Politik

Presiden SBY Harus Bersikap Netral Pada Pilpres 2014

JAKARTA-SBN.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum mendapatkan undangan resmi dari Partai Demokrat (PD) guna presentasi visi dan misi pasangan calon presiden (capres) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa 'Jokowi' dan calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Undangan tersebut tidak wajib untuk dihadiri pasangan capres dan cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK), jika Presiden SBY mengatasnamakan ketua umum Partai Demokrat (PD). "Undangan betul-betul disampaikan, saya secara lisan mendengar tapi secara resmi belum melihat. Jika Jokowi-JK dipanggil atas nama sebagai presiden (SBY) siap, kalau sebagai ketua umum mohon maaf," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di kantor tim kampanye nasional Jokowi-JK, Jl Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis (29/5/2014).

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan PDIP tetap berpegang pada pernyataan Presiden SBY jika Partai Demokrat (PD) mengambil posisi netral pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Seorang presiden lebih bijak netral dalam kontestasi pilpres.

Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo berharap sebagai Presiden RI SBY harus konsisten netral dalam Pemilu Presiden 2014. “Saya tetap berpegang pada pernyataan Pak SBY yang menginginkan agar Partai Demokrat bersikap netral. Sebagai presiden akan bijaksana kalau Pak SBY netral," terang dia.

Selain itu, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo menilai sikap netral SBY sebagai presiden akan berefek pada lancarnya proses pemilihan presiden (pilpres) 2014. Tetapi jika Presiden SBY mendukung salah satu capres akan ternoda nama baiknya. Menurut Tjahjo Kumolo, sebagai Presiden, SBY harus mampu menjaga pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) berjalan aman, demokratis, jujur, dan adil. "Sisa waktu beliau, salah satu tugas utamanya menjaga agar pilpres berjalan demokratis. Kalau beliau sudah menyatakan netral dan bersikap mendukung satu capres akan pengaruhi nama beliau," pungkas dia.

Selama dua periode atau 10 tahun berkuasa, sekarang adalah saat yang tepat membangun image dengan menjadi oposisi, demikian ditegaskan Emrus Sihombing analis politik dari Emrus Corner, menyikapi partai Demokrat yang sampai sekarang belum menentukan sikap apakah akan berkoalisi atau menjadi oposisi saja.

Kata Emrus Sihombing dengan menjadi oposisi partai Demokrat akan bisa mengkritik dan memberi masukan terhadap jalannya pemerintahan.

Menurut Emrus Sihombing, trend partai politik sekarang ini melakukan koalisi untuk pilpres, bukan membangun koalisi untuk oposisi. Kalau sampai tidak ada oposisi dikhawatirkan pemerintah tidak ada yang mengontrol. "Banyak partai kita sekarang berkoalisi justru untuk membangun calon presiden, tidak ada koalisi membangun oposisi. Siapa yang mengontrol?." papar Emrus Sihombing, Selasa (13/5/2014).

Emrus Sihombing menyarankan, partai demokrat lebih baik memilih oposisi, karena dengan oposisi, selama lima tahun ke depan citra partai ini akan bisa dibangun kembali.

Emrus Sihombing menjelaskan, Partai Demokrat bisa meniru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang selama dua periode menjadi oposisi. Setelah menjadi oposisi, partai berlambang banteng itu kini memanen kemenangan.

Kata Emrus Sihombing, menjadi oposisi tidak kalah terhormatnya dari pada berada di pusat kekuasaan.

Menurut Board of Advisor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jeffrie Geovanie saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (10/4/2014), sikap Presiden SBY itu semakin layak diapresiasi kalau langsung menentukan sikap partainya akan menjadi oposisi dan tidak ikut koalisi manapun. Menurut board advisor CSIS, Jefrie Geovanie, karena SBY dan Partai Demokrat sebaiknya tidak usah terlibat dalam koalisi dengan partai manapun untuk mengusung calon presiden tertentu.

"Sebuah tradisi baru yang bagus dan akan diapresiasi oleh masyarakat luas. Di samping itu bisa penuh konsentrasi membenahi Partai Demokrat untuk disiapkan merebut kemenangan kembali di pemilu 2019," ungkap Jeffrie Geovanoe di Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Sebelumnya, di dalam jumpa pers di Cikeas, Bogor, tadi malam, Presiden SBY mengaku tidak bisa langsung memutuskan apakah akan masuk pemerintahan atau oposisi. Tapi dia siap untuk dua kemungkinan itu.

"Kalau presiden bukan dari Partai Demokrat akan berada di dalam pemerintahan atau menjadi oposisi? Jawaban saya, dua-duanya dimungkinkan," tegas Kepala Negara. (ss/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.538.882 Since: 05.03.13 | 0.1529 sec