Hukum

Kasus SDA, Transaksi Mencurigakan

Monday, 26 Mei 2014 | View : 777

JAKARTA-SBN.

Kamis (22/5/2014), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan Menteri Agama (Menag) yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji Tahun Anggaran (TA) 2012-2013.

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali disangka menyalahgunakan wewenangnya dan diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Suryadharma Ali diduga terlibat dalam penyelewengan akomodasi haji dengan total anggaran Rp 1 triliun, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari masyarakat.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012/2013 di Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam laporan itu, terdapat transaksi mencurigakan atas nama Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA), anggota DPR RI, dan sejumlah pejabat di Kementerian Agama (Kemenag). “Diterbitkannya LHA oleh PPATK, tentu ada dugaan TPPU,” kata Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso melalui pesan singkat, pada Senin (26/5/2014).

Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso menjelaskan LHA yang diserahkan kepada KPK tidak hanya mencakup transaksi mencurigakan pada periode penyelenggaraan haji Tahun Anggaran (TA) 2012-2013, namun juga sejak tahun 2004.

Harta kekayaan Suryadharma Ali melonjak naik setelah menjabat sebagai Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia (RI).

Pada September 2012, empat tahun setelah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Agama (Menag), harta kekayaan Suryadharma Ali tercatat melonjak sampai Rp 7 miliar.

Harta kekayaan itu dilaporkan Suryadharma Ali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 September 2012. Ketika itu total harta dia mencapai Rp 24 miliar, naik drastis dibanding hartanya pada 2009 yang hanya Rp 17 miliar.

Seperti diberitakan, berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peningkatan harta kekayaan SDA mencapai Rp 7 miliar. Berdasarkan laporan harta per tanggal 4 September 2012, total harta SDA sebesar Rp 24 miliar. Sedangkan, dari pelaporan sebelumnya tertanggal 17 Desember 2009, harta SDA sebesar Rp 17 miliar.

Kekayaan paling besar yang dimiliki Suryadharma Ali berasal dari harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 19,8 miliar. Dia punya tanah di Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, hingga di Kabupaten Purwakarta.

Suryadharma Ali juga punya giro setara kas senilai Rp 3,6 miliar. Nilai itu melonjak tajam dibanding 2009 yang hanya Rp 666 juta. Bekas Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu juga punya pohon buah dan jati senilai Rp 170 juta. Harta senilai Rp 205 juta dia dapatkan dari kepemilikan logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik.

Meskipun punya harta hingga Rp 24 miliar, Suryadharma Ali hanya melaporkan punya satu mobil ke KPK, yaitu Honda Jazz keluaran 2011 seharga Rp 190 juta.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Hifdzil Alim mendesak KPK menjerat SDA dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Alasannya, dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu tahun 2009-2012, lonjakan harta kekayaan SDA mencapai Rp 7 miliar. “Kami mendorong supaya segera diterapkan UU TPPU terhadap SDA,” ungkap Hifdzil Alim. (mer/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.538.844 Since: 05.03.13 | 0.1519 sec