahkan, pada Senin (9/6/2014) Bawaslu akan mengundang Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko terkait pola koordinasi menjaga netralitas TNI dalam pilpres 2004.

Sebelumnya, Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat pada Minggu pagi mengeluarkan siaran pers hasil penyelidikan Tim Gabungan dari Kodam Jaya terkait kasus dugaan adanya anggota Babinsa yang mengarahkan masyarakat untuk memilih capres tertentu di Jakarta Pusat. Hasilnya adalah, anggota Babinsa Kopral Satu Rusfandi dan Komandan Resimen Militer Kapten Infanteri Saliman mendapatkan sanksi.

Koptu Rusfandi terbukti melakukan pendataan pilihan warga di daerah Cideng Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Koptu Rusfandi juga terbukti berusaha mendapatkan konfirmasi dengan cara menunjuk capres cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Siaran Pers dari  Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat  menjelaskan, dari hasil penyelidikan, diketahui tindakan Koptu Rusfandi merupakan inisiatif sendiri dan lebih disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang tugas-tugas Babinsa.

Selain itu, penyelidikan Kodam Jaya menemukan bahwa Komandan Resimen Militer Gambir, Kapten Inf. Saliman, sebagai atasan langsung Koptu Rusfandi, juga dinilai tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan tidak memahami tugas kewajibannya.

Berdasarkan hasil pengusutan itu, TNI AD memutuskan Koptu Rusfandi melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No.26/1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Koptu Rusfandi dikenakan  penahanan 21 hari dan memberikan sanksi tambahan berupa sanksi administratif penundaan pangkat selama 3 periode yakni 3x6 bulan.

Kapten Inf. Saliman juga dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran disiplin dan memberikan hukuman teguran termasuk sanksi tambahan berupa sanksi administratif penundaan pangkat selama satu periode yakni 1x6 bulan.

Firman Jaya Daeli, anggota tim hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Jusuf Kalla, dalam keterangannya ke wartawan, Minggu (8/6/2014), menegaskan wajar jika masyarakat menaruh kecurigaan bahwa tindakan Babinsa mendata warga dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, ada yang merencanakan dan mengorganisasikan secara sistematis.

Firman Jaya Daeli meyakini ada sekenario besar pengerahan anggota Babinsa untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta.

“Karena itu saya percaya dengan apa yang disampaikan KSAD Jenderal Budiman, karena dia patuh pada UU No.34/2004 tentang TNI dan UU Pemilu Presiden bahwa TNI harus netral,” katanya.

Menurut Firman Jaya Daeli, KSAD pasti mengetahui sepak terjang anak buahnya, sebab dalam Pasal 16 UU No.34/2004, tugas KSAD adalah membina kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan.

Dengan demikian jika ada penyimpangan, KSAD langsung bertindak. Sementara Pasal 15 UU No.34/2004, tugas Panglima TNI adalah menggunakan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer, karenanya KSAD tidak mungkin mengerahkan Babinsa untuk tujuan non-militer.

Firman Jaya Daeli mengingatkan berdasarkan UU Pertahanan Negara, UU TNI, dan juga UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka anggota TNI harus netral terhadap parpol mana pun, tidak boleh berpihak dalam bentuk dan jenis apa pun, dan dilarang berpolitik praktis.

“Makanya anggota TNI tidak dapat memilih dan dipilih. Bahkan sama sekali anggota TNI, termasuk Babinsa tak memiliki tugas dan kewenangan apa pun untuk menanyakan, mempengaruhi, mengatur, menentukan pilihan rakyat terhadap pasangan capres,” tegasnya.

Firman Jaya Daeli menduga tindakan pelanggaran serupa kemungkinan besar dan mungkin sudah/sedang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif di banyak wilayah di Indonesia, tidak di Jakarta saja.

“Kami meminta institusi TNI dan jajarannya segera menindak tegas anggotanya yang jelas-jelas menyimpang dari tugas pokoknya,”tandasnya.

Dia juga meminta agar institusi intelijen jangan membiarkan pelanggaran ini terjadi dan berkembang karena amat potensial mengganggu situasi kondisi keamanan.

Dia juga meminta agar Komisi I DPR-RI mengingatkan Pimpinan TNI dan segera memanggilnya dalam rapat khusus di Komisi I DPR RI. (tri/jos/voa)

See Also

Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Demi Meriahkan Penutupan TMMD Grup Seni Kentongan Berlatih Hingga Larut Malam
Agar Lebih Dekat Dengan Warga, Satgas TMMD Juga Ikut Ronda Malam
Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia
Ini Talud TMMD Versi Tentara Kodim 0716/Demak
Jalan TMMD Akan Buka Jalur Alternatif Sumberejo
Ketika Para Santri Ikut Bekerja Di Lokasi TMMD
Senang Bisa Bekerja Dengan Pak Tentara
Luangkan Waktu Cek Lokasi TMMD
Terus Didengungkan TMMD Kalikondang Ke Seantero Demak
Tiada Hari Tanpa Sosialisasi TMMD
Progres Pekerjaan Talud TMMD Menggembirakan
Galang Kekuatan Kaum Muda Untuk Sukseskan TMMD Kalikondang
Sortir Material TMMD Dilakukan Sejak Dari Toko
Sudah Tersusun Jadwal Kerja Bhakti Warga Di TMMD
Terima Kasih Sejumlah RTLH Warga Saya Sudah Mulai Dibangun TNI
Terus Dipoles Lapangan Untuk Upacara Pembukaan TMMD
Ajari Anak-Anak Di Desa TMMD Tentang Kebersihan Lingkungan
Permudah Media Akses Berita, Dirikan Posko Penerangan Di Lokasi TMMD
Balai Desa Kalikondang Disiapkan Sebagai Poskotis TMMD Reguler Ke-105
Sosok Tenaga Teknis Yang Akan Menyukseskan TMMD
Maturnuwun Pak Tentara, Jalan Beton Ini Sudah Ditunggu Warga
Excavator Menjadi Pusat Perhatian Anak-Anak Pada TMMD Kodim 0716/Demak
Pedagang Es Tebu Raup Untung, Berkat TMMD
Dibalik Layar TMMD Reg Ke-105 Kodim 0716/Demak
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.607.575 Since: 05.03.13 | 0.131 sec