Politik

Presiden SBY Bantah Minta Jokowi & Prabowo Paparkan Visi Misi

JAKARTA-SBN.

Pemilihan Presiden (pilpres) pada 9 Juli 2014 mendatang diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres, masing-masing calon presiden (capres) yang digadang-gadang oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) yang mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sejak 22 Oktober 2009, Ir. M. Hatta Rajasa serta calon presiden (capres) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni Gubernur DKI Jakarta ‘nonaktif’, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’  dan calon wakil presiden (cawapres) yang mantan Wakil Presiden periode 2004-2009, JK begitu sapaan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) yang juga Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya jengah mendengar isu yang menyebut dirinya mewajibkan dua pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) untuk memaparkan visi dan misinya.

Presiden SBY menyebut, langkah tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif yang diajukan calon presiden (capres) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ maupun capres yang digadang-gadang Partai Gerindra yang sekarang adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan rencana penyampaian visi dan misi pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di depan kader Partai Demokrat merupakan inisiatif dari keduanya. "Saya tidak pernah meminta, apalagi mengharuskan para capres paparkan visi dan misinya kepada saya," tulis Kepala Negara dalam akun twitter @SBYudhoyono yang dipantau wartawan di Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjawab adanya pandangan bahwa baik sebagai presiden maupun ketua umum partai, tidak pada tempatnya ia meminta pasangan capres memaparkan visi dan misinya.

Kepala Negara mengaku tidak memiliki hak untuk meminta kedua pasangan tersebut untuk memaparkan visi dan misinya di hadapan dirinya maupun kader-kader Partai Demokrat (PD). Dia pun menyadari ada aturan dan etika yang dipegang teguh masing-masing pasangan tersebut. "Saya tidak punya hak untuk itu. Saya juga mengerti aturan dan etikanya," lanjutnya.

Presiden SBY melanjutkan, sebelumnya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan permohonan tertulis untuk dapat memaparkan visi dan misi mereka.

Presiden SBY pun mengaku hanya memfasilitasi mereka. Dijelaskannya,"Yang benar, pasangan Prabowo-Hatta menulis surat pada pimpinan Partai Demokrat agar diberi waktu untuk paparkan visi dan misinya. Itu hak mereka juga," tambah Kepala Negara.

Hal itu pernah disampaikannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat (PD) beberapa hari lalu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, ia memang menegaskan bahwa kader partai itu akan memberikan suara pada pasangan capres yang memiliki visi dan misi yang segaris dengan visi misi partai tersebut.

Ia mengharapkan agar tidak ada kampanye negatif atas rencana penyampaian visi dan misi capres itu kepada kalangan Partai Demokrat.

Dia meminta agar pasangan capres-cawapres menghindari kampanye negatif, terutama saat menyampaikan visi dan misi mereka di hadapan Presiden SBY. "Agar menang, tim sukses sebaiknya fokus untuk membantu capresnya berkomunikasi secara efektif dengan rakyat," tandasnya.

Ditambahkannya,"bukan sibuk bernafsu menyerang dan menuduh kompetitor dengan kampanye hitam. Percayalah tidak efektif."

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan rencana Ketua Umum Partai Demokrat (PD) yang juga Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memanggil dua pasangan calon presiden (capres)-wakil presiden (wapres). Mereka diundang Partai Demokrat pada tanggal 1 Juni 2014 untuk memaparkan visi-misi dihadapan kader partai berlambang bintang mercy itu. “(SBY) kaya raja saja posisinya, dia kan ketua umum Demokrat, apa keterkaitannya memanggil pasangan calon presiden-wakil presiden," kata Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (28/5/2014).

Diketahui hingga kini baru pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan hadir dalam pemaparan tersebut. Sementara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menyatakan kehadirannya. "Kalau di sistem parlementer dengan perdana menteri okelah. Ini kan memilih langsung, mau memperlihatkan kekuasaannya? Kalau mau gitu diundang MPR (pasangan capres-cawapres) terus beliau (SBY) datang," jelas Eva Kusuma Sundari.

Menurutnya tidak ada otoritas SBY sebagai Presiden RI memanggil keduanya. Apalagi sistem konstitusi di Indonesia bukanlah Kerajaan. "Ini pilihan rakyat," tegasnya lagi.

Eva Kusuma Sundari juga melihat Partai Demokrat (PD) tidak konsisten dengan sikapnya. Sebab saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) memutuskan netral di pemilihan presiden (pilpres) Juli 2014 mendatang. “Engga konsisten dengan ucapan awal, terus dipikir lalu buat aturan baru. Harusnya (SBY) sebagai kepala pemerintahan menjamin penyelenggaran pemilu fair," tuturnya.

PDIP meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat televisi jika ingin mengetahui visi dan misi Jokowi-JK. Jika Jokowi-JK memenuhi undangan Partai Demokrat maka semua partai akan ikut menuntut hal yang sama. "Kalau Pak SBY sebagai presiden, mau ikuti visi-misi cukup lewat televisi saja. Kalau satu partai minta sampaikan visi-misi banyak parpol juga akan minta," bilang Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di kantor Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (29/5/2014).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP tersebut mengungkapkan undangan dari Partai Demokrat (PD) pada tanggal 1 Juni tersebut bertabrakan dengan jadwal agenda internal PDIP. Pengambilan nomor urut capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bulan Bung Karno. “Tanggal 1 Juni ada agenda resmi di KPU untuk pengambilan nomor urut pencapresan. Apalagi 1 Juni mulai bulan Bung Karno juga," terang dia.

Namun, PDIP akan mengizinkan Jokowi-JK memenuhi undangan jika Presiden SBY memanggil atas nama presiden Indonesia. Jika sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD), PDIP tidak memberikan izin untuk hadir. “Kalau memanggil Presiden apa pun harus hadir, menyampaikan buku visi-misi dan dialog. Kalau sebagai Ketum parpol saya kira tidak," pungkas dia. (tri/mer/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.537.447 Since: 05.03.13 | 0.168 sec