Hukum

Wawan Dituntut 10 Tahun Penjara

Monday, 26 Mei 2014 | View : 738

JAKARTA-SBN.

Pengusaha asal Banten yang juga merupakan suami dari Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaery Wardana Chasan alias Wawan, dituntut hukuman 10 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Korupsi) pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, terkait pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu dinilai terbukti menyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dengan total Rp 8,5 miliar.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Mulyono Hendradi mengatakan suap itu diberikan terkait penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten di Mahkamah Konstitusi (MK). "Menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan terdakwa Tubagus Chaery Wardana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dengan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum, Trimulyono Hendradi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/5/2014).

Tuntutan pidana itu berasal dari dua dakwaan pasal yaitu dakwaan pertama terkait suap kepada Akil Mochtar sebesar Rp 3 miliar dalam sengketa pilkada Lebak dari Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.

Sedangkan dakwaan kedua adalah pemberian gratifikasi sebesar Rp 7,5 miliar dalam pengurusan sengketa pilkada Banten dari Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.

Dalam pengurusan sengketa pilkada Banten yang dimenangkan oleh kakak Wawan, Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno, lebih lanjut Jaksa mengatakan bahwa Wawan juga dinilai bahwa Wawan terbukti memberikan uang Rp 7,5 miliar kepada Akil Mochtar melalui rekening perusahaan milik istri Akil Mochtar, Ratu Rita Akil yang bernama CV Ratu Samagat. "Meskipun dalam sidang terdakwa mengatakan uang Rp 7,5 miliar diberikan karena mengikuti saran Akil Mochtar untuk berinvestasi di kebun kelapa sawit dan tambang batubara di Kalimantan, hal itu tidak masuk akal karena berlawanan dengan kesaksian Akil Mochtar yang menyatakan tidak pernah ikut serta dalam bisnis investasi CV Ratu Samagat," ungkap Jaksa.

Menurut Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang Wawan pun mengaku tidak mengetahui hasil perkembangan investasinya di perusahaan tersebut. "Hubungan usaha dengan CV Ratu Samagat juga terbantahkan dengan berita acara pemeriksaan Ratu Rita Akil yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa aktivitas perusahan tersebut hanya berlangsung pada 2010 hingga awal 2011 karena rumah Ratu Rita yang juga menjadi kantor CV Ratu Samagat direnovasi padahal terdakwa mengirimkan uang dari Oktober--November 2011," tambah Jaksa.

Pemberian uang tersebut untuk mengamankan kemenangan pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2011 yang digugat ke MK. Artinya, menurut Jaksa menilai bahwa uang tersebut diberikan Wawan selaku ketua jaringan relawan Banten memang berupaya dalam rangka untuk tetap menjadikan pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno sebagai pasangan terpilih Gubernur dan wakil Gubernur. "Terdakwa khawatir terhadap pasangan Ratu Atut dan Rano Karno sehingga mengirimkan uang secara bertahap ke CV Ratu Samagat hingga seluruhnya Rp 7,5 miliar agar mengamankan pasangan tersebut karena ada tiga pasangan calon lain yang mengajukan keberatan ke MK," jelas Jaksa Edy Hartoyo.

Menurut Jaksa, alasan terdakwa yang mengatakan uang Rp 7,5 miliar diberikan karena mengikuti saran Akil Mochtar untuk berinvestasi di kebun kelapa sawit dan tambang batubara di Kalimantan tidak masuk akal. “Hal itu berlawanan dengan kesaksian Akil Mochtar yang menyatakan tidak pernah ikut serta dalam bisnis investasi CV. Ratu Samagat,” ungkap Jaksa Edy Hartoyo.

Selain itu, Wawan juga dinilai terbukti memberikan uang Rp 3 miliar dalam sengketa pilkada Lebak kepada Akil Mochtar. Uang Rp 3 miliar itu diberikan melalui advokat Susi Tur Andayani agar Akil Mochtar bersedia membantu memenangkan Amir Hamzah dan Kasmin dalam perkara terkait pilkada Lebak.

Menurut Jaksa KPK Tri Mulyono Hendradi, terdakwa terbukti bersama-sama dengan Ratu Atut Chosiyah menyuap Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar melalui pengacara Susi Tur Andayani terkait penanganan perkara sengketa Pilkada Lebak, provinsi Banten. Uang itu diberikan dengan tujuan agar permohonan keberatan pasangan calon dan wakil calon Bupati periode 2013-2018, Amir Hamzah-Kasmin yang meminta pemungutan suara ulang dikabulkan oleh MK. “Dengan terbuktinya pemberian uang oleh terdakwa kepada Susi maka perbuatan memberi telah terbukti karena Susi merupakan perantara pemberian uang ke Akil,” kata Jaksa Edy Hartoyo.

Jaksa juga berpendapat, kendati suap belum sampai ke tangan Akil Mochtar, tapi sebagaimana pandangan sejumlah ahli, Akil Mochtar tidak  perlu menerima sendiri uang tersebut. Melainkan dapat melalui perantara, yaitu Susi Tur Andayani. “Terlebih lagi terdakwa dalam sidang telah mengakui pemberian uang Rp 1 miliar kepada Susi untuk memenuhi permintaan Akil Mochtar. Atas dasar itu, unsur memberikan atau menjanjikan sesuatu telah terpenuhi,” tambah Jaksa Edy Hartoyo.

Atas perbuatannya, Wawan dinilai terbukti Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Wawan juga dinilai terbukti melanggar Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang memberatkan Wawan menurut Jaksa adalah perbuatan Wawan tersebut dianggap mencederai lembaga MK, menodai demokrasi, dan hak-hak rakyat serta dapat menyebabkan terpilihnya calon kepala daerah yang korup. Sedangkan, hal yang meringankan, yaitu Wawan dianggap berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Atas tuntutan tersebut Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji menyediakan waktu 2 minggu bagi Wawan dan tim penasihat hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan atau Pledoi yaitu pada 9 Juni 2014. (ant/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.537.456 Since: 05.03.13 | 0.1367 sec