Hukum

Tim Hukum Udar Pristono Tak Takut Penjelasan Tim Hukum Jokowi

JAKARTA-SBN.

Setelah Eggi Sudjana & Partners Advocates and Counsellor at Law yang telah menggelar keterangan pers untuk membela kliennya, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov DKI Jakarta, Udar Pristono, kini giliran tim hukum pasangan bakal capres-cawapres Gubernur DKI Jakarta Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ dan Jusuf Kalla angkat bicara soal kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan Bus TransJakarta dan dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) berkarat pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013.

Dari pesan BlackBerry Messanger (BBM) yang diterima wartawan, menyatakan tim hukum Jokowi Presiden 2014 dari Alex Lay & Todung Mulya Lubis, akan menggelar jumpa pers untuk menanggapi keterangan pers yang telah dilakukan tim hukum Udar Pristono terkait pernyataan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono yang juga tersangka kasus pengadaan bus TransJakarta.

'Counter' atau pun keterangan pers dan penjelasan terkait hal itu yang akan disampaikan oleh Tim Hukum Presiden 2014 Jokowi-JK, Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, digelar di Posko Pemenangan Jokowi-JK, Jalan Cemara No.19, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/5/2014) pukul 15.00 WIB. "Nanti saya dan Todung Mulya Lubis yang akan sampaikan di Posko Pemenangan," ungkap advokat Alexander Lay saat dihubungi, Kamis (22/5/2014).

Menurut advokat Alex Lay, jumpa pers ini digelar menyusul pemberitaan dari pernyataan mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono yang telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan TransJakarta dan BKTB Tahun 2013.

Menurutnya, ada pemberitaan yang seolah-olah Jokowi yang merupakan Gubernur DKI Jakarta tahu proses dan terlibat kasus korupsi pengadaan TransJakarta. "Ini untuk merespon pernyataan Udar Pristono bahwa seolah-olah Jokowi terlibat penyimpangan atau korupsi dalam pengadaan TransJakarta. Di mana Udar menyatakan Jokowi tahu semua proses pengadaan bus TransJakarta, lalu memberitakan dengan judul 'Jokowi Tahu Pengadaan TransJakarta', orang mempersepsikan Jokowi tahu itu sebagai terlibat," jelas advokat Alex Lay.

Pengacara Alex Lay menjelaskan, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ selaku Gubernur DKI Jakarta dipastikan mengetahui proses pengadaan bus TransJakarta. Namun, dipastikan pula Jokowi tidak mengetahui jika ternyata terjadi penyimpangan hingga dugaan korupsi dalam proses pengadaan TransJakarta dan BKTB yang kini kasusnya diproses Kejaksaan Agung (Kejagung). "Sebagai Gubernur, Jokowi pastinya tahu pengadaan TransJakarta. Bahkan dia yang memerintahkan agar dilakukan pengadaan bus itu dengan anggaran Rp 1 triliun lebih. Dan itu dilakukan oleh Panitia Lelang. Tapi, Jokowi tidak tahu ada penyimpangan dalam proses itu," tandasnya.

Seperti yang diberitakan, Udar Pristono yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini oleh Kejagung, bersama tim hukumnya menggelar keterangan pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014) kemarin.

Dalam jumpa pers tersebut, tim hukum Udar Pristono menilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’ harus diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus tersebut.

Kasus ini muncul hingga dilakukan pemeriksaan oleh Kejagung berasal dari pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut yang kerap kali menuding kliennya melakukan korupsi dalam pengadaan bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) berkarat pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013.

Menurutnya, kalau memang pengadaan bus tersebut telah menimbulkan kerugian negara, maka 656 bus yang sudah ada tersebut harus disita. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh pihak mana pun. Bahkan 125 unit bus telah beroperasi, sedangkan 531 unit lainnya masih belum beroperasi di pool Ciputat.

Mantan Bupati Belitung Timur ini dituduh sering kali melemparkan opini kepada publik terhadap kasus ini. Sehingga menimbulkan dampak buruk bagi kliennya, sebab opini yang dilemparkan tersebut sering kali berujung kepada fitnah karena hanya sebuah opini berujung pada persoalan hukum.

Tim hukum Udar Pristono juga menilai kasus ini terjadi karena kelalaian Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang membiarkan proses pengadaan berjalan tanpa ada penanganan yang baik. Karena itu, lanjutnya, pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ membentuk tim khusus yang terdiri dari Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), BPK, dan Sucofindo. Tim khusus ini meneliti 531 bus yang masih ada di pool Ciputat.

Tim ini akan merekomendasikan kepada pihak aparat hukum, apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak. Kalau memang itu kasus perdata harus diselesaikan dengan hukum perdata, bukan hukum pidana. Kalau tim ini tidak dibentuk, maka akan menjadi preseden buruk bagi pejabat Pemprov DKI Jakarta lainnya.

Tim Hukum tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) berkarat pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013, Udar Pristono dari Eggi Sudjana & Partners Advocates menyatakan tak takut terhadap kicauan tim hukum Jokowi dari Alex Lay & Todung Mulya Lubis yang akan digelar hari ini, Kamis (22/5/2014), di Cemara No.19, Jakarta Pusat.

