Hukum

Menteri Agama Suryadharma Ali Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Haji

Thursday, 22 Mei 2014 | View : 1019

JAKARTA-SBN.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka kasus penyelewengan dana haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Pada Kamis (15/5/2014), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad berjanji akan mengumumkan tersangka baru tersebut. Setelah sepekan, janji tersebut dipenuhi Abraham Samad hari ini, Kamis (22/5/2014). Ketua KPK Abraham Samad menepati janjinya akan ada pejabat penting yang bakal ditetapkan jadi tersangka.

Sore ini KPK resmi menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka. Waktunya tepat saat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini tengah disibukkan dengan segala kegiatan koalisi mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Wakil Ketua KPK M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. mengatakan proses penyelidikan yang dilakukan beberapa waktu lalu itu telah naik ke tahap penyidikan. “Sudah naik penyidikan dengan SDA dan kawan-kawan sebagai tersangka," ungkap Wakil Ketua KPK M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. melalui pesan singkat, Kamis (22/5/2014).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaikkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi dana haji di Kementerian Agama menjadi penyidikan. Selain Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA), beberapa pejabat lain di Kementerian Agama juga menjadi tersangka.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia menggantikan Ketua KPK Antasari Azhar, Busyro Muqoddas dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden RI pada 20 Desember 2010 mengatakan proses penyelidikan yang dilakukan beberapa waktu lalu itu telah naik ke tahap penyidikan.

Kata "dan kawan-kawan" merujuk bukan hanya tersangka tunggal. Namun, hingga saat ini, pimpinan KPK masih belum mau mengungkapkan siapa tersangkanya selain SDA.

Seperti dikabarkan, dalam waktu dekat KPK berjanji akan mengumumkan tersangka kasus penyelenggaraan haji periode 2012-2013.

Ketua KPK Abraham Samad menyebut tersangka perkara itu petinggi negeri dari Kementerian Agama yang menjadi leading sector penyelenggaraan haji. “Salah satu petinggi negeri akan jadi tersangka mungkin satu hingga dua minggu ke depan akan kami umumkan,” ujar pejabat asal Makassar itu.

Sinyal penetapan tersangka itu disampaikan Abraham Samad saat menghadiri Rapimnas LDII di Jakarta, Kamis (15/5/2014). Ketua KPK Abraham Samad membenarkan pihaknya telah mengantongi tersangka dalam kasus dana haji ini. "Makanya nanti satu sampai tiga minggu ke depan, saya tidak boleh menjelaskan kepada pers sekarang, karena masalah ini belum dibuka," beber Ketua KPK Abraham Samad usai menghadiri acara Rapimnas LDII, Kamis (15/5/2014).

Saat dikonfirmasi, Suryadharma Ali mengaku khawatir dengan pernyataan Ketua KPK Abraham Samad tersebut. "Sejujurnya saya khawatir tetapi kita tunggu saja," ucap Suryadharma Ali di kantor DPP PPP, Jumat (15/5/2014).

Saat itu, SDA menilai belum tahu arah KPK akan kemana. Dirinya saat ini tidak mau mengambil langkah terlebih dahulu. "Saya tidak mau berspekulasi," tuturnya dengan raut wajah tak ramah.

Abraham Samad enggan menjawab lebih detail apakah yang dimaksud itu merupakan Menteri Agama selaku Pengguna Anggaran (PA) penyelenggaraan haji. “Tersangka, silakan diterjemahkan sendiri siapa orang yang berkompeten dalam penyelenggaraan haji, tidak bisa saya sebutkan sekarang,” katanya.

Mengenai kasusnya, lanjut Abraham Samad, yakni mencakup dana haji tahun 2012 dan 2013. Selain itu, perkaranya mulai dari penyelenggara dan semua yang menyangkut urusan haji.

Dalam perkara penyelenggaran haji itu KPK melakukan pengusutan kinerja panitia yang terkait penggunaan anggaran. Menurut mereka yang diusut ialah terkait pengadaan pondokan, transportasi, dan katering.

Ketua lembaga antirasuah tersebut, Abraham Samad menyebut perkara itu sendiri kini tinggal satu kali gelar perkara untuk bisa ditingkatkan menjadi penyidikan dan ditentukan siapa saja tersangkanya.

Sinyal yang disampaikan Abraham Samad itu bisa saja merujuk pada pejabat di Kemenag yang selama ini sudah pernah diperiksa penyidik terkait kasus ini. Mereka adalah Menteri Agama Suryadharma Ali dan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu.

Suryadharma Ali sendiri terakhir kali menjalani pemeriksaan penyidik hingga 10 jam. Usai diperiksa pria yang akrab disapa SDA itu mengakui dalam penyelenggaraan itu ada persoalan pemondokan yang tidak layak untuk jamaah haji.

SDA beralasan panitia tidak punya banyak waktu untuk mencari pondokan. Sebab untuk mendapatkan pondokan harus bersaing dengan negara lain. “Di sana satu orang memiliki banyak pondokan, kondisinya ada yang jelek dan yang bagus. Kita tidak memiliki banyak waktu untuk memilihnya,” terang pria yang pernah berkarir di perusahaan retail itu.

Selain SDA, sebelumnya KPK juga telah meminta keterangan dari dua anggota Komisi VIII DPR RI, yakni Jazuli Juwaini dan Hasrul Azwar.

Kasus ini sendiri bergulis setelah KPK mendapatkan informasi transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu memastikan tidak memahami dugaan korupsi yang terjadi. Secara teknis semua pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji sudah sesuai. Tidak ada permainan dalam prosesnya.

Namun, lanjut dia, memang bisa saja ada pihak yang mendapatkan keuntungan secara pribadi dari sistem tersebut. Kenyataan tersebut bukanlah menjadikan proses pengadaan yang bermasalah. ”Jadi kalau memang ada oknumnya, silakan saja ditindaklanjuti,” paparnya. (mer/jos)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.187.688 Since: 05.03.13 | 0.2541 sec