HAM

Bupati Wonosobo Kritisi Kemenag Soal Kebebasan Beragama

JAKARTA-SBN.

Bupati Wonosobo ke-22, provinsi Jawa Tengah, Drs. H. Abdul Kholiq Arif, M.Si. berpendapat bahwa sejak dulu negara ini terlalu otoritatif, semua urusan ingin dipegang negara termasuk agama. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag), yang seharusnya mengayomi masyarakat, justru seringkali mempersulit segala urusan keagamaan, terutama hal perizinan.

“Mosok sembahyang diatur, ngapain! Kalau diatur proses regulasinya, itu baik. Tetapi urusan misalnya bangun masjid, tempat ibadah, pengajian, itu urusan masyarakat, bukan pemerintah,” ungkap pria yang kerap disapa Kholiq itu, dalam kuliah umum ‘Indonesia Tanpa Kebencian’ di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2014).

“Kementerian Agama kalau bekerjanya seperti itu lebih baik diubah saja namanya menjadi Kementerian Haji dan Wakaf, kan di sana banyak hajinya, lumayan di sana yang belum naik haji bisa naik haji,” tukasnya menambahkan.

Bupati yang sukses menjadikan daerah yang ia pimpin sebagai kabupaten teraman ke-2 se-Indonesia itu berpendapat, bahwa tidak ada yang perlu dilanggar dan tidak ada yang melanggar. Agama tidak cukup hanya justifikasi dan simbol-simbol, tetapi keluhuran budi pekerti dan konsep kemanusiaan, itu yang terpenting.

“Masalah agama sebaiknya sendiri-sendiri saja, kalau memang dia hobinya punya agama Yahudi ya biarkan saja. Banyak dari kita yang punya agama dengan luar biasa taatnya, ternyata dia juga seperti tidak beragama,” jelas pria yang terpilih menjadi Tokoh Kepala Daerah Pilihan Tempo tahun 2012 itu.

Kemudian, Bupati Wonosobo yang diusung oleh tiga partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abdul Kholiq Arif menceriterakan pengalamannya memimpin Wonosobo dalam memperjuangkan seorang pastor yang ingin merehabilitasi gereja, tapi tidak diberikan izin oleh Kementerian Agama RI. “Saya tanya ke kantornya (Kemenag), mereka jawab ini harus ada izin baru. Kepada pastor saya bilang, ya sudah selesaikan saja dulu (rehabnya). Gereja itu direhab tanpa bantuan pemerintah, saya bilang kalau ada apa-apa minta bantuan dari saya,” papar dia.

Terkadang, harus menghadapi kelompok-kelompok yang merasa benar sendiri, seperti dituturkan mantan wartawan harian Jawa Pos dari tahun 1992 hingga 2000, Abdul Kholiq Arif yang pada Juli 2012 mendapat penghargaan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam peringatan Hari Koperasi ke-66, di halaman Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Penghargaan ini diberikan karena program Abdul Kholiq Arif yang secara gencar memberdayakan usaha masyarakat kecil dan menegah (UMKM) di Wonosobo.

Kader PKB, Abdul Kholiq Arif pun kembali menceritakan pengalamannya, misalnya suatu ketika ia mengancam sebuah sekolah yang tidak pernah melaksanakan upacara bendera, karena menganggap menghormati bendera itu sama dengan kafir. Padahal tidak ada satupun di dalam Hadits Al-Qur’an yang mengatakan mengharamkan dan mengkafirkan hormat bendera, karena itu simbol negara.

Tanya: “Jalan raya itu yang bangun siapa?

Jawab: “Pemerintah Pak.

Tanya: “Pemerintah mana Saudi Arabia, Qatar, Irak?

Jawab: “Bukan Pak, pemerintah Indonesia.

Tanya: “Anda bayar pajak tidak?

Jawab: “Bayar Pak.

Tanya: “Anda bangun sekolah uang dari mana?

Jawab: “Negara Pak, uang APBN.

“Ya sudah, wong yang bangun fasilitas pemerintah Indonesia, Anda mau dananya, mosok merah putihnya Anda tidak mau, kalau besok masih tidak mau hormat sekolah ini Saya tutup saja,” kata Abdul Kholiq Arif berkelakar, menjelaskan argumennya kepada pihak sekolah yang pernah dihadapinya itu.

Pada akhirnya, kalau pemerintah tidak berupaya melakukan intervensi di dalam setiap sisi kehidupan masyarakat seperti itu, maka akan banyak separatis berkembang di negara Republik Indonesia (RI), sebagaimana dituturkan Bupati yang senantiasa melibatkan preman untuk menjaga keamanan dalam kegiatan keagamaan di Wonosobo itu.

