HAM

Partai Gerindra Akui Manifesto Pemurnian Agama Keliru

Friday, 23 Mei 2014 | View : 1343

JAKARTA-SBN.

Menyusul kontroversi penolakan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) atas manifesto pemurnian agama Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, adik calon presiden (capres) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menemui Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dulu disebut "Dewan Gereja-gereja di Indonesia" (DGI) didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta, Pdt. Dr. Andreas Anangguru Yewangoe di kantor organisasi tersebut di Jakarta.

Hashim Djojohadikusumo yang adalah ketua Dewan Pembina Kristen Indonesia Raya (KIRA),  didampingi timnya antara lain Ketua Umum Eksekutif KIRA, U.T. Murphi Hutagalung, M.B.A., anggota Dewan Pembina, Mayjen TNI (Purn.) Glenny Kairupan, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIRA, Eliezer Hernawan Hardjo, M.B.A., M.M., Ph.D.

Sebagaimana dilansir oleh laman resmi PGI, Jumat (23/5/2014), pada pertemuan itu Hashim Djojohadikusumo ingin meluruskan soal isu pemurnian agama yang tercantum dalam manifesto Partai Gerindra.

Menurut dia, di negara Barat pun negara bertindak apabila ada yang menistakan agama. Ia mencontohkan di Jerman. Ada Church of Scientology ini dilarang di sana karena menodai kemurnian agama. Mereka dilarang karena tujuannya ingin menggelapkan pajak. Jadi ini yang kami maksud,” ungkap Hashim Djojohadikusumo dalam pertemuan yang berlangsung Kamis (22/5/2014) itu.

Contoh lain, Hashim Djojohadikusumo menunjukkan Saksi Yehuwa atau Jehovah's Witnesses di Indonesia pada masa Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba) yang dilarang Pemerintah karena dianggap menimbulkan keresahan.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dulu disebut "Dewan Gereja-gereja di Indonesia" (DGI) didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta, Pendeta Dr. Andreas Anangguru Yewangoe dari Gereja Kristen Sumba, dalam pertemuan itu tetap pada pendiriannya bahwa tidak bisa negara mengatur agama. Sebaliknya, negara harus menjamin semua umat beragama untuk dapat menjalankan agamanya. Negara harus bertindak jika terjadi kasus terkait kebebasan beragama, karena negara memiliki alat. “Contoh kasus GKI Yasmin jelas negara tidak berbuat apa-apa,” tandasnya.

Di bagian lain, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Dr. A.A. Yewangoe menegaskan PGI tidak dalam posisi menolak seseorang atau partai apapun.

Namun, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Biro Penelitian dan Komunikasi PGI, Hendry Lokra, manifesto Gerindra itu berbahaya."Dalam percakapan tadi, Ketua Umum PGI telah menjelaskan posisi PGI, PGI tidak dalam posisi mendukung atau menolak capres tertentu. PGI hanya menanggapi manifesto Gerindra, khususnya poin mengenai pemurnian agama, bagi PGI itu berbahaya," tutur Hendry Lokra, sebagaimana dikutip oleh satuharapan.com.

Namun, Partai Gerindra mengakui manifesto tersebut dibuat  tergesa-gesa. Hal itu dikarenakan mereka harus memenuhi batas waktu persyaratan ketika Partai Gerinda ingin didaftarkan sebagai partai. Anggota Dewan Pembina, Mayjen TNI (Purn.) Glenny Kairupan mengakui bahwa Manifesto Gerindra tersebut dibuat  tergesa-gesa. Hal itu dikarenakan mereka harus memenuhi batas waktu persyaratan ketika Partai Gerinda ingin didaftarkan sebagai partai. “Jadi ini dibuat dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan Pak Prabowo sejak 3 tahun lalu juga pernah bilang bahwa manifesto ini harus diperbaiki,” kata Mayjen TNI (Purn.) Glenny Kairupan.

Menurut Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Dr. A.A. Yewangoe kalimat dalam manifesto itu perlu diformulasi ulang. “Jiwanya kami mengerti, dan oleh sebab itu kami akan memberi masukan. Jika ada manifesto seperti ini di partai lain kami pasti juga tolak,” tegasnya.

Pekan lalu yang juga menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Abraham Samad, S.H., M.H. menjadi pembicara dalam sebuah seminar di hadapan ratusan jemaat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Nehemia, Pondok Indah, Jakarta, Sabtu (17/5/2014), Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Dr. A.A. Yewangoe dengan tegas menyatakan pemerintah selama ini justru terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan beragama.

