Politik

Partai Gerindra Masih Bingung Fungsi Dan Tugas Menteri Utama

Saturday, 24 Mei 2014 | View : 1352

JAKARTA-SBN.

Bakal calon presiden (capres) sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjanjikan jabatan strategis untuk Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Ical, sapaan Aburizal Bakrie, dijanjikan posisi sebagai Menteri Utama.

Pro dan kontra soal tawaran Menteri Utama yang disampaikan calon presiden (capres) yang diusung Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical terus berlanjut.

Jabatan itu terdengar aneh karena belum pernah ada dalam struktur kabinet di Indonesia dan berpotensi melanggar konstitusi. Ide Menteri Utama itu dinilai tidak tepat karena tak ada landasan hukumnya. Baik Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun undang-undang (UU) yang mengatur sistem kepegawaian tidak mengenal jabatan tersebut.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menegaskan jika soal Menteri Utama itu sepenuhnya bergantung kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dikenal sebagai bapak Alutsista, Dr. Andreas Hugo Pareira mengemukakan jika benar ingin merealisasikan jabatan tersebut, maka perlu mengubah UU.

Maka jika Prabowo Subianto terpilih nanti, masalah awal yang diselesaikan oleh poros Prabowo Subianto adalah mengubah UU agar jabatan Menteri Utama ada landasan hukumnya. "Kita tahu bagaimana lamanya proses mengubah UU. Penempatan jabatan Menteri Utama saja sudah menjadi persoalan serius yang akan dibahas. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya," kata Andreas Hugo Pareira dalam seminar bertema "Pemimpin dan Kejujuran" yang digelar Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) di Jakarta, Sabtu (24/5/2014).

Ia juga mengkritik tawaran itu karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Bangsa ini menganut sistem presidensial. Jabatan Menteri Utama hanya dikenal pada sistem parlementer.

Menanggapi isu itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon yang juga hadir pada diskusi itu mengemukakan keberadaan Menteri Utama bergantung pada Prabowo Subianto. Jabatan itu tidak beda dengan jabatan menteri pada umumnya, hanya diberikan beban lebih dari menteri lainnya.

"Menteri Utama itu soal peran saja. Itu tidak terlalu rumit karena bisa saja tanpa perubahan UU. Itu bergantung presiden terpilih," terangnya.

Dia menjelaskan tawaran Menteri Utama adalah penghormatan terhadap Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical yang bersedia mundur dari bursa calon presiden (capres). Sebagai pemenang pemilu kedua, ARB perlu diberikan jabatan khusus dalam pemerintahan.

Menurut anggota Dewan Pertimbangan Partai Gerindra, Martin Hutabarat, posisi seorang Menteri Utama lebih tinggi dari Menteri Koordinator (Menko). "Aburizal Bakrie kan semua jabatan menteri ekonomi sudah pernah menjabat. Gerindra memberikan kesempatan apabila ARB masih mau mengabdi di kabinet," ucap Martin Hutabarat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Jabatan diberikan lantaran mempertimbangkan kiprah Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical di panggung politik dan pemerintahan. "ARB sangat matang di politik, ada ruang kalau beliau berkenan ikut dalam pemerintahan ya kita senang," imbuhnya.

Lebih jauh dia menambahkan, dilihat dari pengalamannya sebenarnya Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical lebih pantas jabat presiden atau wakil presiden (wapres). Namun, Partai Golkar memutuskan merapat ke Partai Gerindra yang artinya memupuskan harapan Aburizal Bakrie alias Ical menjadi presiden pun sebagai wakil presiden (wapres). "Dia kan sudah pernah menjabat Menteri Koordinator, harusnya kan jadi presiden, tapi kan jabatan presiden hanya satu," pungkasnya.

Terkait bentuk jabatan Menteri Utama, Martin Hutabarat mengaku belum tahu persis sejauh apa kewenangan, fungsi dan tanggung jawabnya seperti apa. "Nanti kita bicarakan kalau sudah pasti," tutup Martin Hutabarat. (ant/jos)

See Also

Ketika Ahli IT Dan Master Di Bidang Hukum Menolak Korupsi
Kami Peduli Kejahatan Pornografi
Ketua MUI Tak Sependapat Indonesia Bubar 2030
Mukernas II PPP Hasilkan Sejumlah Ketetapan
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Pengamat LIPI Sebut Fenomena Ahok Bikin Parpol Panik
Gubernur DKI Jakarta Tunggu Menteri Sebelum Konsep Baru Raperda Reklamasi
Fadli Zon Akan Sidak Lokasi RS Sumber Waras
Mekanisme Pemilihan CaGub Dan CaWaGub DKI Jakarta Dari PDIP
Presiden Joko Widodo Melantik Agus Widjojo Sebagai Gubernur Lemhannas
Ahok Kecam Cuitan Yusron Ihza Mahendra Yang Rasis
Bicara Kalimat Rasis, Kemlu Minta Yusron Ihza Mahendra Fokus Jalankan Tugas
Ahok Hadiri Pelantikan Pengurus Partai NasDem DKI Jakarta
Muhammadiyah Ingatkan Sistem Politik Tidak Boleh Memiskinkan Rakyat
Tujuh Rekomendasi Mukernas PKB
Agung Laksono Tegaskan Munaslub Partai Golkar Harus Oleh Tim Transisi
Setya Novanto Mundur
Mayoritas Anggota MKD DPR RI Putuskan Setya Novanto Langgar Kode Etik
Ibu Yang Dimarahi Ahok Soal KJP Mengadu Ke DPRD DKI Jakarta
MenkoPolhukam Bersaksi
Sejumlah Calon Petahana Menangkan Pilkada
Maroef Sjamsoeddin Ibaratkan Setya Novanto Seperti Henry Kissinger
Prabowo Subianto Juru Kampanye Maya Rumantir/Glenny Kairupan
Tiga Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Blora Sampaikan Program Dan Visi Misi
Haedar Nashir Terpilih Menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.611.339 Since: 05.03.13 | 0.1424 sec