Ternyata tak cukup petugas kepolisian dan TNI yang menjaga keamanan. Bupati Wonosobo, Abdul Kholiq Arif, mengerahkan preman untuk menjaga ketertiban antar-umat beragama di daerahnya. “Mereka tidak boleh dibuang, kecuali melanggar hak orang lain,” terang Bupati Abdul Kholiq Arif, yang terpilih menjadi Tokoh Kepala Daerah Pilihan Tempo 2012.

Bupati Wonosobo, Abdul Kholiq Arif mengisahkan, sepanjang tahun 2004 hingga sampai 2010, Kabupaten Wonosobo belum lepas dari masalah-masalah sosial, seperti tawuran antarkampung, kerusuhan, hingga angka kriminalitas yang cukup tinggi. Pada periode ini, kebakaran hebat menghanguskan pasar induk Wonosobo. Pencuri dibakar, meledak perkelahian, lalu toko-toko tutup lebih awal. Untuk mengatasi persoalan keamanan ini, sang Bupati merangkul para preman.

Bupati Wonosobo tersebut, Abdul Kholiq Arif kemudian melibatkan para preman dalam kegiatan keagamaan dan tradisi macapatan, tembang tradisional Jawa.

Bupati Wonosobo yang memimpin kabupaten berpenduduk 771 ribu jiwa itu juga menggandeng Komando Distrik Militer (Kodim) untuk memberikan terapi kepada para jawara itu. Hasilnya, saat ini kondisi di Wonosobo aman-tenteram.

Tak ada konflik yang bergejolak, apalagi kerusuhan antar-umat beragama. Para penganut Konghucu, Tao, Buddha, sampai Ahmadiyah dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari besar agama tanpa rasa takut. “Sejumlah kyai dan habib kerap menghadiri undangan kami di kelenteng ini,” kata warga suku Tionghoa, Imam Darmadi.

Begitu pula yang dirasakan setidaknya 6.000 penganut Ahmadiyah. Di wilayah kaki pegunungan Sindoro dan Sumbing itu, ada 6.000 jiwa anggota jemaah Ahmadiyah, 200 anggota jemaah Alif Rebo Wage (Aboge), dan sekitar 250 penganut Syiah. Mubalig Jemaah Ahmadiyah, Sajid Ahmad Sutikno, mengatakan, ketegasan Bupati membuat jemaah ahmadiyah aman. “Kami tidak punya masalah di sini,” beber dia.

Abdul Kholiq Arif yang adalah mantan wartawan Jawa Pos yang menjadi Bupati sejak tahun 2005 itu terus menyerukan persamaan hak bagi seluruh warga. Itu sebabnya, warga Ahmadiyah yang tersebar di sembilan dari 15 kecamatan bisa hidup tenang. Begitu juga kelompok minoritas lainnya. (sh/tem/jos)

See Also

Ridwan Kamil Tegaskan Organisasi Massa Dilarang Halangi Dan Hambat Ibadah
Ridwan Kamil Minta Maaf Soal Penghentian KKR Natal Stephen Tong
Menteri Agama Sayangkan Penghentian KKR Natal Stephen Tong Di Bandung
Teror Bom Di Gereja Katolik Medan
Tempat Ibadah Klenteng Harus Tertib Administrasi
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Eksploitasi Anak Di Blok M
Rumah Ibadah Tak Punya IMB, Bukan Alasan Untuk Dibakar
Ormas Islam Bekasi Tolak Pembangunan Gereja Katolik Santa Clara
Ormas Islam Protes Perayaan Paskah Digelar Di Stadion
Pemkot Bekasi Relokasi Jemaat Gereja Beribadat Di Kuburan
Wali Kota Bogor Tegaskan Tidak Ada Pembongkaran Gereja GKI Yasmin
Qaraqosh Kota Kristen Terbesar Irak Dikuasai ISIS
ISIS Singkirkan Salib Dan Bakar Ribuan Manuskrip Kuno
Menteri Agama Sebut Ideologi ISIS Berlawanan Dengan Pancasila
HMI Sebut WNI Pendukung ISIS Adalah Pengkhianat Bangsa
Menteri Agama Minta Muslim Indonesia Tak Terpengaruh ISIS
Lukman Hakim Saifuddin Tak Resmikan Bahai Sebagai Agama
Televisi Lebanon Pakai Huruf Nun Demi Solidaritas Warga Kristen Irak
Militan ISIS Ledakkan Makam Nabi Yunus
Pemerintah Kaji Agama Baru Bahai
Militan ISIS Di Irak Bakar Gereja Berusia 1.800 Tahun Di Mosul
Milisi ISIS Kuasai Gereja Tertua Di Irak
Diultimatum ISIS, Warga Kristen Irak Dipaksa Masuk Islam Atau Dibunuh
Kapolri Larang Ibadah Di Rumah
Tujuh Gereja Di Cianjur Diancam Ditutup Paksa
jQuery Slider

Comments

Arsip :2016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 6.113.764 Since: 05.03.13 | 0.2231 sec