Ia mengambil contoh ucapan Menteri Agama, Suryadharma Ali, yang mengatakan bahwa ia akan membuat penganut Syiah dan Ahmadiyah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Menurut Dr. A.A. Yewangoe, Menteri Agama keliru dalam hal itu karena negara tidak mempunyai wewenang dan kompetensi untuk membuat seseorang bertobat.

Contoh terbaik adalah Manifesto Gerindra yang dapat mudah dibaca di situs resmi partai tersebut. Sebagai informasi, Manifesto Gerindra yang ditolak oleh PGI berbunyi sebagai berikut: Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.

Secara khusus, manifesto Partai Gerindra  di Bidang Agama menyatakan bahwa: “Negara dituntut untuk menjamin kemurnian agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama” (halaman 40).

Meskipun secara selintas tak terlihat ada yang menarik dalam formulasi tersebut, namun bila dipahami secara seksama, Manifesto Gerinda mengandung banyak implikasi serius bila diterapkan.

Bagian kalimat terpenting di situ adalah  “Negara . . menjamin kemurnian agama . . dari . . penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.”

Formulasi semacam itu sejalan dengan apa yang selama ini lazim disuarakan kelompok-kelompok Islam konservatif yang merujuk pada  apa yang dikembangkan di negara-negara Islam seperti Arab Saudi.

Dalam skema ini, negara akan menetapkan apa yang disebut sebagai ‘agama murni’, dan yang berbeda dari tafsiran itu harus dilarang di Indonesia.

Semangat ini pertama kali dibawa oleh apa yang disebut kaum Wahabi di Arab Saudi.

Di negara itu, tafsiran-tafsiran agama yang dianggap berbeda dengan tafsiran ulama negara harus ditiadakan. Karena itulah, peringatan Maulud di Saudi dilarang karena dianggap mengada-ada dan tak pernah dicontohkan Nabi Muhammad. Bila perayaan Maulud saja dilarang, apalagi perayaan Natal.

Di Indonesia, penerapan semangat Wahabi ini sudah terasa terutama sejak era Reformasi. Penyerangan terhadap kaum Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berlangsung dengan alasan bahwa kedua kelompk tersebut yang sudah hidup damai di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan adalah kaum yang ‘sesat’ dan ‘menyimpang’ dari Islam yang murni.

Dengan alasan itulah di sejumlah wilayah, warga Ahmadiyah dan Syiah dikejar; pemukiman, perumahan, sekolah atau bahkan Masjid mereka dibakar; dan mereka menjadi orang-orang yang disingkirkan atau harus hidup di pengungsian.  

Tentu bukan kebetulan kalau salah satu tokoh yahg mendukung pemfatwaan sesat adalah Menteri Agama Suryadharma Ali sendiri yang kini menjadi tokoh terdepan koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Partai Gerindra.

Namun bukan kaum Ahmadiyah dan Syiah saja yang perlu kuatir dengan semangat  ‘pemurnian agama’. Semangat ini mencakup pemurnian Islam dari praktek-praktek keagamaan yang dianggap ‘bid’ah’   seperti kegiatan keagamaan yang meleburkan budaya asli dengan Islam, seperti tahlilan, berziarah ke kubur, atau bahkan khitanan. 

Dengan semangat ‘pemurnian agama’ pula, para penganut kepercayaan lokal lazim dipaksa untuk berpindah agama.

Di Indonesia, semangat ‘pemurnian agama’ telah membawa ketegangan dan konflik di berbagai daerah karena ketidaktoleranannya pada keberagaman dan perbedaan.

Pemaksaan para siswi baik muslim maupun non-muslim untuk mengenakan jilbab di berbagai daerah, kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan jilbab, kewajiban pegawai negeri mampu melafalkan Al-Quran, pelarangan perayaan Natal dan pemberian ucapan selamat Natal atau pelarangan pembangunan gereja adalah rangkaian panjang dari semangat ‘pemurnian agama’ yang kadang identik dengan ‘Islamisasi’ Indonesia tersebut.

Partai Gerindra tampaknya dengan sengaja melempar umpan itu karena mereka sadar bahwa ada banyak kalangan Islam yang masih mendambakan terciptanya penegakan Syariah di Indonesia. Nampaknya berhasil. Kelompok-kelompok Islam konservatif dengan segera membangun koalisi untuk mendukung Prabowo Subianto dan Partai Gerindra.

