Hukum

Wagub DKI: Saya Heran Udar Pristono Tidak Serang Gubernur DKI

JAKARTA-SBN.

Tim hukum mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov DKI Jakarta, Udar Pristono, tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 yang berkarat mengancam melaporkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ke Mabes Polri. Penyebabnya, ‘Ahok’ sapaan Basuki Tjahaja Purnama, kerap mengeluarkan komentar yang menyudutkan Udar Pristono.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’, tak takut sedikit pun dengan ancaman mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov DKI Jakarta, Udar Pristono, tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 yang berkarat, yang akan mempolisikannya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah secara resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov DKI Jakarta, Udar Pristono, sebagai tersangka proyek pengadaan bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 yang berkarat, pada Senin (12/5/2014) lalu. Udar Pristono menyusul dua anak buahnya yang lebih dulu berstatus tersangka yakni R. Drajat Adhyaksa dan Setyo Tuhu, dalam kasus mark up proyek pengadaan Bus Transjakarta dan pengadaan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) senilai Rp 1,5 triliun.

Udar Pristono jadi tersangka berdasarkan surat perintah Penyidikan Nomor: Print 32/F.2/Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014.

Selain nama-nama itu, Prawoto, selaku Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), juga ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 33/F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 09 Mei 2014.

Dia justru heran, kenapa hanya dirinya diserang Udar Pristono sementara Gubernur Jokowi sebagai atasannya tidak. Dia mengaku heran Pristono mengapa mengincar dirinya dan bukan Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’. Padahal, yang memimpin rapat pimpinan adalah Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’. Kalau memang mantan Kepala Dinas Perhubungan menyerang Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan sejarah pertama di DKI Jakarta. “(Tidak bisa dibantu) Iyalah. Dia mau masuk TV apa terus bangun opini oke-oke ajalah. Saya juga heran Jokowi kagak lu serang, nyerangnya Ahok melulu gitu lho. Emang yang pimpin rapim juga saya? Ya udah kalau mau serang, serang aja. Sejarahkan, Kadishub serang Gubernur dan Wakil Gubernur," ucap Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/5/2014).

Dia menganggap Udar Pristono tengah berusaha membangun opini negatif tentang dirinya. Padahal, lanjut mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut, status tersangka Udar Pristono sudah membuktikan mantan Kadishub itu bersalah. "Mau tuntut ya tuntut aja, mau tuntut saya itu dasarnya apa? Perbuatan tidak menyenangkan? Udah dicabut sama MK. Pencemaran nama baik? Apa yang pencemaran nama baik? Anda udah terbukti tersangka kok. Kalau saya tuntut Anda pencemaran nama baik saya, kalau saya tidak jadi tersangka, saya boleh nuntut anda. Udah jadi tersangka kok, pencemaran nama baik gimana. Yang buat keputusan kan bukan saya tapi Jaksa," beber pria yang akrab disapa Ahok.

Tapi mantan Bupati Belitung Timur ini menanggapi santai ancaman itu. Dia pun merasa tak perlu menyiapkan penasihat hukum untuk melawan Udar Pristono. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan tidak akan menyiapkan advokat untuk menghadapi tuntutan dari Udar Pristono. Menurutnya, itu sama saja buang-buang uang saja. Pasalnya, dirinya tidak melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada Udar  Pristono. “Nggak usah. Aku udah bilang aku demen, ngapain nyewa pengacara, buang-buang duit gua. Tungguin aja," tegas Wagub DKI Jakarta, Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/5/2014).

Mantan anggota Komisi II DPR RI ini siap meladeni ancaman Udar Pristono cs. Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan sudah menyiapkan sejumlah bukti kalau proyek pengadaan Bus TransJakarta tahun 2013 bermasalah. “Makin dibongkar, makin ribut, makin seru ini. Saya ngak mau debatlah, nanti aja di persidangan keluarin semua. Ngomong aja," tandasnya.

Dia menyerahkan kasus tersebut ke ranah hukum dibandingkan hanya perdebatan opini melalui media di publik. Oleh sebab itu, dia akan menunggu persidangan atas tuntutan dari Udar Pristono. Dia pun akan menyeret kasus pengadaan Bus TransJakarta tahun 2012 yang banyak mogok. “Maksud saya kalau dulu dia mark up berarti sekarang mark up dong. Pasti mark up. Logika, makanya saya bilang mungkin rame makin seru makin ketahuan nanti," tuturnya

Dia menambahkan, sikap panik Udar Pristono usai ditetapkan sebagai tersangka semakin menguatkan dirinya bersalah. “Kalau kita ngak terima (duit) ngapain takut, cuek aja. Makanya saya mah nothing to loose aja deh, santai aja," pungkas Ahok sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama.

Dia menjelaskan bahwa 531 bus yang berada di pool PPD Damri Ciputat, Cawang itu tidak akan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Ngga bisa diterima. Dasar terimanya apa. Urusan teknis dia ajalah," tuntasnya.

Sebagai PNS aktif, Udar Pristono mengajukan permohonan bantuan hukum dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Kalau diberikan Alhamdulillah. Saya kira kita harapkan pasti bantuan," jelas Udar Pristono, di ruangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Dia menambahkan, ketika dipanggil Kejagung dirinya masih diperiksa dengan status terperiksa. Namun, setelah menjalani pemeriksaan berjam-jam, Udar Pristono langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga ketika itu, dirinya belum menyiapkan penasehat hukum.

Oleh karena itu, kata Udar Pristono, dia segera menyiapkan berkas pengajuan permohonan penasehat hukum ke Biro Hukum DKI Jakarta. Apabila ternyata tak disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, pihak Kejagung yang akan menyiapkan bantuan hukum. "Saya kan baru tersangka, tentu saya harus bawa penasehat hukum. Kalau penasehat itu tidak ada, kejaksaan yang akan siapkan. Penasehat hukum di luar Pemprov, saya belum sampai ke sana. Baru menyiapkan berkas," ungkapnya.

Soal bantuan hukum yang diharapkan Udar Pristono, Wagub DKI Jakarta dengan tegas mengatakan tidak akan memberikan karena Udar Pristono sudah berstatus tersangka. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’ mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa memberikan bantuan hukum kepada mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Udar Pristono. Hal ini dikarenakan Udar Pristono sudah menjadi tersangka kasus pengadaan bus TransJakarta berkarat di Kejaksaan Agung (Kejagung). “(Berikan bantuan hukum) kan ngak bisa bantu udah kalau udah jadi tersangka. Ngga bisa. Aturan ngga bisa. Udar ngomong seolah gak mau bantu, gimana mau bantu kan udah jadi tersangka. Kita sih oke aja mau kasih bantuan hukum, tp ga bisa kalau jadi tersangka. Peraturan bilang begitu. Dari Undang-undang Kepegawaian atau ASN gitu. Kalau udah jadi tersangka gak bisa. Pendapat dari biro hukum bisa, tapi kalau bantuan hukum ngak bisa," jelas pria berkacamata ini di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/5/2014).

Dia meminta Udar Pristono mengikuti saja proses hukum yang berjalan dan berhenti menebar opini. "Kita mau beli bus gak bisa sembarangan bus kan, ada standar ada aturan mainnya. Dia bilang kan biar bapak cepat dapat busnya, ya cepat bukan salahi aturan dong. Makanya saya bilang kita ikuti proses hukum ajalah," pungkas Wagub DKI Jakarta. (jos/mer)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.541.989 Since: 05.03.13 | 0.1564 sec