Tim hukum Udar Pristono, Razman Arief menyatakan semua orang berhak mengajukan pendapatnya, termasuk berhak menyatakan informasi berdasarkan fakta dan data yang diterimanya. "Bagi kami sebagai kuasa hukum, jika ada konperensi pers dari tim hukum Jokowi silakan saja. Kami tak takut," tukas advokat Razman Arief kepada wartawan, Kamis (22/5/2014).

Apa pun yang akan diungkapkan tim hukum Jokowi mengenai kasus ini, pihaknya tetap menyatakan Udar Pristono, kliennya, telah melakukan pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) berkarat pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 dengan proses lelang yang besar dan sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan.

Menurutnya, keterangan yang disampaikan Udar Pristono dalam jumpa pers kemarin, Rabu (21/5/2014) adalah murni untuk meminta keadilan. Tidak ada hubungannya dengan pemilihan umum presiden (pilpres) 2014. “Saya tegaskan bahwa konpers Pak Pristono kemarin, murni adalah minta keadilan dan tidak ada hubungannya dengan pilpres atau politik. Tapi hubungannya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta," jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono mengaku merasa kecewa. Udar Pristono yang menjadi tersangka dalam kasus Bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) berkarat pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 menyatakan kekecewaannya karena dicopot dari posisinya secara mendadak.

Alasannya, Udar Pristono tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan duduk perkaranya secara mendetail kepada semua pihak yang membutuhkan keterangannya.

Bahkan pada saat ditengah-tengah dia berupaya memberikan penjelasan, Gubernur DKI Jakarta Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ langsung mencopot jabatannya secara mendadak. Pencopotan tersebut menutup kemungkinan Udar Pristono memberikan penjelasan karena dia bukan lagi sebagai Kepala Dishub DKI. "Karena saya diberhentikan tiba-tiba, dicopot mendadak. Sehingga tidak ada yang bisa menjelaskan masalah ini dengan informasi yang benar. Yang saya kecewanya, waktu saya sedang memberikan penjelasan tersebut, saya diberitahu akan dicopot jadi Kadishub pada pukul 10.00, lalu pukul 2 saya dilantik sebagai anggota TGUPP," kata Udar Pristono dalam jumpa pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).

Sekali lagi Udar Pristono menegaskan dia dan seluruh stafnya di jajaran Dishub DKI adalah pejabat yang barhati-hati dalam melakukan penyelenggaraan keuangan daerah. “Kami ini pejabat yang hati-hati. Kami ini PNS yang memiliki niat pengadaan bus berjalan baik," terangnya.

Anggota Tim Gubernur Upaya Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI ini juga menuntut keadilan dari Pemprov DKI Jakarta. Karena selama ini, dia bersama dua stafnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka memiliki kinerja dan pengorbanan yang cukup besar untuk Kota Jakarta.

Salah satunya adalah melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. “Saya menginginkan keadilan. Sebelum terjadinya bus berkarat ini, saya sudah bekerja mati-matian untuk penertiban PKL di tiga pasar. Itu merupakan pengorbanan sangat besar yang telah kami berikan kepada Pemprov DKI. Kami sangat prihatin, dengan kasus ini kami malah diperiksa," tuturnya.

Dia menyatakan dari 531 Bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus TransJakarta (BKTB) berkarat pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013, hanya ada 14 bus yang berkarat atau rusak beberapa komponennya. Seharusnya, masalah ini masuk ke dalam masalah perdata yang dapat diselesaikan melalui hukum perdata.

Namun justru dalam perkembangannya, masalah perdata ini diselesaikan melalui hukum pidana dengan tuduhan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Padahal bus yang berkarat tinggal dilakukan penggantian bus oleh vendor pemenang lelang. Bukan langsung dilemparkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami kan anak-anak beliau. Kalau memang tersandung, kami bisa diperiksa oleh Inspektorat atau BPKP. Jangan ke Kejagung. Ini kan masalah perdata. Kalau berkarat ya diganti. Jangan malah kami dilemparkan dan dibiarkan begitu saja," jelasnya. (tem/b1/tri/jos)

See Also

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
Tim Resmob Dan Tarsius Bitung Lumpuhkan Pencuri Kambuhan
Mahkamah Agung Hukum Alfian Tanjung 2 Tahun Penjara
Polda Jatim Duga Ada Kesalahan Teknis Proyek Berujung Jalan Gubeng Ambles
KPAI Apresiasi Langkah Cepat Polri Proses Bahar Bin Smith
Polri Sebut Penahanan Tersangka Bahar Bin Smith Murni Kasus Hukum
Polri Koordinasi Dengan LPSK Amankan 2 Remaja Korban Bahar Bin Smith
Usai OTT KPK, Kemenpora Lanjutkan Program SEA Games-Olimpiade
KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI
Polri Kantongi Bukti Penganiayaan Oleh Bahar Bin Smith
KPK OTT Pejabat Kemenpora Dan Pengurus KONI
Polres Metro Jakarta Selatan Buru Pembunuh Perempuan Muda Di Kebagusan City
Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
jQuery Slider

Comments

Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.537.423 Since: 05.03.13 | 0.1852 sec