Memang tak semua pihak menyambutnya. PKB yang memiliki akar NU segera memblok di seberang. Sayap sekuler di PAN (misalnya Goenawan Mohamad dan Alvin Lie) juga mulai memisahkan diri dari Hatta Rajasa dan Amien Rais yang  mendukung Prabowo Subianto. Bahkan Din Syamsudin, Ketua Umum Muhammadiyah, secara tegas menyatakan bahwa sikap politik Muhammadiyah tidak sama dengan PAN.

Pada akhir April lalu, puluhan kelompok masyarakat yang bergabung dalam  Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKPB) bahkan menuduh Partai Gerindra  menentang Undang-undang Dasar 1945 karena mengancam hak atas keberagaman dalam agama.

GKPB mempersatukan organisasi-organisasi prodemokrasi , seperti  KontraS, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), Human Rights Working Groups (HRWG), LBH Jakarta, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Yayasan Paramadina, Konsorsium Belajar Islam (yang antara lain beranggotakan Muhammadyah dan NU), dan sejumlah LSM lain.

GKPB  menuntut Prabowo Subianto dan Partai Gerindra mengubah Manifesto tersebut dan meminta penyelenggara dan pengawas pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) untuk mengevaluasi Partai Gerindra dan rencana pencapresan Prabowo Subianto.

Menurut GKPB, manifesto yang dikeluarkan secara resmi oleh Partai Gerindra itu mencerminkan semangat penindasan kebebasan beragama dan keyakinan yang mungkin akan melahirkan apa yang disebut sebagai bentuk fasisme keagamaan oleh negara.

Dari isi Manifesto Perjuangan itu, GKBP melihat Partai Gerindra berpotensi besar memberangus keberagaman dan membajak demokrasi. “Dengan menggunakan mekanisme demokrasi, Gerindra mengikuti pemilu. Namun ketika mereka mendapatkan kekuasaan, maka Gerindra akan membuat regulasi dan kebijakan yang mencerminkan kepentingan politik yang anti-demokrasi, yaitu fasisme,” tulis GKBP dalam siaran persnya.

Kalangan pro-demokrasi tentu boleh saja bersuara lantang.  Namun dalam demokrasi, penegakan Syariah tentu adalah pilihan yang bisa diperjuangkan. Partai Gerindra sudah memilih untuk menarik dukungan dengan semangat itu. Masyarakat negeri Nusantara ini, Indonesia yang akan menentukan. (jaringnews/indonesia2014/jos)

See Also

Ridwan Kamil Tegaskan Organisasi Massa Dilarang Halangi Dan Hambat Ibadah
Ridwan Kamil Minta Maaf Soal Penghentian KKR Natal Stephen Tong
Menteri Agama Sayangkan Penghentian KKR Natal Stephen Tong Di Bandung
Teror Bom Di Gereja Katolik Medan
Tempat Ibadah Klenteng Harus Tertib Administrasi
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Eksploitasi Anak Di Blok M
Rumah Ibadah Tak Punya IMB, Bukan Alasan Untuk Dibakar
Ormas Islam Bekasi Tolak Pembangunan Gereja Katolik Santa Clara
Ormas Islam Protes Perayaan Paskah Digelar Di Stadion
Pemkot Bekasi Relokasi Jemaat Gereja Beribadat Di Kuburan
Wali Kota Bogor Tegaskan Tidak Ada Pembongkaran Gereja GKI Yasmin
Qaraqosh Kota Kristen Terbesar Irak Dikuasai ISIS
ISIS Singkirkan Salib Dan Bakar Ribuan Manuskrip Kuno
Menteri Agama Sebut Ideologi ISIS Berlawanan Dengan Pancasila
HMI Sebut WNI Pendukung ISIS Adalah Pengkhianat Bangsa
Menteri Agama Minta Muslim Indonesia Tak Terpengaruh ISIS
Lukman Hakim Saifuddin Tak Resmikan Bahai Sebagai Agama
Televisi Lebanon Pakai Huruf Nun Demi Solidaritas Warga Kristen Irak
Militan ISIS Ledakkan Makam Nabi Yunus
Pemerintah Kaji Agama Baru Bahai
Militan ISIS Di Irak Bakar Gereja Berusia 1.800 Tahun Di Mosul
Milisi ISIS Kuasai Gereja Tertua Di Irak
Diultimatum ISIS, Warga Kristen Irak Dipaksa Masuk Islam Atau Dibunuh
Bupati Wonosobo Kritisi Kemenag Soal Kebebasan Beragama
Kapolri Larang Ibadah Di Rumah
jQuery Slider

Comments

Arsip :2016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.538.533 Since: 05.03.13 | 0.1397 sec