Hukum

Istana Minta Suryadharma Ali Tiru Sikap Andi Alfian Mallarangeng

Saturday, 24 Mei 2014 | View : 885

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/5/2014) malam mengumumkan penetapan Menteri Agama (Menag) yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji Tahun Anggaran (TA) 2012-2013. KPK menduga ada kerugian negara terkait dengan pengelolaan dana haji, khususnya yang menyangkut layanan transportasi, katering, dan pemondokan bagi jemaah calon haji.

Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali dalam kaitan dengan penetapannya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana haji 2012-2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden SBY akan mendengarkan penjelasan Suryadharma Ali sebelum mengambil keputusan ihwal pemecatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut dari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Besar kemungkinannya (diberhentikan). Mudah-mudahan Senin," kata Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (24/5/2014).

Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyatakan Presiden SBY bersikap netral dan sama terhadap pejabat tinggi atau menteri dalam kabinetnya yang terjerat kasus hukum. Menurut dia, SBY mendukung penegakan keadilan terhadap seluruh masyarakat, termasuk jajaran menteri.

Status dan jabatan menteri, menurut Julian Aldrin Pasha, juga terkait dengan Presiden SBY sebagai pihak yang berwenang memilih dan melantik seorang menteri.

Presiden SBY sendiri mendapat kabar penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dari Wakil Presiden Boediono.

Juru Bicara KPK Julian Aldrin Pasha mengklaim Presiden SBY belum menerima surat pemberitahuan dari KPK karena sedang dalam kunjungan kenegaraan ke Filipina sejak 22 Mei lalu. "Kami baru sampai hari ini. Belum dengar ada surat putusan itu," ungkap Julian Aldrin Pasha.

Kepada wartawan, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, Suryadharma Ali mengaku belum berniat mundur dari jabatannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mencopot Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Hal ini menyusul keputusan Suryadharma Ali enggan melepas jabatannya meski sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dana haji 2012-2013. Namun, Presiden SBY disebut memiliki hak perogratif untuk mempertimbangkan dan memutuskan pencopotan setiap petinggi lembaga atau menteri di pemerintahannya. “Kalau (Suryadharma) tidak mau mundur, ada pertimbangan presiden untuk kelancaran tugas di Kementerian Agama. Presiden punya hak perogratif," kata Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (24/5/2014).

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan Suryadharma Ali akan mendapat kesempatan untuk menjelaskan situasi dan perkara yang terjadi kepada Presiden SBY. Jika Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut ingin mundur, Presiden SBY akan mengapresiasi dan mengabulkan keinginannya.

Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan Menteri Agama Suryadharma Ali seharusnya meniru langkah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng setelah dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Desa Hambalang, Bogor. Sehari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka, Andi langsung mengundurkan diri. “AAM (Andi) dapat appreciate dari SBY," kata Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Sabtu (24/5/2014).

Ia juga menyatakan hal yang sebaiknya dilakukan Suryadharma Ali adalah seperti yang diputuskan Andi Alfian Mallarangeng. Satu hari setelah penetapan tersangka, lanjut dia, Andi Alfian Mallarangeng langsung bertemu dengan Presiden SBY sambil menyerahkan surat pengajuan mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Namun, sambung Julian Aldrin Pasha, Presiden SBY tetap memberi ruang untuk mendengarkan penjelasan Suryadharma Ali ihwal penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.

Menurut Julian Aldrin Pasha, Presiden SBY dalam pertimbangannya tentu melihat potensi turunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah jika petingginya menjadi tersangka kasus hukum. "Kepercayaan masyarakat tetap harus dijaga," terang Julian Aldrin Pasha. (jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.200.178 Since: 05.03.13 | 0.2351 sec